Anggaran dasar (AD) adalah dokumen fundamental yang menjadi fondasi berdirinya sebuah Perseroan Terbatas (PT). Ia mengatur hal-hal pokok seperti struktur modal, hak-hak pemegang saham, serta
Dalam sistem hukum perdata Indonesia, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga untuk melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang merugikan hak-haknya, meskipun pihak tersebut tidak
Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, sering kali terjadi putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tanpa kehadiran tergugat. Namun, hukum menyediakan mekanisme perlawanan terhadap
Dalam praktik dunia usaha, anggaran dasar (AD) merupakan dokumen vital bagi eksistensi dan operasional suatu perseroan terbatas (PT). Setiap perubahan terhadap anggaran dasar harus dilakukan
Dalam dunia investasi perusahaan, dividen merupakan hak mutlak pemegang saham atas laba perusahaan yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dalam praktiknya,
Bagi pemegang saham, dividen merupakan bentuk keuntungan nyata dari investasi yang ditanamkan ke dalam suatu perseroan terbatas (PT). Namun, dalam praktiknya tidak semua perusahaan bersedia
Dalam dunia korporasi, pembagian dividen adalah salah satu bentuk penghargaan kepada pemegang saham atas investasinya. Namun, tidak semua pemegang saham memahami bagaimana mekanisme dan aturan
Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum. Pengesahan ini berbentuk Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan melalui sistem AHU (Administrasi
Transaksi jual beli saham merupakan bagian penting dari aktivitas korporasi, baik untuk tujuan investasi, akuisisi, maupun restrukturisasi kepemilikan. Namun, seperti transaksi lainnya, jual beli saham
Pengalihan saham merupakan proses penting dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT), terutama dalam konteks perubahan kepemilikan dan struktur internal perusahaan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi
ILS Law Firm adalah Firma Hukum di Jakarta, Indonesia yang memberikan layanan jasa hukum dalam 2 (dua) sektor yaitu litigasi dan non litigasi.
