Kepailitan merupakan proses hukum yang dapat menimbulkan akibat besar bagi debitor maupun kreditor. Ketika Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, pihak yang tidak menerima putusan tersebut masih dapat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Berbeda dengan perkara perdata biasa, perkara kepailitan memiliki tata cara dan tenggang waktu khusus. Karena itu, pihak yang ingin mengajukan kasasi perlu memahami prosedur, batas waktu, memori kasasi, serta alasan hukum yang dapat digunakan.
Artikel ini membahas prosedur kasasi dalam perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Baca juga: Jasa Pengacara Kepailitan & PKPU Jakarta
Apa Itu Kasasi dalam Perkara Kepailitan?
Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Niaga mengenai permohonan pernyataan pailit.
Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung pada dasarnya menilai penerapan hukum dalam putusan sebelumnya. Karena itu, penyusunan alasan kasasi harus diarahkan pada persoalan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Niaga.
Kasasi perkara kepailitan memiliki karakter khusus karena tidak melalui proses banding terlebih dahulu.
Dengan demikian, terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, upaya hukum berikutnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
Dasar Hukum Kasasi Perkara Kepailitan
Kasasi dalam perkara kepailitan diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Berdasarkan Pasal 11 ayat (2), permohonan kasasi harus diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Permohonan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
Berapa Lama Batas Waktu Mengajukan Kasasi?
Batas waktu kasasi dalam perkara kepailitan adalah 8 hari setelah tanggal putusan diucapkan.
Tenggang waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan banyak perkara lainnya. Karena itu, setelah putusan Pengadilan Niaga dibacakan, pihak yang mempertimbangkan kasasi sebaiknya segera:
- mempelajari pertimbangan hukum putusan;
- menentukan alasan kasasi;
- menyiapkan permohonan kasasi; dan
- menyusun memori kasasi.
Keterlambatan dapat mengakibatkan upaya hukum tidak memenuhi ketentuan formal.
Siapa yang Dapat Mengajukan Kasasi?
Kasasi dalam perkara kepailitan tidak hanya dapat diajukan oleh debitor atau kreditor yang menjadi pihak dalam persidangan tingkat pertama.
Pasal 11 ayat (3) UU Kepailitan juga memberikan hak kepada kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama apabila tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
Dengan demikian, pihak yang dapat mengajukan kasasi antara lain:
- debitor yang menjadi pihak dalam perkara;
- kreditor yang menjadi pihak dalam perkara; dan
- kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama sesuai ketentuan undang-undang.
Ketentuan ini merupakan salah satu kekhususan dalam hukum acara kepailitan.
Alasan Kasasi dalam Perkara Kepailitan
Kasasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada ketidakpuasan terhadap hasil putusan.
Alasan kasasi harus diarahkan pada persoalan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga.
Beberapa persoalan yang dapat dianalisis antara lain:
- apakah syarat adanya dua atau lebih kreditor telah terbukti;
- apakah benar terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- apakah pembuktian sederhana sebagaimana dipersyaratkan UU Kepailitan telah terpenuhi;
- apakah Pengadilan Niaga menerapkan ketentuan hukum secara tepat;
- apakah pengadilan melampaui kewenangannya; atau
- apakah terdapat pelanggaran hukum acara yang memengaruhi putusan.
Setiap perkara memiliki fakta yang berbeda sehingga alasan kasasi perlu disesuaikan dengan pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohonkan kasasi.
Baca juga: Prosedur Mengajukan Permohonan Pailit di Indonesia
Prosedur Kasasi dalam Perkara Kepailitan
1. Mempelajari Putusan Pengadilan Niaga
Langkah pertama adalah membaca secara menyeluruh pertimbangan hukum Pengadilan Niaga.
Pemohon perlu mengetahui bagian putusan yang dianggap keliru dan menentukan dasar hukum untuk membantah pertimbangan tersebut.
Hal ini penting karena kasasi tidak seharusnya hanya mengulangi argumentasi yang telah disampaikan pada tingkat pertama.
2. Mendaftarkan Permohonan Kasasi
Permohonan kasasi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang memutus permohonan pernyataan pailit.
Permohonan tersebut harus didaftarkan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan diucapkan.
Setelah permohonan didaftarkan, Panitera mencatat permohonan tersebut dan memberikan tanda terima kepada pemohon.
3. Menyerahkan Memori Kasasi
Dalam perkara kepailitan terdapat ketentuan khusus mengenai memori kasasi.
Pasal 12 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
Ini berarti memori kasasi sebaiknya telah selesai dipersiapkan sebelum permohonan kasasi didaftarkan.
Memori kasasi dapat memuat:
- identitas perkara;
- ringkasan putusan Pengadilan Niaga;
- pertimbangan hukum yang dipersoalkan;
- alasan kasasi;
- dasar peraturan perundang-undangan;
- putusan atau yurisprudensi yang relevan; dan
- petitum atau permintaan kepada Mahkamah Agung.
