dana nasabah hilang

Dana di Rekening Hilang: Upaya Hukum Nasabah?

Picture of Adi Surya Wijaya, SH, MH

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Dana di rekening hilang tanpa sepengetahuan nasabah merupakan persoalan serius yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Kasus ini dapat terjadi akibat pembobolan rekening, transaksi tanpa persetujuan, kesalahan sistem bank, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai.

Lalu, apakah bank wajib mengembalikan uang nasabah yang hilang? Bagaimana upaya hukum apabila bank menolak bertanggung jawab?

1. Apa Penyebab Dana di Rekening Bank Hilang?

Beberapa penyebab hilangnya saldo rekening bank antara lain:

  1. Pembobolan rekening melalui peretasan, phishing, atau skimming.
  2. Transfer atau penarikan dana tanpa persetujuan nasabah.
  3. Kesalahan sistem atau pencatatan transaksi perbankan.
  4. Penyalahgunaan akses rekening oleh pegawai bank.
  5. Pemotongan saldo atau autodebet yang tidak memiliki dasar persetujuan yang sah.
  6. Penipuan yang menyebabkan nasabah memberikan akses rekening atau kode OTP kepada pihak lain.

Setiap penyebab memiliki konsekuensi hukum berbeda. Karena itu, bank dan nasabah perlu memeriksa penyebab transaksi sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab.

2. Apakah Bank Wajib Mengganti Dana Nasabah yang Hilang?

Bank dapat diwajibkan mengganti kerugian apabila kehilangan dana disebabkan kesalahan atau kelalaian yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan:

“PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK.”

Namun, Pasal 10 ayat (2) juga mengatur bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dapat membuktikan keterlibatan atau kesalahan konsumen sesuai ketentuan tersebut.

Artinya, bank tidak otomatis bertanggung jawab atas semua kehilangan saldo. Sebaliknya, bank juga tidak dapat langsung menolak tanggung jawab tanpa memeriksa fakta transaksi dan dasar hukumnya.

Ketentuan selengkapnya dapat dibaca dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

3. Apa Dasar Hukum Perlindungan Dana Nasabah?

Perlindungan hukum atas dana nasabah didasarkan pada beberapa peraturan.

Pertama, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan sebagaimana diubah melalui UU P2SK mengatur kewajiban bank mematuhi peraturan yang ditetapkan OJK. Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) mewajibkan bank memelihara tingkat kesehatannya.

Ketentuan perubahannya dapat dipelajari melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Kedua, Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.

Ketiga, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

4. Bagaimana Upaya Hukum Jika Dana di Rekening Hilang?

Nasabah dapat menempuh beberapa langkah berikut:

  1. Segera menghubungi bank untuk melaporkan transaksi tidak dikenal dan meminta pengamanan atau pemblokiran akses rekening yang diperlukan.
  2. Mengajukan pengaduan resmi serta meminta nomor laporan dan hasil pemeriksaan transaksi.
  3. Mengumpulkan mutasi rekening, notifikasi transaksi, bukti komunikasi, dan kronologi kehilangan dana.
  4. Meminta bank menelusuri transaksi dan memberikan penjelasan tertulis mengenai hasil pemeriksaan.
  5. Mengirim somasi apabila terdapat dasar pertanggungjawaban bank yang tidak dipenuhi.
  6. Mengajukan pengaduan melalui OJK atau mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.

Pasal 75 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mewajibkan bank menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai persyaratan yang berlaku.

Nasabah dapat mengakses Portal Kontak 157 OJK untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh informasi mekanisme penyelesaiannya.

5. Apakah Nasabah Bisa Menggugat Bank ke Pengadilan?

Ya. Apabila terdapat bukti bahwa kehilangan dana disebabkan pelanggaran kewajiban bank, nasabah dapat mempertimbangkan gugatan perdata.

Gugatan dapat didasarkan pada wanprestasi apabila bank tidak memenuhi kewajiban kontraktual, termasuk berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.

Selain itu, gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diajukan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Dalam gugatan, nasabah dapat menuntut pengembalian dana yang hilang dan ganti rugi lain yang memiliki dasar hukum serta dapat dibuktikan.

Untuk mengenal layanan pendampingan sengketa bank, baca artikel Jasa Pengacara Litigasi Perbankan: Solusi Sengketa Bank.

6. Apakah Pembobolan Rekening Bisa Dilaporkan ke Polisi?

Ya. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, nasabah dapat membuat laporan polisi dengan menyertakan bukti transaksi dan kronologi kejadian.

Untuk perbuatan yang terjadi sejak berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026, ketentuan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

  1. Pasal 476 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pencurian.
  2. Pasal 486 KUHP mengenai penggelapan.
  3. Pasal 492 KUHP mengenai penipuan.

Selain itu, penyalahgunaan sistem elektronik atau akses tanpa hak perlu dinilai berdasarkan ketentuan UU ITE dan perubahan-perubahannya.

Namun, pasal pidana harus dipilih berdasarkan cara pelaku memperoleh atau menguasai dana. Tidak semua transaksi yang merugikan nasabah otomatis merupakan pencurian, penggelapan, atau penipuan.

7. Apa yang Perlu Diperhatikan Nasabah?

Nasabah sebaiknya segera melaporkan kehilangan dana agar bank dapat memeriksa transaksi dan mengambil langkah pengamanan.

Selain itu, nasabah perlu menyimpan bukti pengaduan, mengganti kata sandi yang berisiko, dan tidak memberikan PIN atau OTP kepada siapa pun.

Apabila bank menolak mengembalikan dana, nasabah perlu meminta alasan tertulis sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Dengan demikian, kehilangan dana di rekening dapat menimbulkan tanggung jawab bank apabila terbukti terdapat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Jika mengalami kehilangan dana rekening, pembobolan rekening, atau sengketa dengan pihak bank, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan dokumen, somasi, negosiasi, gugatan perdata, maupun pendampingan laporan pidana sesuai fakta perkara. Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru