ARTIKEL

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan instrumen hukum dalam jaminan kebendaan atas tanah. Keduanya memiliki peran penting dalam memberikan kepastian

Dalam hukum perdata, terutama dalam hukum perikatan, dikenal beberapa mekanisme perubahan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian. Tiga konsep yang sering diterapkan adalah cessie, novasi,

Pada dasarnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir

Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah guna menjamin pelunasan

Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan memberikan kedudukan preferen (hak didahulukan) kepada kreditur atas objek Hak Tanggungan jika debitur wanprestasi. Salah satu aspek

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan dokumen hukum atau Akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan kebendaan atas tanah dan

Pengertian Roya Roya adalah suatu prosedur untuk melakukan pencoretan catatan beban hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dimana

Hak tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Hak ini memberikan kepastian hukum

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, jaminan kebendaan merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam pelunasan utang debitur. Jaminan kebendaan bersifat objektif karena

Hak tanggungan merupakan salah satu instrumen penting dalam jaminan kebendaan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kreditur. Dalam praktik pembiayaan, tidak semua jenis hak