Pemberian cek kosong sering terjadi dalam transaksi bisnis, pembayaran utang, jual beli, maupun kerja sama usaha.
Namun, apakah orang yang memberikan cek kosong dapat langsung dipidana?
Jawabannya tidak selalu.
Pemberian cek kosong tidak otomatis menjadi tindak pidana. Namun, perbuatan tersebut dapat masuk ke ranah pidana apabila sejak awal terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk membuat pihak lain menyerahkan barang, uang, atau memberikan utang.
Karena itu, untuk menentukan ada atau tidaknya hukuman atas pemberian cek kosong, perlu dilihat niat pelaku sejak awal, kronologi transaksi, serta bukti yang tersedia.
Baca juga: Hukuman Kasus Penipuan dan Penggelapan
Apa Itu Cek Kosong?
Cek merupakan instrumen pembayaran yang berisi perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang.
Bank Indonesia menjelaskan bahwa cek harus memenuhi sejumlah syarat formal. Misalnya, terdapat nama “Cek”, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang, nama bank tertarik, tempat pembayaran, tanggal, serta tanda tangan penarik.
Sementara itu, cek dapat dikategorikan sebagai cek kosong apabila bank menolak pembayarannya karena saldo rekening giro tidak cukup atau rekening telah ditutup sesuai ketentuan Bank Indonesia.
Karena itu, istilah cek kosong tidak hanya berarti cek yang secara fisik belum diisi. Dalam konteks hukum perbankan, persoalannya berkaitan dengan tidak tersedianya dana untuk pembayaran cek tersebut.
Apakah Pemberian Cek Kosong Bisa Dipidana?
Bisa, tetapi harus dilihat fakta perkaranya.
Sejak 2 Januari 2026, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP Nasional tersebut sudah berlaku dan menggantikan ketentuan KUHP lama.
Pasal 492 menyatakan pada pokoknya:
“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
Dengan demikian, pemberian cek kosong dapat dikaitkan dengan penipuan jika cek tersebut digunakan sebagai tipu muslihat untuk meyakinkan korban.
Baca juga: Perbedaan Penipuan dan Penggelapan di KUHP
Hukuman Pemberian Cek Kosong Jika Terbukti Penipuan
Jika pemberian cek kosong terbukti memenuhi unsur Pasal 492 KUHP, ancaman hukumannya adalah:
- pidana penjara paling lama 4 tahun; atau
- pidana denda paling banyak kategori V.
Pasal 79 KUHP menetapkan bahwa denda kategori V adalah paling banyak Rp500.000.000.
Jadi, secara pidana, sanksi pemberian cek kosong yang terbukti merupakan penipuan dapat berupa penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Namun, ancaman tersebut tidak otomatis berlaku hanya karena cek ditolak oleh bank.
Unsur penipuan tetap harus dibuktikan.
Kapan Cek Kosong Dapat Dianggap sebagai Penipuan?
Beberapa keadaan dapat menjadi penting dalam menilai unsur pidana.
Misalnya, sejak awal penarik:
- mengetahui saldo rekening tidak mencukupi;
- mengetahui rekening sudah tidak dapat digunakan;
- tetap menjanjikan cek dapat dicairkan;
- menggunakan cek agar pihak lain menyerahkan barang;
- menggunakan cek agar pihak lain memberikan pinjaman;
- atau sengaja menggunakan cek sebagai sarana untuk memperdaya penerima.
Dalam keadaan tersebut, cek kosong dapat menjadi bagian dari tipu muslihat.
Penjelasan Pasal 492 juga menegaskan bahwa harus terdapat hubungan antara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan tindakan korban yang akhirnya menyerahkan barang atau memberikan utang.
Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Cek Kosong
Mahkamah Agung telah lama memiliki kaidah hukum mengenai cek kosong.
Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973, kaidah hukumnya menyatakan bahwa membayar sesuatu dengan cek atau bilyet giro yang tidak ada atau tidak cukup dananya dapat dikualifikasikan sebagai penipuan.
Mahkamah Agung juga mempunyai Yurisprudensi No. 1036 K/Pid/1989.
Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa ketika sejak awal terdakwa mengetahui cek yang diberikan tidak memiliki dana, tuduhan penipuan dapat dianggap terbukti.
Yurisprudensi tersebut memang lahir ketika Pasal 378 KUHP lama masih berlaku.
Namun, prinsip hukumnya tetap relevan untuk melihat adanya tipu muslihat. Saat ini, dasar pidana penipuan harus disesuaikan dengan Pasal 492 KUHP Nasional.
Apakah Semua Cek Kosong Bisa Dipidana?
Tidak. Ini bagian yang sangat penting.
Jika cek tidak dapat dicairkan semata-mata karena masalah likuiditas yang muncul setelah transaksi, kesalahan administrasi, atau persoalan pembayaran yang murni berasal dari hubungan kontraktual, perkaranya belum tentu merupakan penipuan.
Misalnya, seseorang memberikan cek ketika transaksi dibuat dan saat itu masih memperkirakan dana akan tersedia.
Kemudian, karena pembayaran dari pihak lain gagal masuk, saldo menjadi tidak mencukupi pada saat cek dicairkan.
Situasi seperti ini berbeda dengan keadaan ketika sejak awal seseorang sudah mengetahui tidak memiliki dana tetapi sengaja memberikan cek agar korban menyerahkan barang.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu melihat niat sejak awal.
Baca juga: Baguskah Orang Dilapor Pidana Jika Tidak Bayar Hutang?
