Ketenagakerjaan

Sengketa ketenagakerjaan dapat muncul karena PHK, pesangon, upah, PKWT, surat peringatan, mutasi, maupun perselisihan hak lainnya. Bagi perusahaan, penanganan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko

Karyawan menolak PHK dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan sebaiknya tidak langsung menganggap hubungan kerja telah berakhir.

Perusahaan digugat karyawan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI harus segera menyiapkan langkah hukum. Gugatan PHI dapat berkaitan dengan PHK, pesangon, upah, status hubungan kerja,

Perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan sistem kontrak wajib memperhatikan ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Lalu, apa akibat hukum jika perusahaan tidak membuat

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seringkali menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Jika tidak diselesaikan dengan baik, sengketa ini dapat berlanjut hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu persoalan ketenagakerjaan yang sering menimbulkan sengketa antara pekerja dan perusahaan. Tidak sedikit pekerja yang merasa diberhentikan secara sepihak

Diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan? Pelajari langkah-langkah hukum yang dapat Anda tempuh untuk melindungi hak-hak Anda sebagai karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengantar Pemutusan

Pelajari jumlah pesangon karyawan tetap yang terkena PHK sesuai dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Panduan lengkap untuk memahami hak dan kewajiban dalam proses pemutusan hubungan kerja.

Pelajari prosedur PHK karyawan tetap sesuai dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Panduan lengkap untuk memahami hak dan kewajiban dalam proses pemutusan hubungan kerja. Pengantar Pemutusan hubungan