bank tidak mengembalikan sertifikat

Langkah Hukum Jika Bank Tidak Kembalikan SHM dan SHT

Picture of Muh. Aidil Akbar, S.H.

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Langkah hukum jika bank tidak kembalikan SHM dan SHT perlu diketahui nasabah yang telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah.

Dalam praktiknya, sebagian debitur telah melunasi seluruh kewajiban, tetapi bank belum menyerahkan sertifikat asli atau dokumen yang diperlukan untuk menghapus Hak Tanggungan.

Lalu, apakah bank boleh menahan sertifikat setelah kredit lunas? Bagaimana cara meminta pengembalian sertifikat, mengurus roya, dan menggugat bank?

1. Apa Perbedaan SHM dan SHT?

Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki seseorang sesuai ketentuan hukum pertanahan.

Sementara itu, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) merupakan bukti adanya Hak Tanggungan yang dibebankan pada tanah sebagai jaminan pelunasan utang.

Keduanya memiliki fungsi berbeda. SHM membuktikan hak atas tanah, sedangkan SHT berkaitan dengan hak jaminan kreditor.

Setelah utang yang dijamin lunas, debitur berhak meminta pengembalian sertifikat tanah yang disimpan bank apabila tidak terdapat kewajiban lain yang secara sah masih dijamin.

Adapun penghapusan catatan Hak Tanggungan dilakukan melalui proses roya di Kantor Pertanahan.

2. Apakah Bank Wajib Mengembalikan Sertifikat Setelah Kredit Lunas?

Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan:

“Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.”

Artinya, apabila utang yang dijamin telah lunas, Hak Tanggungan hapus berdasarkan hukum.

Selanjutnya, Pasal 22 ayat (1) mengatur pencoretan catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah.

Dengan demikian, bank tidak boleh terus menahan sertifikat tanpa dasar hukum yang sah. Namun, perlu diperiksa apakah sertifikat juga menjamin kewajiban lain berdasarkan perjanjian yang berlaku.

Dasar hukum selengkapnya dapat dibaca melalui UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

3. Bagaimana Jika Bank Tidak Memberikan Surat Roya?

Roya merupakan pencoretan catatan Hak Tanggungan setelah jaminan tersebut hapus.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) UU Hak Tanggungan, permohonan roya dapat menggunakan sertifikat Hak Tanggungan dengan catatan pelunasan dari kreditor atau pernyataan tertulis kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus.

Namun, bagaimana jika bank tidak bersedia memberikan surat tersebut?

Pasal 22 ayat (5) UU Hak Tanggungan menyatakan:

“Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar.”

Artinya, debitur dapat mengajukan permohonan perintah roya kepada pengadilan sesuai ketentuan tersebut.

Untuk Hak Tanggungan elektronik, pelaksanaan administrasinya juga perlu memperhatikan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

4. Apa Langkah Hukum Jika Bank Tidak Kembalikan SHM dan SHT?

Nasabah dapat menempuh langkah berikut:

  1. Meminta surat keterangan lunas dan rincian penyelesaian kewajiban kredit.
  2. Memeriksa perjanjian kredit serta memastikan sertifikat tidak menjamin utang lainnya.
  3. Mengirim permintaan tertulis agar bank menyerahkan SHM atau sertifikat hak atas tanah lainnya beserta dokumen roya.
  4. Mengajukan somasi apabila bank tidak memenuhi kewajiban tanpa alasan yang sah.
  5. Mengajukan pengaduan kepada bank dan melanjutkannya melalui Kontak 157 OJK apabila tidak tercapai penyelesaian.
  6. Mempertimbangkan permohonan perintah roya atau gugatan perdata sesuai permasalahan yang dihadapi.

Pasal 10 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan atas kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum maupun perjanjian yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketentuan tersebut dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen.

5. Bisakah Bank Digugat karena Tidak Mengembalikan Sertifikat?

Ya. Apabila bank tidak menyerahkan sertifikat setelah kredit lunas tanpa dasar hukum yang sah, debitur dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak.

Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi, sedangkan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Selain itu, Pasal 245 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menyatakan:

“Dalam hal terdapat gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab PUSK.”

Artinya, dalam gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan menjadi tanggung jawab pembuktian pelaku usaha sektor keuangan. Namun, debitur tetap harus membuktikan unsur lain yang diperlukan dalam gugatan.

Ketentuan tersebut dapat dibaca dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Dalam petitum, debitur dapat meminta pengadilan menghukum bank menyerahkan sertifikat asli beserta dokumen yang menjadi haknya, serta membayar ganti rugi apabila terbukti.

Untuk sengketa perbankan lainnya, baca juga artikel Dana di Rekening Hilang: Upaya Hukum Nasabah?.

6. Apakah Bank Bisa Dilaporkan ke Polisi?

Penahanan sertifikat setelah kredit lunas tidak otomatis merupakan tindak pidana.

Namun, laporan polisi dapat dipertimbangkan apabila terdapat bukti bahwa seseorang melakukan penggelapan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.

Untuk perbuatan sejak 2 Januari 2026, ketentuan yang dapat diperiksa antara lain Pasal 486 KUHP baru tentang penggelapan, Pasal 492 tentang penipuan, dan Pasal 391 tentang pemalsuan surat.

Penerapan pasal tersebut harus berdasarkan unsur perbuatan yang terbukti. Keterlambatan administrasi atau sengketa pengembalian jaminan saja tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana.

7. Apa yang Harus Disiapkan Debitur?

Debitur sebaiknya menyiapkan perjanjian kredit, bukti pelunasan, surat keterangan lunas, bukti penyerahan sertifikat kepada bank, serta seluruh komunikasi mengenai permintaan pengembalian dokumen.

Apabila bank menyatakan sertifikat hilang, debitur perlu meminta keterangan tertulis dan memeriksa mekanisme pengurusan sertifikat pengganti sesuai ketentuan pertanahan.

Dengan demikian, debitur yang telah melunasi kredit memiliki dasar hukum untuk meminta pengembalian sertifikat dan penyelesaian roya. Apabila bank tidak memenuhi kewajibannya, debitur dapat menempuh pengaduan, permohonan pengadilan, atau gugatan perdata sesuai keadaan perkara.

Jika menghadapi bank yang tidak mengembalikan SHM, SHT, atau dokumen jaminan setelah kredit lunas, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan dokumen, somasi, negosiasi, permohonan roya, dan gugatan perdata. Konsultasi tersedia melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru