Apakah pemegang polis didahulukan dalam likuidasi asuransi? Pertanyaan ini sering muncul ketika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan, dicabut izin usahanya, atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran klaim.
Nasabah tentu khawatir apakah premi, manfaat asuransi, dan klaim yang belum dibayar masih dapat diperoleh setelah perusahaan dilikuidasi.
Lalu, bagaimana kedudukan pemegang polis dibandingkan kreditor lainnya menurut undang-undang?
1. Apakah Pemegang Polis Memiliki Hak Prioritas?
Ya. Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 memberikan kedudukan khusus kepada pemegang polis.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak pemegang polis, tertanggung, peserta, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi:
“mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya dalam pembagian harta kekayaan perusahaan.”
Artinya, nasabah asuransi mempunyai hak yang didahulukan dibandingkan kreditor lainnya sesuai aturan pembagian harta perusahaan.
Ketentuan tersebut dapat dibaca dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Apakah Dana Asuransi Harus Digunakan untuk Membayar Nasabah?
Pasal 52 ayat (2) UU Perasuransian menentukan bahwa Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
Selanjutnya, Pasal 52 ayat (3) mengatur bahwa kelebihan Dana Asuransi setelah kewajiban kepada pihak-pihak tersebut terpenuhi dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga lainnya.
Sementara itu, Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) memberikan pengaturan khusus mengenai Dana Tabarru’, dana tanahud, dan dana investasi peserta pada asuransi syariah.
Dengan demikian, dana yang diperuntukkan bagi hak nasabah tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan tanpa memperhatikan ketentuan prioritas.
3. Bagaimana Urutan Pembayaran dalam Likuidasi Asuransi?
Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam POJK Nomor 28/POJK.05/2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 38 Tahun 2024.
Pasal 27 mengatur penggunaan hasil pencairan aset perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak yang berhak menerima manfaat.
Selanjutnya, Pasal 27A mengatur bahwa pembayaran dari hasil pencairan aset di luar dana tertentu dilakukan dengan mendahulukan:
- Gaji pegawai yang masih terutang;
- Biaya pelaksanaan likuidasi; dan
- Hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima manfaat asuransi.
Setelah kewajiban prioritas tersebut diperhatikan, pembayaran kepada kreditor lainnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Aturan lengkap dapat dipelajari melalui POJK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi.
4. Apakah Seluruh Uang Pemegang Polis Pasti Dikembalikan?
Tidak selalu. Hak prioritas pembayaran tidak sama dengan jaminan bahwa seluruh tagihan nasabah pasti dibayar penuh.
Apabila aset perusahaan tidak mencukupi, pembayaran bergantung pada jumlah aset yang berhasil dibereskan, besarnya kewajiban, dan ketentuan pembagian kepada para pihak yang berhak.
Sebagai contoh, apabila jumlah hak nasabah melebihi aset yang tersedia untuk kelompok tersebut, pembayaran dapat dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, nasabah perlu membedakan antara kedudukan prioritas dan kepastian memperoleh pembayaran penuh.
5. Bagaimana Cara Pemegang Polis Menuntut Haknya?
Nasabah harus memperhatikan pengumuman resmi tim likuidasi dan batas waktu pengajuan tagihan.
Dokumen yang sebaiknya disiapkan meliputi:
- Identitas pemegang polis atau penerima manfaat.
- Polis atau sertifikat asuransi.
- Bukti pembayaran premi.
- Dokumen klaim dan bukti kewajiban yang belum dibayar.
- Surat pengajuan tagihan beserta perhitungan hak nasabah.
Selanjutnya, nasabah dapat mengajukan tagihan kepada tim likuidasi dan meminta bukti penerimaan serta hasil verifikasi tagihannya.
Apabila terdapat perbedaan nilai tagihan atau penolakan, nasabah dapat memeriksa dasar keputusan tim likuidasi dan mempertimbangkan upaya hukum yang tersedia.
Untuk mengetahui akibat pencabutan izin usaha, baca juga artikel ILS Law Firm mengenai Prosedur Menggugat Klaim Asuransi di Pengadilan, khususnya untuk memahami sengketa pembayaran klaim sebelum proses likuidasi.
6. Apakah Pemegang Polis Bisa Menggugat Tim Likuidasi?
Sengketa mengenai penetapan tagihan, penghitungan manfaat, atau pelaksanaan likuidasi dapat menimbulkan persoalan hukum.
Namun, langkah yang dapat ditempuh harus memperhatikan kewenangan tim likuidasi, mekanisme keberatan, dan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian kewajiban perusahaan.
Gugatan tidak otomatis membuat seorang nasabah memperoleh pembayaran lebih dahulu daripada pemegang polis lainnya.
Dengan demikian, pemegang polis memiliki kedudukan yang didahulukan dalam likuidasi perusahaan asuransi, tetapi tetap harus mengikuti mekanisme pengajuan dan pembayaran tagihan yang berlaku.
Jika menghadapi sengketa hak pemegang polis dalam likuidasi asuransi, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan polis, pengajuan tagihan, negosiasi, dan upaya hukum sesuai keadaan perkara. Konsultasi tersedia melalui Zoom, Google Meet, telepon, maupun pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