4. Penyampaian Memori kepada Termohon Kasasi
Setelah permohonan dan memori kasasi didaftarkan, Panitera wajib mengirimkan permohonan serta memori kasasi kepada pihak termohon kasasi.
UU Kepailitan menentukan pengiriman tersebut dilakukan paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
Tahapan ini memberikan kesempatan kepada termohon kasasi untuk mempelajari alasan yang diajukan oleh pemohon.
5. Pengajuan Kontra Memori Kasasi
Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi.
Menurut Pasal 12 UU Kepailitan, kontra memori dapat disampaikan kepada Panitera Pengadilan paling lambat 7 hari setelah termohon menerima memori kasasi.
Kontra memori digunakan untuk membantah alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon kasasi.
6. Berkas Dikirim ke Mahkamah Agung
Setelah tahapan administratif di Pengadilan Niaga selesai, berkas perkara kasasi diteruskan kepada Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung kemudian memeriksa perkara berdasarkan permohonan, memori kasasi, kontra memori apabila ada, putusan Pengadilan Niaga, dan berkas perkara lainnya.
Informasi mengenai penanganan perkara kasasi secara elektronik juga dapat dilihat melalui Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Apa yang Diperiksa Mahkamah Agung?
Pada tingkat kasasi, fokus utama Mahkamah Agung adalah aspek hukum.
Karena itu, pemohon sebaiknya tidak menjadikan memori kasasi hanya sebagai pengulangan kronologi perkara.
Argumentasi perlu diarahkan pada kesalahan atau persoalan penerapan hukum, misalnya apakah syarat kepailitan telah diterapkan dengan benar atau apakah pertimbangan Pengadilan Niaga sesuai dengan UU Kepailitan.
Memori kasasi yang baik biasanya menghubungkan secara langsung:
- pertimbangan putusan yang dipersoalkan;
- fakta hukum yang telah diperiksa;
- norma yang seharusnya diterapkan; dan
- alasan mengapa putusan tersebut perlu dibatalkan atau diperbaiki.
Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Kepailitan
Setelah memeriksa perkara, Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan sesuai hasil pemeriksaannya.
Pada prinsipnya, permohonan kasasi dapat:
- ditolak;
- dikabulkan; atau
- dinyatakan tidak dapat diterima apabila terdapat persoalan formal sesuai keadaan perkara.
Apabila kasasi dikabulkan, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan kasasi.
Apakah Putusan Pailit Berhenti Selama Kasasi?
Pengajuan kasasi tidak berarti seluruh akibat hukum kepailitan otomatis berhenti.
UU Kepailitan pada prinsipnya mengatur bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.
Karena itu, kurator dan hakim pengawas tetap memiliki peran sesuai ketentuan hukum selama proses kepailitan berjalan.
Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pihak yang hendak mengajukan kasasi perlu bertindak cepat.
Apakah Setelah Kasasi Masih Ada Upaya Hukum?
Setelah kasasi, dalam kondisi yang memenuhi ketentuan hukum, masih terdapat kemungkinan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Namun, peninjauan kembali memiliki syarat dan alasan yang berbeda dengan kasasi.
Karena itu, kasasi dan peninjauan kembali tidak dapat diperlakukan sebagai upaya hukum yang sama.
Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Mengajukan Kasasi
Beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan antara lain:
- Melewati tenggang waktu 8 hari.
- Tidak menyiapkan memori kasasi saat permohonan didaftarkan.
- Hanya mengulangi seluruh kronologi perkara.
- Tidak menunjukkan kesalahan penerapan hukum secara jelas.
- Menggunakan argumentasi yang tidak berkaitan dengan pertimbangan putusan.
- Tidak memeriksa syarat formal permohonan kasasi.
Karena tenggang waktunya singkat, pemeriksaan putusan dan penyusunan memori sebaiknya dilakukan segera setelah putusan Pengadilan Niaga dibacakan.
Peran Pengacara dalam Kasasi Kepailitan
Kasasi perkara kepailitan membutuhkan analisis hukum yang berbeda dari pemeriksaan perkara pada tingkat pertama.
Pengacara dapat membantu antara lain:
- mempelajari putusan Pengadilan Niaga;
- mengidentifikasi kesalahan penerapan hukum;
- menentukan dasar dan alasan kasasi;
- menyusun memori kasasi;
- menyiapkan dokumen pendukung;
- melakukan pendaftaran upaya hukum;
- menyusun kontra memori apabila menjadi pihak termohon; dan
- memantau proses perkara di Mahkamah Agung.
Baca juga: Litigasi Perdata dan Komersial ILS Law Firm
Konsultasi Kasasi Perkara Kepailitan
Apabila Anda baru menerima putusan Pengadilan Niaga dan mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi, pemeriksaan putusan sebaiknya dilakukan segera karena tenggang waktunya hanya 8 hari.
ILS Law Firm memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara kepailitan dan PKPU, termasuk analisis putusan Pengadilan Niaga serta penyusunan memori atau kontra memori kasasi.
Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, WhatsApp, panggilan telepon, maupun pertemuan langsung.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







