
Pasal Pemerasan dalam KUHP Baru
Pemerasan merupakan tindak pidana yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, memberikan utang, mengakui utang, atau menghapuskan

Pemerasan merupakan tindak pidana yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, memberikan utang, mengakui utang, atau menghapuskan
Sebelum melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke polisi, pelapor sebaiknya menyiapkan bukti yang dapat menunjukkan apa yang dikatakan atau disebarkan, siapa yang menyampaikannya, kepada siapa

Menjadi terlapor dalam kasus pencemaran nama baik tentu perlu disikapi dengan hati-hati. Namun, adanya laporan polisi tidak otomatis berarti seseorang terbukti melakukan tindak pidana. Polisi

Seseorang yang merasa kehormatan atau nama baiknya diserang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke polisi. Namun, tidak setiap ucapan yang menyinggung, kasar, atau membuat

Pencemaran nama baik tetap menjadi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia menggunakan UU No. 1 Tahun

Gugatan sederhana atau small claim court merupakan tata cara pemeriksaan perkara perdata dengan proses dan pembuktian yang lebih sederhana dibandingkan gugatan perdata biasa. Mekanisme ini

Invoice yang tidak dibayar oleh perusahaan dapat menimbulkan masalah serius bagi pemasok barang, kontraktor, vendor, maupun penyedia jasa. Jika pekerjaan atau barang sudah diberikan dan

Ketika utang tidak dibayar setelah jatuh tempo, kreditur memiliki beberapa pilihan upaya hukum. Pilihannya dapat berupa gugatan wanprestasi, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), atau

Utang tanpa perjanjian tertulis tetap dapat ditagih sepanjang dapat dibuktikan bahwa benar terdapat hubungan utang piutang dan kewajiban pembayaran dari pihak yang berutang. Dalam praktik,

Orang yang tidak membayar utang pada prinsipnya dapat digugat wanprestasi apabila terdapat kewajiban pembayaran yang telah disepakati tetapi tidak dilaksanakan setelah jatuh tempo. Namun, dalam
ILS Law Firm adalah Firma Hukum di Jakarta, Indonesia yang memberikan layanan jasa hukum dalam 2 (dua) sektor yaitu litigasi dan non litigasi.
WhatsApp us