Dalam dunia usaha, arus kas yang tersendat, utang menumpuk, dan kewajiban jatuh tempo yang tidak bisa dibayar sering kali menjadi pemicu krisis keuangan. Namun, tidak semua kondisi tersebut harus berujung pada kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah solusi hukum yang bisa diajukan oleh pengusaha untuk mendapatkan waktu menata kembali keuangan perusahaan, menyusun rencana pembayaran, dan menyelamatkan bisnis dari kehancuran.
Dalam artikel ini, ILS Law Firm akan membahas secara komprehensif tentang langkah-langkah mengajukan PKPU, syaratnya, strategi yang efektif, dan keuntungan hukum yang dapat diperoleh pengusaha.
Apa Itu PKPU?
PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh debitur atau kreditur untuk mendapatkan penundaan waktu guna menyusun rencana perdamaian (rencana pembayaran) terhadap kreditur.
PKPU bertujuan untuk mencegah debitur dinyatakan pailit. Proses ini memberikan perlindungan hukum sementara agar perusahaan tidak langsung dibubarkan dan masih bisa menjalankan usaha secara terbatas.
Dasar Hukum PKPU
PKPU diatur dalam:
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- Putusan Mahkamah Agung
- Praktik dan yurisprudensi Pengadilan Niaga
Pasal 222 UU Kepailitan:
“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan menghadapi kesulitan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga.”
Syarat Mengajukan PKPU
Untuk dapat mengajukan permohonan PKPU, debitur harus:
- Memiliki dua atau lebih kreditur
- Tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo
- Menyusun rencana pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu
Tidak seperti permohonan pailit, PKPU tidak harus membuktikan ketidakmampuan membayar secara total. Cukup menunjukkan kesulitan likuiditas atau gangguan arus kas jangka pendek.
Langkah-Langkah Mengajukan PKPU
1. Mempersiapkan Dokumen Pendukung
Debitur atau pengacaranya harus menyiapkan:
- Daftar utang dan nama-nama kreditur
- Bukti utang dan bukti hubungan hukum (kontrak, faktur, invoice)
- Rencana pembayaran (rencana perdamaian)
- Profil perusahaan dan kondisi keuangan terkini
2. Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Niaga
Permohonan diajukan secara tertulis ke Pengadilan Niaga sesuai domisili debitur. Permohonan dapat diajukan oleh:
- Debitur sendiri
- Kreditur (disebut PKPU pasif)
3. Membayar Panjar Biaya Perkara
Debitur harus membayar panjar biaya perkara yang ditentukan pengadilan.
4. Proses Persidangan
- Hakim memeriksa permohonan
- Dilakukan pemanggilan kreditur
- Hakim memberikan putusan apakah permohonan PKPU dikabulkan
5. Putusan Pengadilan
Jika dikabulkan, Pengadilan memberikan PKPU sementara selama 45 hari. Selama itu, debitur dan kreditur wajib menyusun dan membahas rencana perdamaian.
Tahapan Waktu dalam PKPU
| Tahapan | Durasi Maksimal |
|---|---|
| PKPU Sementara | 45 hari |
| PKPU Tetap (jika disetujui) | Tambahan 270 hari |
Studi Kasus Fiktif
PT Surya Utama adalah perusahaan manufaktur yang terdampak krisis global dan tidak mampu membayar tagihan dari 7 supplier. Alih-alih menunggu dituntut pailit, perusahaan mengajukan PKPU. Dengan bimbingan pengacara, PT Surya Utama menyusun rencana pembayaran 2 tahun ke depan secara bertahap. Rapat kreditur menyetujui rencana ini, dan perusahaan selamat dari kebangkrutan.
Manfaat Mengajukan PKPU
- Perlindungan hukum dari gugatan kreditur selama proses berjalan
- Menunda proses eksekusi utang dan pembekuan aset
- Kesempatan negosiasi dengan kreditur secara kolektif
- Memulihkan likuiditas dan menyusun strategi bisnis baru
- Menyelamatkan reputasi perusahaan
Risiko Jika Tidak Mengajukan PKPU
- Kreditur langsung mengajukan permohonan pailit
- Aset dikuasai kurator
- Karyawan dan mitra kehilangan kepercayaan
- Perusahaan tidak punya kendali atas masa depan bisnisnya
Tips PKPU dari ILS Law Firm
- Ajukan PKPU sebelum perusahaan benar-benar tidak likuid
- Siapkan dokumen dan rencana pembayaran yang realistis
- Jaga komunikasi baik dengan kreditur utama
- Libatkan tim hukum profesional sejak awal
- Jangan menunda hingga perusahaan dituntut pailit
Layanan ILS Law Firm dalam Proses PKPU
ILS Law Firm berpengalaman menangani:
- Permohonan PKPU debitur maupun kreditur
- Penyusunan rencana perdamaian
- Pendampingan rapat kreditur
- Strategi penyelamatan aset dan reputasi bisnis
- Gugatan hukum bila PKPU disalahgunakan pihak lain
Estimasi Biaya Layanan PKPU
| Jenis Layanan | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Konsultasi hukum awal | Gratis |
| Penyusunan & pendampingan PKPU | Mulai dari Rp30 juta |
| Pendampingan rapat kreditur dan negosiasi | Disesuaikan kompleksitas |
Konsultasi Sekarang
Anda mengalami kendala keuangan dalam perusahaan dan ingin menyelamatkan bisnis? Ajukan PKPU sebelum terlambat. Hubungi tim hukum profesional kami:
📲 WhatsApp: 0813-9981-4209
📧 Email: info@ilslawfirm.co.id
🌐 Website: www.ilslawfirm.co.id
ILS Law Firm – Mitra Hukum Terpercaya dalam Kepailitan dan PKPU untuk Pengusaha Indonesia
