Leasing menarik mobil atau motor secara paksa merupakan persoalan yang sering dialami debitur ketika mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Dalam praktiknya, penarikan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas perusahaan pembiayaan maupun debt collector di jalan atau tempat tinggal debitur.
Namun, apakah leasing boleh menarik kendaraan secara paksa? Bagaimana ketentuan UU Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penarikan kendaraan?
1. Apakah Leasing Boleh Menarik Mobil atau Motor?
Pada prinsipnya, perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi dan persyaratan eksekusinya terpenuhi.
Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur:
“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”
Namun, ketentuan tersebut harus dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi pelaksanaan eksekusi secara sepihak.
Karena itu, tunggakan angsuran tidak otomatis memberikan kewenangan kepada leasing untuk mengambil kendaraan dengan ancaman atau kekerasan.
2. Bagaimana Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?
Melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.
MK menegaskan dua hal penting.
Pertama, penentuan cidera janji atau wanprestasi tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditor. Penentuannya harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau mekanisme hukum yang menetapkan adanya cidera janji.
Kedua, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme eksekusi melalui pengadilan.
Dengan demikian, leasing tidak selalu harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Eksekusi di luar pengadilan tetap dimungkinkan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi dan penyerahan kendaraan dilakukan secara sukarela.
Ketentuan tersebut kembali ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Selengkapnya, baca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3. Apa Syarat Leasing Menarik Kendaraan Menurut OJK?
Pasal 63 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur persyaratan pengambilalihan atau penarikan agunan.
Perusahaan pembiayaan wajib memastikan bahwa:
- Konsumen terbukti melakukan wanprestasi.
- Konsumen telah diberikan surat peringatan.
- Perusahaan memiliki sertifikat jaminan fidusia atau dokumen jaminan yang dipersyaratkan.
Selanjutnya, Pasal 64 mengatur mekanisme pembuktian wanprestasi dan pelaksanaan penarikan agunan sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, POJK Nomor 46 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, termasuk kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.
Aturan selengkapnya dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023.
4. Apakah Debt Collector Boleh Mengambil Kendaraan di Jalan?
Debt collector dapat menjalankan penagihan atas nama perusahaan pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun, debt collector tidak boleh menggunakan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan melawan hukum ketika melakukan penagihan maupun penarikan kendaraan.
Apabila debitur menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela dan terdapat perselisihan mengenai wanprestasi, petugas penagihan tidak dapat memaksakan eksekusi dengan mengabaikan ketentuan Putusan MK.
Perusahaan pembiayaan juga tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya sesuai ketentuan perlindungan konsumen.
5. Bisakah Debitur Menggugat Leasing yang Menarik Kendaraan Secara Paksa?
Ya. Apabila penarikan dilakukan dengan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, debitur dapat mengajukan gugatan perdata.
Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.
Debitur dapat menuntut pengembalian kendaraan atau ganti rugi sesuai keadaan perkara dan bukti yang dimiliki.
Selain itu, Pasal 10 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan atas kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum maupun perjanjian yang menjadi tanggung jawabnya.
Baca juga: Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
6. Apakah Penarikan Paksa Bisa Dilaporkan ke Polisi?
Laporan polisi dapat diajukan apabila tindakan debt collector atau pihak leasing memenuhi unsur tindak pidana.
Misalnya, terdapat kekerasan, ancaman, pemaksaan, atau perampasan barang secara melawan hukum.
Namun, tidak setiap penarikan kendaraan yang diperselisihkan otomatis menjadi tindak pidana. Penegak hukum harus menilai tindakan pelaku dan unsur pidana berdasarkan KUHP yang berlaku.
Karena itu, debitur perlu menyimpan rekaman, identitas petugas, keterangan saksi, dan dokumen penarikan sebagai bukti.
7. Bagaimana Upaya Hukum Jika Kendaraan Ditarik Paksa?
Debitur dapat menempuh langkah berikut:
- Meminta identitas petugas dan surat tugas penarikan.
- Meminta salinan sertifikat jaminan fidusia dan dokumen wanprestasi.
- Menyimpan bukti penarikan, termasuk rekaman dan keterangan saksi.
- Mengajukan keberatan tertulis kepada perusahaan pembiayaan.
- Mengirim somasi apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.
- Mengajukan pengaduan melalui Kontak 157 OJK.
- Mempertimbangkan gugatan perdata atau laporan polisi apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.
Dengan demikian, leasing dapat melakukan eksekusi kendaraan apabila memenuhi ketentuan UU Jaminan Fidusia, Putusan MK, dan peraturan OJK. Namun, penarikan dengan kekerasan atau secara paksa tanpa mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.
Jika menghadapi penarikan mobil atau motor oleh leasing maupun debt collector, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan perjanjian, somasi, negosiasi, pengaduan OJK, gugatan perdata, dan pendampingan laporan pidana. Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, maupun pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
