Apakah kasus wanprestasi bisa dilaporkan penipuan ke polisi? Jawabannya bisa, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan.
Dalam praktiknya, banyak orang menganggap pihak yang tidak memenuhi perjanjian otomatis melakukan penipuan. Padahal, wanprestasi merupakan persoalan hukum perdata, sedangkan penipuan termasuk tindak pidana.
Meskipun demikian, adanya perjanjian tidak selalu menghapus pertanggungjawaban pidana. Karena itu, perlu diperiksa apakah sejak awal terdapat tipu muslihat, kebohongan, atau iktikad buruk untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
1. Apa Itu Wanprestasi Menurut KUHPerdata?
Wanprestasi merupakan keadaan ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam suatu perikatan.
Bentuk wanprestasi antara lain:
- Tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan.
- Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai perjanjian.
- Terlambat memenuhi kewajiban.
- Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.
Pasal 1243 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Selain itu, Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan ketika seseorang dianggap lalai, termasuk setelah diberikan peringatan atau berdasarkan ketentuan perikatan itu sendiri.
Dengan demikian, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.
Baca juga : Wanprestasi Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Unsur dan Contoh.
2. Apa Itu Penipuan Menurut KUHP Baru?
Sejak 2 Januari 2026, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana telah diubah.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan seseorang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau melakukan tindakan tertentu terkait utang-piutang.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
Untuk menentukan penipuan, unsur penting yang harus diperiksa meliputi:
- Adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Penggunaan salah satu cara penipuan sebagaimana ditentukan Pasal 492 KUHP.
- Adanya pihak yang tergerak menyerahkan barang atau melakukan tindakan yang disebut dalam pasal tersebut.
- Hubungan antara cara penipuan dan tindakan korban.
Ketentuan lengkap dapat dibaca melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
3. Kapan Wanprestasi Bisa Dilaporkan sebagai Penipuan?
Kasus wanprestasi dapat dilaporkan sebagai dugaan penipuan apabila ditemukan fakta dan bukti yang mengarah pada terpenuhinya unsur tindak pidana.
Contohnya, seseorang menawarkan kerja sama investasi menggunakan dokumen proyek palsu. Korban kemudian menyerahkan uang karena percaya pada keterangan tersebut. Setelah menerima pembayaran, pelaku tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan.
Apabila terbukti bahwa sejak awal pelaku menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh uang, adanya perjanjian tidak otomatis menjadikan persoalan tersebut semata-mata sebagai perkara perdata.
Sebaliknya, apabila seseorang membuat perjanjian secara jujur tetapi kemudian gagal memenuhi kewajibannya karena kesulitan keuangan, hal tersebut tidak otomatis merupakan penipuan.
Jadi, yang menentukan bukan hanya adanya kewajiban yang tidak dipenuhi, melainkan juga cara memperoleh persetujuan atau penyerahan uang serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.
4. Apa Kata Yurisprudensi Mahkamah Agung?
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 memberikan kaidah hukum:
“Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.”
Kaidah tersebut menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya suatu perjanjian pada prinsipnya merupakan persoalan perdata apabila tidak terdapat unsur penipuan.
Namun, jika perjanjian sejak awal didasari iktikad buruk yang memenuhi unsur tindak pidana, perkara dapat diproses secara pidana.
Dalam Putusan MA Nomor 1689 K/Pid/2015, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan penggunaan nama atau jabatan palsu dalam hubungan transaksi sebagai bagian dari perbuatan penipuan.
Baca Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018.
5. Bagaimana Cara Melaporkan Wanprestasi yang Mengandung Unsur Penipuan?
Apabila terdapat dugaan tindak pidana, pihak yang dirugikan dapat membuat laporan polisi dengan menyiapkan:
- Perjanjian atau dokumen kerja sama.
- Bukti transfer atau penyerahan uang.
- Percakapan yang menunjukkan janji dan keterangan pelaku.
- Dokumen atau informasi yang diduga palsu.
- Identitas pihak yang dilaporkan dan keterangan saksi.
- Kronologi mengenai bagaimana korban tergerak menyerahkan uang.
Dalam laporan, korban perlu menjelaskan bentuk tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang diduga dilakukan pelaku, bukan hanya menyatakan bahwa kewajiban pembayaran belum dipenuhi.
Penyidik selanjutnya akan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana berdasarkan bukti dan ketentuan hukum acara pidana.
6. Apakah Bisa Menggugat Perdata Sekaligus Melapor ke Polisi?
Pada prinsipnya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata sekaligus laporan pidana sepanjang masing-masing memiliki dasar hukum.
Gugatan wanprestasi bertujuan menuntut pemenuhan kewajiban atau penggantian kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.
Sementara itu, laporan pidana bertujuan meminta penegak hukum menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana penipuan.
Namun, proses pidana tidak otomatis mengembalikan uang korban. Oleh karena itu, gugatan perdata tetap dapat menjadi langkah yang relevan untuk menuntut pengembalian dana atau ganti rugi.
Baca juga : Bisakah Menggugat Perdata Sambil Lapor ke Polisi?.
7. Kesimpulan
Kasus wanprestasi bisa dilaporkan sebagai penipuan ke polisi sepanjang terdapat bukti yang mengarah pada terpenuhinya unsur Pasal 492 KUHP.
Namun, tidak semua pelanggaran perjanjian merupakan tindak pidana. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban tanpa adanya tipu muslihat pada prinsipnya diselesaikan melalui hukum perdata.
Karena itu, sebelum memilih jalur hukum, penting untuk memeriksa perjanjian, kronologi, bukti transaksi, dan dugaan cara penipuan yang digunakan.
Jika menghadapi persoalan wanprestasi, dugaan penipuan dalam perjanjian, atau membutuhkan pendampingan gugatan perdata dan laporan polisi, ILS Law Firm menyediakan jasa konsultasi dan pendampingan hukum.
Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, maupun pertemuan langsung di kantor ILS Law Firm.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







