Kepailitan & PKPU

Dalam proses hukum kepailitan, tidak semua pihak serta-merta menyetujui jalannya perkara. Banyak terjadi ketidaksepakatan, terutama ketika menyangkut hak, tagihan, atau keputusan kurator yang dianggap merugikan.

Dalam proses kepailitan, setiap kreditur berhak mengajukan tagihan kepada kurator agar utangnya diakui dan mendapat bagian dari pembagian harta pailit. Namun, dalam praktiknya, tidak semua

Ketika perusahaan dinyatakan pailit, perjuangan para kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang tidak otomatis selesai. Dalam banyak kasus, debitur yang tidak bertanggung jawab telah melakukan tindakan

Kepailitan bukan sekadar soal aset dan utang. Di balik proses hukum yang kompleks itu, terdapat mekanisme penting bernama rapat kreditur. Rapat ini menjadi forum strategis

Krisis keuangan tidak selalu harus berujung pada kebangkrutan atau pailit. Banyak pengusaha yang mengalami tekanan arus kas, utang yang menumpuk, dan gagal bayar kepada kreditur.

Dalam dunia usaha, arus kas yang tersendat, utang menumpuk, dan kewajiban jatuh tempo yang tidak bisa dibayar sering kali menjadi pemicu krisis keuangan. Namun, tidak

Tidak semua permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur berangkat dari niat baik. Dalam praktiknya, ada juga permohonan pailit yang digunakan sebagai tekanan, alat negosiasi, bahkan

Kepailitan adalah kata yang ditakuti banyak pengusaha. Ketika arus kas terganggu, utang menumpuk, dan kemampuan membayar menurun, risiko pailit menjadi kenyataan. Namun, pailit bukanlah akhir

Dalam praktik bisnis, keterlambatan atau bahkan kegagalan pembayaran utang oleh perusahaan kepada mitra bisnis, vendor, atau kreditur kerap kali terjadi. Bila upaya penagihan secara kekeluargaan

Kepailitan sering menjadi jalan terakhir ketika seorang debitur tidak mampu lagi melunasi utang-utangnya. Dalam proses ini, para kreditur bersaing untuk mendapatkan haknya atas harta debitur.