Cek Kosong Bisa Menjadi Sengketa Perdata
Dalam hubungan bisnis, cek sering diberikan untuk pembayaran utang atau pelaksanaan kontrak.
Jika persoalannya hanya karena kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, pihak penerima cek juga dapat menempuh jalur perdata.
Misalnya melalui:
- somasi;
- negosiasi;
- gugatan wanprestasi;
- tuntutan pembayaran utang; atau
- gugatan ganti kerugian.
Dengan demikian, cek kosong tidak selalu harus diselesaikan melalui laporan pidana.
Jika hubungan hukumnya murni perjanjian dan tidak terdapat tipu muslihat sejak awal, jalur wanprestasi dapat lebih relevan.
Baca juga: Cara Menggugat Orang yang Wanprestasi dalam Perjanjian
Sanksi Perbankan terhadap Penarik Cek Kosong
Selain persoalan pidana dan perdata, penarikan cek kosong juga dapat menimbulkan konsekuensi dalam sistem perbankan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong masih berstatus berlaku dan telah diubah antara lain dengan PBI Nomor 18/43/PBI/2016.
Bank Indonesia juga mengatur mekanisme Daftar Hitam Nasional atau DHN.
Dalam kondisi tertentu, bank dapat membekukan hak penggunaan cek atau bilyet giro dan melakukan tindakan terhadap rekening giro sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadi, konsekuensi cek kosong dapat muncul dalam tiga ranah sekaligus:
- pidana, jika memenuhi unsur penipuan;
- perdata, jika berkaitan dengan kewajiban pembayaran; dan
- perbankan, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Menerima Cek Kosong?
Jika Anda menerima cek yang ditolak karena dana tidak cukup, jangan langsung menarik kesimpulan bahwa penerbit telah melakukan penipuan.
Pertama, simpan cek dan bukti penolakan dari bank.
Selanjutnya, kumpulkan:
- perjanjian;
- invoice;
- purchase order;
- bukti pengiriman barang;
- percakapan WhatsApp;
- email;
- bukti transfer;
- surat pengakuan utang;
- dan dokumen lain.
Setelah itu, periksa kronologi transaksi.
Hal paling penting adalah mengetahui apakah cek tersebut sejak awal digunakan untuk memperdaya Anda atau hanya merupakan alat pembayaran dari kewajiban yang kemudian gagal dipenuhi.
Langkah Hukum bagi Penerima Cek Kosong
Jika cek kosong menimbulkan kerugian, beberapa langkah dapat dipertimbangkan.
1. Klarifikasi kepada Penarik Cek
Tanyakan alasan cek tidak dapat dicairkan.
Selain itu, minta kepastian mengenai pembayaran.
2. Kirim Somasi
Jika kewajiban tidak juga dibayar, somasi dapat dikirimkan.
Somasi berguna untuk meminta pembayaran sekaligus mendokumentasikan upaya penyelesaian.
3. Ajukan Gugatan Perdata
Jika sengketa berasal dari perjanjian dan kewajiban pembayaran, gugatan wanprestasi dapat dipertimbangkan.
Baca juga: Litigasi Perdata dan Komersial
4. Membuat Laporan Polisi
Jika bukti menunjukkan bahwa sejak awal cek diberikan sebagai tipu muslihat, korban dapat mempertimbangkan laporan pidana dengan dugaan penipuan.
Namun, laporan sebaiknya disusun berdasarkan fakta, bukan semata-mata karena cek ditolak.
Baca juga: Layanan Hukum Pidana ILS Law Firm
Bukti Penting dalam Kasus Cek Kosong
Beberapa bukti yang perlu disiapkan antara lain:
- cek asli;
- surat penolakan bank;
- rekening koran;
- kontrak atau perjanjian;
- bukti penyerahan barang;
- invoice;
- komunikasi sebelum cek diberikan;
- komunikasi setelah cek ditolak;
- saksi;
- dan bukti kerugian.
Komunikasi sebelum penyerahan cek sangat penting.
Dari komunikasi tersebut dapat terlihat apakah penerbit memang sejak awal memberikan informasi palsu atau membuat janji yang diketahuinya tidak benar.
Kesimpulan
Pemberian cek kosong dapat dipidana, tetapi tidak otomatis merupakan tindak pidana.
Jika sejak awal penarik mengetahui cek tidak memiliki dana lalu menggunakan cek tersebut sebagai tipu muslihat agar korban menyerahkan barang, uang, atau memberikan utang, perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur penipuan.
Sejak 2 Januari 2026, dasar pidananya tidak lagi Pasal 378 KUHP lama.
Ketentuan penipuan sekarang terdapat dalam Pasal 492 KUHP Nasional dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda kategori V, yaitu maksimal Rp500 juta.
Namun, jika tidak terdapat tipu muslihat sejak awal, persoalan cek kosong dapat lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata.
Selain itu, penarik cek kosong juga dapat menghadapi konsekuensi berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Daftar Hitam Nasional.
Konsultasi Kasus Cek Kosong dengan ILS Law Firm
ILS Law Firm memberikan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara cek kosong, penipuan, maupun sengketa pembayaran.
Pendampingan dapat dilakukan bagi pihak penerima cek maupun pihak yang dilaporkan.
Tim hukum dapat membantu menganalisis apakah perkara termasuk pidana, wanprestasi, atau membutuhkan kombinasi langkah hukum yang berbeda.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







