Perusahaan asuransi tidak memberikan salinan polis dapat merugikan nasabah yang ingin mengetahui manfaat, pengecualian, kewajiban pembayaran premi, serta prosedur pengajuan klaim.
Dalam praktiknya, sebagian nasabah hanya menerima bukti pembayaran premi atau penjelasan agen tanpa memperoleh dokumen polis secara lengkap. Padahal, polis merupakan dokumen penting yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
Lalu, apakah perusahaan asuransi wajib menyerahkan polis? Apa hak nasabah apabila perusahaan menolak memberikan salinannya?
1. Apakah Perusahaan Asuransi Wajib Memberikan Polis?
Ya. Pasal 20 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi menyatakan:
“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi wajib:
a. menerbitkan Polis Asuransi; dan
b. menyampaikan Polis Asuransi tersebut kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.”
Artinya, perusahaan tidak cukup hanya menerima premi dan memberikan nomor polis. Perusahaan juga wajib menerbitkan serta menyampaikan dokumen polis kepada pihak yang berhak.
Ketentuan tersebut dapat dibaca melalui POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi.
2. Apakah Nasabah Berhak Meminta Salinan Polis Cetak?
Ya. Pasal 20 ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2024 mengatur bahwa polis dapat disampaikan dalam bentuk cetak atau elektronik.
Selanjutnya, Pasal 20 ayat (3) mewajibkan perusahaan memberikan akses kepada nasabah untuk memperoleh atau mencetak salinan polis elektronik.
Bahkan, Pasal 20 ayat (5) menentukan bahwa perusahaan wajib memberikan polis dalam bentuk cetak apabila diminta pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Namun, perusahaan diperbolehkan membebankan biaya pengiriman polis cetak kepada pihak yang memintanya.
Dengan demikian, nasabah berhak memperoleh salinan polis meskipun perusahaan menggunakan sistem asuransi digital.
3. Informasi Apa Saja yang Wajib Tercantum dalam Polis?
Pasal 12 POJK Nomor 8 Tahun 2024 mengatur berbagai informasi yang harus terdapat dalam polis asuransi, antara lain:
- Masa berlaku dan berakhirnya pertanggungan.
- Manfaat asuransi serta risiko yang dikecualikan.
- Besaran dan tata cara pembayaran premi.
- Masa tenggang pembayaran premi.
- Ketentuan penghentian pertanggungan.
- Syarat dan prosedur pengajuan klaim.
- Jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim.
Selain itu, Pasal 19 POJK Nomor 8 Tahun 2024 mengharuskan perusahaan menyusun polis secara jelas dan mudah dipahami.
Klausul mengenai pengecualian risiko atau pembatasan kewajiban perusahaan juga harus ditampilkan dengan penekanan tertentu agar mudah diketahui nasabah.
4. Apa Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Salinan Polis?
Perusahaan asuransi yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan polis dapat menghadapi tindakan pengawasan dan sanksi administratif dari OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain POJK Nomor 8 Tahun 2024, Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur:
“PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).”
Pelanggaran ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 ayat (2), antara lain peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin sesuai tingkat pelanggaran.
Ketentuan lengkap dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen.
5. Apakah Klaim Bisa Ditolak karena Nasabah Tidak Memiliki Polis Cetak?
Tidak semata-mata karena alasan tersebut.
Pasal 20 ayat (4) POJK Nomor 8 Tahun 2024 melarang perusahaan asuransi meminta polis dalam bentuk cetak sebagai persyaratan pengajuan klaim apabila polis diterbitkan dan disampaikan secara elektronik.
Dengan demikian, perusahaan tidak boleh menjadikan ketiadaan dokumen polis cetak sebagai alasan administratif untuk menghambat pengajuan klaim dalam keadaan tersebut.
Namun, pembayaran klaim tetap harus memenuhi ketentuan pertanggungan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Untuk memahami persoalan klaim yang tidak dibayar, baca juga artikel Prosedur Menggugat Klaim Asuransi di Pengadilan.
6. Apa yang Harus Dilakukan Jika Perusahaan Tidak Menyerahkan Polis?
Nasabah dapat menempuh langkah berikut:
- Meminta salinan polis secara tertulis kepada perusahaan asuransi.
- Melampirkan identitas, nomor polis, dan bukti pembayaran premi.
- Meminta penjelasan apabila perusahaan menolak menyerahkan dokumen.
- Mengajukan pengaduan resmi kepada perusahaan asuransi.
- Melanjutkan pengaduan melalui Kontak 157 OJK apabila tidak memperoleh penyelesaian.
Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban kontraktual dan menimbulkan kerugian, nasabah juga dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.
Namun, tuntutan ganti rugi membutuhkan pembuktian pelanggaran, kerugian, serta dasar pertanggungjawaban yang sesuai.
Dengan demikian, perusahaan asuransi wajib memberikan akses terhadap dokumen polis. Nasabah berhak mengetahui isi perjanjian sebelum menggunakan manfaat perlindungan atau mengajukan klaim.
Jika menghadapi perusahaan asuransi yang tidak menyerahkan polis, menolak klaim, atau melanggar kewajiban perjanjian, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui konsultasi, somasi, pengaduan, negosiasi, dan gugatan perdata. Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
