22 May 2025

Tagihan Kreditur Ditolak: Ini Upaya Hukum yang Ditempuh

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Pelajari upaya hukum yang dapat ditempuh jika tagihan kreditur ditolak oleh kurator dalam proses kepailitan. Dapatkan panduan lengkap dari ILS Law Firm.

Daftar Isi show

Pengantar

Dalam proses kepailitan, setiap kreditur memiliki hak untuk mengajukan tagihan kepada kurator agar diakui dan mendapatkan bagian dari pembagian harta pailit. Namun, tidak semua tagihan langsung diterima oleh kurator. Ada kalanya tagihan kreditur ditolak karena dianggap tidak sah, tidak cukup bukti, atau menimbulkan sengketa. Dalam situasi seperti ini, kreditur perlu mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan haknya.

Mengapa Tagihan Kreditur Bisa Ditolak?

Beberapa alasan umum mengapa tagihan kreditur ditolak oleh kurator antara lain:

Tidak Dilengkapi Bukti yang Cukup: Kurator membutuhkan dokumen sah seperti perjanjian, invoice, faktur, atau bukti transfer. Jika bukti lemah atau tidak jelas, tagihan bisa ditolak.
Tagihan Sudah Kedaluwarsa: Jika tagihan sudah lewat masa daluwarsa dan tidak ada upaya hukum sebelumnya, kurator bisa menolaknya.
Ada Indikasi Tagihan Fiktif: Jika kurator mencurigai bahwa tagihan dibuat secara sengaja untuk menyamarkan utang atau menguntungkan pihak tertentu, maka tagihan bisa ditolak.
Tagihan Menjadi Sengketa: Jika terdapat kreditur lain atau debitur yang menyatakan keberatan atas tagihan tersebut, maka tagihan menjadi sengketa.

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh

Jika tagihan Anda ditolak oleh kurator, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme yang disebut Renvoi Prosedur. Renvoi Prosedur adalah mekanisme hukum yang tersedia bagi kreditur apabila tagihan utangnya ditolak oleh kurator dalam proses verifikasi piutang di kepailitan. Dengan mengajukan renvoi, kreditur meminta hakim pengawas untuk memeriksa dan memutuskan apakah tagihan tersebut sah dan patut diakui dalam daftar piutang.

Dasar Hukum Renvoi Prosedur

Renvoi Prosedur diatur dalam:

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya Pasal 113 – 116.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa kreditur yang keberatan atas keputusan kurator dalam rapat verifikasi tagihan dapat mengajukan renvoi kepada hakim pengawas untuk mendapatkan keputusan.

Prosedur Pengajuan Renvoi

Berikut adalah tahapan yang harus Anda tempuh jika ingin mengajukan renvoi:

Pahami Putusan Rapat Kreditur: Perhatikan hasil rapat kreditur yang berisi keputusan kurator mengenai status tagihan Anda. Jika tagihan ditolak sebagian atau seluruhnya, Anda berhak mengajukan renvoi.
Siapkan Bukti Pendukung Lengkap: Renvoi adalah proses pembuktian. Anda harus menyiapkan seluruh dokumen dan alat bukti, seperti:
- Perjanjian utang piutang
- Invoice atau faktur
- Bukti pembayaran sebagian (jika ada)
- Surat menyurat atau komunikasi yang relevan
- Bukti transfer atau kwitansi
Ajukan Permohonan Renvoi ke Hakim Pengawas: Permohonan renvoi diajukan secara tertulis kepada Hakim Pengawas dalam jangka waktu 8 hari sejak rapat kreditur memutuskan penolakan tagihan Anda. Permohonan ini dapat disampaikan langsung ke pengadilan niaga yang menangani perkara kepailitan.
Proses Persidangan Renvoi: Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan menjadwalkan sidang renvoi. Dalam sidang ini, Anda sebagai pemohon akan diminta untuk membuktikan keabsahan tagihan Anda. Kurator juga akan menyampaikan dasar penolakannya.
Putusan Hakim Pengawas: Hakim Pengawas akan memberikan putusan, apakah tagihan Anda:
- Diakui seluruhnya
- Diakui sebagian
- Tetap ditolak

Putusan ini bersifat final dan wajib dihormati oleh kurator dan seluruh pihak.

Strategi agar Renvoi Dapat Berhasil

Agar permohonan renvoi Anda berhasil dan tagihan diakui, berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan:

Pastikan Bukti Anda Kuat dan Jelas: Jangan ajukan renvoi hanya berdasarkan asumsi atau niat. Siapkan bukti yang valid dan mudah diverifikasi.
Konsultasi Pengacara Kepailitan: Renvoi adalah prosedur hukum yang cukup teknis. Pendampingan dari firma hukum di bidang kepailitan akan sangat membantu dalam menyusun argumentasi hukum dan strategi sidang.
Patuhi Tenggat Waktu: Jangan lewatkan tenggat waktu 8 hari sejak rapat verifikasi. Jika lewat, permohonan renvoi Anda akan ditolak secara formil.

Risiko Jika Tidak Mengajukan Renvoi

Jika Anda tidak mengajukan renvoi, konsekuensinya cukup serius:

Tagihan Anda dianggap tidak sah dan dihapus dari daftar piutang
Anda tidak akan mendapatkan bagian dari hasil pembagian harta pailit
Potensi kerugian yang seharusnya bisa diminimalkan akan menjadi kerugian total

Oleh karena itu, penting untuk segera bertindak jika tagihan Anda ditolak.

Konsultasi Hukum dengan ILS Law Firm

Menghadapi proses kepailitan bukan perkara mudah, apalagi jika Anda harus berjuang sendiri untuk mengakui tagihan Anda. ILS Law Firm hadir untuk memberikan pendampingan hukum profesional dalam: