cara menuntut perusahaan masalah gaji

Cara Menuntut Perusahaan yang Tidak Membayar Gaji Karyawan

Picture of Adi Surya Wijaya, SH, MH

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Perusahaan wajib membayar gaji atau upah karyawan sesuai waktu yang telah disepakati. Jika perusahaan terlambat atau bahkan tidak membayar gaji, pekerja dapat menempuh langkah hukum untuk menagih haknya.

Namun, pekerja pada umumnya tidak langsung menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI.

Ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh terlebih dahulu, mulai dari perundingan bipartit, pencatatan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan, mediasi, hingga gugatan ke PHI jika perselisihan tidak selesai.

Artikel ini membahas cara menuntut perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan berdasarkan aturan ketenagakerjaan yang berlaku pada 2026.

Baca juga: Jasa Pengacara Ketenagakerjaan

Perusahaan Wajib Membayar Gaji Karyawan

Pasal 88A ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur:

“Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan.”

Sementara itu, Pasal 55 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur bahwa pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan.

PP 36/2021 tersebut masih berlaku dan terakhir diubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2025.

Karena itu, perusahaan tidak dapat menunda pembayaran gaji secara sepihak tanpa dasar yang sah.

Apakah Perusahaan yang Telat Membayar Gaji Dapat Dikenai Denda?

Ya. Pasal 61 PP 36/2021 mengatur denda apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar upah.

Pada pokoknya:

  1. hari keempat sampai hari kedelapan dikenakan denda 5% untuk setiap hari keterlambatan;
  2. setelah hari kedelapan, ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan batas tertentu; dan
  3. setelah satu bulan, dapat ditambah bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengenaan denda tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap membayar upah pekerja.

Dengan demikian, pekerja dapat menuntut bukan hanya gaji pokok yang tertunggak, tetapi juga hak lain yang memang timbul berdasarkan aturan pengupahan.

1. Hitung Berapa Gaji yang Belum Dibayar

Langkah pertama adalah menghitung seluruh tunggakan.

Catat:

  • bulan yang belum dibayar;
  • jumlah gaji setiap bulan;
  • tunjangan tetap;
  • komponen upah lain yang diperjanjikan;
  • tanggal seharusnya pembayaran dilakukan; dan
  • jumlah yang sudah dibayar jika perusahaan hanya membayar sebagian.

Selain itu, simpan slip gaji dan mutasi rekening.

Perhitungan yang jelas akan memudahkan proses bipartit maupun gugatan ke PHI.

2. Kumpulkan Bukti Hubungan Kerja dan Tunggakan Gaji

Selanjutnya, pekerja perlu menyiapkan bukti.

Bukti yang dapat digunakan antara lain:

  • PKWT atau PKWTT;
  • surat pengangkatan;
  • slip gaji;
  • rekening koran atau mutasi bank;
  • absensi;
  • email perusahaan;
  • WhatsApp dengan HRD atau atasan;
  • peraturan perusahaan;
  • Perjanjian Kerja Bersama;
  • bukti pekerjaan yang telah dilakukan; dan
  • surat pemberitahuan mengenai keterlambatan gaji jika ada.

Bukti tersebut penting untuk menunjukkan bahwa hubungan kerja memang ada dan perusahaan mempunyai kewajiban membayar upah.

3. Ajukan Perundingan Bipartit

Jika gaji tetap tidak dibayar, langkah hukum pertama adalah melakukan perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan.

UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan melalui perundingan bipartit.

Dalam perundingan tersebut, pekerja dapat meminta:

  • seluruh tunggakan gaji dibayar;
  • denda keterlambatan jika memenuhi ketentuan;
  • hak lain berdasarkan kontrak kerja; dan
  • kepastian waktu pembayaran.

Sebaiknya permintaan bipartit dibuat secara tertulis agar dapat digunakan sebagai bukti.

4. Bipartit Gagal, Catatkan Perselisihan ke Disnaker

Jika perundingan bipartit gagal, pekerja dapat mencatatkan perselisihan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Perselisihan mengenai gaji yang tidak dibayar pada dasarnya merupakan perselisihan hak.

Karena itu, sengketa tersebut kemudian dapat diproses melalui mediasi hubungan industrial.

Pekerja sebaiknya membawa:

  • bukti hubungan kerja;
  • bukti tunggakan gaji;
  • risalah atau bukti bipartit;
  • identitas para pihak; dan
  • perhitungan jumlah yang dituntut.

Selanjutnya, mediator akan memeriksa posisi pekerja dan perusahaan.

Jika tidak tercapai kesepakatan, mediator dapat mengeluarkan anjuran tertulis.

Baca juga: Perusahaan Tidak Membayar Hak Karyawan Setelah PHK, Bisa Digugat ke PHI?

5. Ajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Jika mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

UU 2/2004 menegaskan bahwa apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PHI.

Dalam gugatan, pekerja dapat meminta hakim menghukum perusahaan untuk membayar:

  1. tunggakan gaji;
  2. denda keterlambatan jika memenuhi syarat;
  3. hak lain berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB; dan
  4. hak lain yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Karena itu, jumlah tuntutan perlu dihitung secara rinci.

Baca juga: Jasa Hukum Mewakili Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial

Bagaimana Jika Gaji Tidak Dibayar Selama 3 Bulan?

Jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, pekerja dapat mempunyai dasar untuk mengajukan permohonan PHK.

Pasal 36 huruf g PP 35/2021 antara lain mengatur keadaan ketika pengusaha:

“tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu.”

Jika alasan tersebut terbukti, Pasal 48 PP 35/2021 mengatur bahwa pekerja dapat memperoleh:

  • uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
  • uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali Pasal 40 ayat (3); dan
  • uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4).

Namun, pekerja sebaiknya tidak langsung berhenti bekerja atau menganggap hubungan kerja otomatis berakhir.

Permohonan PHK tetap perlu ditempuh melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial jika perusahaan tidak menyetujuinya.

Apakah Harus Menggunakan Pengacara?

Tidak wajib.

Namun, pendampingan pengacara dapat membantu jika nilai tunggakan besar, perusahaan membantah hak pekerja, atau sengketa sudah masuk ke PHI.

Pengacara dapat membantu:

  • menghitung hak pekerja;
  • menyusun surat bipartit;
  • mendampingi mediasi;
  • menyusun gugatan;
  • menyiapkan alat bukti; dan
  • mewakili pekerja di Pengadilan Hubungan Industrial.

Kesimpulan

Cara menuntut perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan tidak dimulai dengan langsung menggugat ke pengadilan.

Pertama, pekerja perlu menghitung tunggakan dan mengumpulkan bukti.

Selanjutnya, pekerja mengajukan perundingan bipartit.

Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan ke Disnaker dan diselesaikan melalui mediasi.

Apabila mediasi tetap gagal, pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk meminta pembayaran seluruh gaji yang tertunggak dan hak lain yang timbul berdasarkan hukum.

Konsultasi Sengketa Gaji dengan ILS Law Firm

ILS Law Firm memberikan pendampingan dalam sengketa gaji dan perselisihan hubungan industrial.

Pendampingan dapat dilakukan sejak perundingan bipartit, mediasi di Disnaker, hingga gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru