Prosedur menggugat klaim asuransi di pengadilan perlu dipahami oleh nasabah yang mengalami penolakan atau keterlambatan pembayaran klaim. Sebagian pemegang polis telah membayar premi dan melengkapi dokumen, tetapi perusahaan asuransi tetap tidak membayar manfaat yang dijanjikan.
Lalu, bagaimana cara menggugat perusahaan asuransi yang tidak membayar klaim? Apa dasar hukum dan tahapan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri?
1. Apakah Perusahaan Asuransi Wajib Membayar Klaim?
Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi untuk memberikan penggantian atau pembayaran manfaat sesuai risiko yang diperjanjikan.
Selanjutnya, Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian menyatakan:
“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”
Dengan demikian, perusahaan asuransi wajib menyelesaikan dan membayar klaim yang telah memenuhi ketentuan polis serta persyaratan hukum.
2. Berapa Lama Batas Waktu Pembayaran Klaim Asuransi?
Pasal 40 POJK Nomor 69/POJK.05/2016, dengan memperhatikan perubahan melalui POJK Nomor 36 Tahun 2024, mengatur batas waktu pembayaran klaim asuransi.
Pada prinsipnya, pembayaran klaim mengikuti jangka waktu dalam polis atau paling lama 30 hari sejak tercapainya kesepakatan atau kepastian jumlah klaim yang harus dibayar, dengan menggunakan batas waktu yang lebih singkat.
Karena itu, nasabah perlu memeriksa tanggal pengajuan klaim, kelengkapan dokumen, serta keputusan perusahaan asuransi.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha dan penanganan klaim dapat dipelajari melalui POJK Nomor 36 Tahun 2024.
3. Langkah Hukum Sebelum Menggugat Perusahaan Asuransi
Sebelum mengajukan gugatan, nasabah sebaiknya menempuh beberapa langkah berikut:
- Mengajukan pengaduan tertulis kepada perusahaan asuransi.
- Meminta alasan penolakan atau keterlambatan pembayaran klaim.
- Mengirim somasi agar perusahaan memenuhi kewajibannya.
- Menyampaikan pengaduan melalui layanan konsumen OJK.
- Mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.
Pasal 75 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Ketentuan selengkapnya dapat dibaca dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Selain itu, nasabah dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
4. Apa Dasar Hukum Menggugat Perusahaan Asuransi?
Nasabah dapat mengajukan gugatan wanprestasi apabila perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim berdasarkan perjanjian polis.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Berdasarkan ketentuan tersebut, nasabah dapat menuntut pembayaran manfaat asuransi sesuai polis dan ganti rugi yang memiliki dasar hukum serta dapat dibuktikan.
Baca Juga: Wanprestasi Perjanjian Asuransi: Akibat Hukum?
5. Bagaimana Prosedur Menggugat Klaim Asuransi di Pengadilan?
Apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, nasabah dapat mempertimbangkan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan dalam polis.
Tahapan gugatan meliputi:
- Menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang.
- Menyiapkan polis, bukti pembayaran premi, bukti pengajuan klaim, surat penolakan, somasi, dan dokumen pendukung.
- Menyusun gugatan wanprestasi yang memuat identitas pihak, uraian pelanggaran, dasar hukum, serta petitum.
- Mendaftarkan gugatan melalui sistem e-Court atau mekanisme administrasi pengadilan yang berlaku.
- Mengikuti pemanggilan sidang dan proses mediasi apabila diwajibkan.
- Mengikuti pemeriksaan persidangan, termasuk jawaban, replik, duplik, dan pembuktian.
- Menyampaikan kesimpulan apabila diperlukan dan menunggu putusan pengadilan.
Dalam petitum, penggugat dapat meminta pengadilan menyatakan perusahaan asuransi melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar manfaat asuransi sesuai polis beserta ganti rugi yang dapat dibuktikan.
Namun, keberhasilan gugatan bergantung pada ketentuan polis, kelengkapan bukti, dan pertimbangan hakim.
6. Berapa Lama Proses Gugatan Klaim Asuransi?
Jangka waktu gugatan klaim asuransi di Pengadilan Negeri tidak selalu sama.
Proses persidangan bergantung pada kompleksitas perkara, kehadiran para pihak, pembuktian, serta agenda persidangan.
Apabila salah satu pihak mengajukan banding atau kasasi, penyelesaian perkara dapat berlangsung lebih lama.
Karena itu, nasabah sebaiknya memeriksa kekuatan bukti dan dasar tuntutan sebelum mengajukan gugatan.
Jika perusahaan asuransi menolak atau tidak membayar klaim tanpa alasan yang sah, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum mulai dari pemeriksaan polis, somasi, negosiasi, hingga gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri. Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
