25 May 2025

Cara Menuntut Hutang jika Perjanjian Tidak Mencantumkan Jangka Waktu

Resa IS

Lawyer ILS Law Firm

Pelajari langkah hukum menuntut hutang meskipun perjanjian tidak mencantumkan jangka waktu. Pahami dasar hukum, bukti yang diperlukan, dan strategi efektif untuk penagihan.

Daftar Isi show

Pengantar

Dalam praktik sehari-hari, tidak jarang terjadi perjanjian utang-piutang yang dibuat tanpa mencantumkan jangka waktu pelunasan secara eksplisit. Situasi ini dapat menimbulkan kebingungan ketika kreditur ingin menagih utang tersebut. Artikel ini akan membahas langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk menuntut hutang meskipun perjanjian tidak mencantumkan jangka waktu, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.

Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat:

Kesepakatan para pihak
Kecakapan untuk membuat perikatan
Suatu hal tertentu
Sebab yang halal

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan perjanjian harus dibuat secara tertulis atau mencantumkan jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, perjanjian utang-piutang tanpa jangka waktu tetap sah dan mengikat secara hukum.

Implikasi Hukum Perjanjian Tanpa Jangka Waktu

Meskipun sah, perjanjian tanpa jangka waktu dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hal penagihan. Dalam hal ini, Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan surat peringatan atau somasi, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kreditur perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk menuntut hutang tersebut.

Langkah-Langkah Menuntut Hutang Tanpa Jangka Waktu

1. Mengirimkan Somasi

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengirimkan somasi atau surat peringatan kepada debitur. Somasi ini berfungsi untuk memberitahukan secara resmi bahwa debitur memiliki kewajiban untuk membayar utang, meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

2. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Jika somasi tidak diindahkan, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini dapat berupa:

Gugatan Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata): Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan somasi.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata): Jika tindakan debitur menyebabkan kerugian kepada kreditur.

3. Menyediakan Bukti yang Kuat

Dalam proses pengadilan, kreditur harus menyediakan bukti yang mendukung klaimnya. Bukti tersebut dapat berupa:

Bukti Tertulis: Seperti kuitansi, bukti transfer, atau catatan lainnya yang menunjukkan adanya utang.
Saksi: Kesaksian dari pihak ketiga yang mengetahui adanya perjanjian utang-piutang.
Pengakuan Debitur: Jika debitur pernah mengakui utangnya, baik secara lisan maupun tertulis.

Menurut Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti yang sah meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Jangka Waktu Penagihan (Daluwarsa)

Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa semua tuntutan hukum hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun. Oleh karena itu, kreditur memiliki waktu 30 tahun untuk menuntut pembayaran utang, meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Strategi Efektif untuk Penagihan

Dokumentasikan Semua Komunikasi: Simpan semua bukti komunikasi dengan debitur, seperti email, pesan teks, atau surat.
Libatkan Saksi: Jika memungkinkan, libatkan pihak ketiga sebagai saksi dalam perjanjian utang-piutang.
Gunakan Bukti Pembayaran: Jika debitur pernah melakukan pembayaran sebagian, gunakan bukti tersebut untuk mendukung klaim Anda.
Konsultasi Hukum: Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang tepat.

Kesimpulan

Perjanjian utang-piutang tanpa jangka waktu tetap sah dan mengikat secara hukum. Kreditur dapat menuntut pembayaran utang dengan mengirimkan somasi dan, jika perlu, mengajukan gugatan ke pengadilan. Penting untuk menyediakan bukti yang kuat dan memahami jangka waktu penagihan yang berlaku.

Konsultasi Hukum ILS Law Firm

Jika Anda menghadapi masalah hukum terkait utang-piutang tanpa jangka waktu atau memerlukan bantuan hukum lainnya, ILS Law Firm siap membantu Anda. Kami memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kasus hukum, termasuk hukum kesehatan.

Kontak Kami: