Kasus penipuan dan penggelapan masih sering terjadi dalam hubungan bisnis, utang piutang, kerja sama, jual beli, maupun hubungan kepercayaan antarindividu.
Namun, kedua tindak pidana tersebut memiliki unsur yang berbeda. Karena itu, sebelum membuat laporan polisi, korban perlu memahami apakah peristiwa yang dialami lebih tepat dikategorikan sebagai penipuan, penggelapan, atau justru sengketa perdata.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, tata cara laporan dan proses pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut KUHAP lama.
Baca juga: Perbedaan Penipuan dan Penggelapan di KUHP
Apa Itu Penipuan Menurut KUHP Baru?
Penipuan sekarang diatur dalam Pasal 492 KUHP.
Pasal 492 pada pokoknya mengatur bahwa seseorang dapat dipidana jika dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.
Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Dengan demikian, salah satu ciri penting penipuan adalah adanya cara menipu sejak awal untuk membuat korban menyerahkan sesuatu.
Unsur-Unsur Penipuan
Secara umum, beberapa unsur yang perlu diperhatikan antara lain:
- ada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong;
- korban tergerak karena perbuatan tersebut; dan
- korban kemudian menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.
Karena itu, tidak setiap janji yang kemudian gagal dipenuhi otomatis menjadi penipuan.
Baca juga: Cara Melapor Kasus Penipuan ke Polisi
Apa Itu Penggelapan Menurut KUHP Baru?
Penggelapan diatur dalam Pasal 486 KUHP.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sedangkan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dipidana karena penggelapan.
Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Perbedaan utamanya dengan penipuan terletak pada cara barang berada dalam penguasaan pelaku.
Dalam penggelapan, barang pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Namun, kemudian barang tersebut dimiliki atau dikuasai secara melawan hukum.
Contohnya, seseorang menerima kendaraan untuk dipinjam atau dititipkan, tetapi kemudian menjualnya tanpa persetujuan pemilik.
Baca juga: Jasa Pengacara Kasus Penggelapan
Cara Melaporkan Penipuan dan Penggelapan ke Polisi
Jika Anda merasa menjadi korban, beberapa langkah berikut dapat dilakukan.
1. Susun Kronologi Kejadian
Pertama, buat kronologi secara berurutan.
Tuliskan:
- kapan peristiwa terjadi;
- siapa pihak yang terlibat;
- bagaimana awal hubungan hukum;
- apa yang disampaikan atau dilakukan pelaku;
- kapan uang atau barang diserahkan;
- apa yang terjadi setelah itu; dan
- berapa kerugian yang dialami.
Selain itu, hindari membuat kesimpulan yang tidak sesuai fakta. Kronologi sebaiknya menggambarkan kejadian apa adanya.
2. Kumpulkan Bukti
Selanjutnya, siapkan bukti yang berkaitan langsung dengan perkara.
Bukti dapat berupa:
- perjanjian;
- kuitansi;
- bukti transfer;
- invoice;
- purchase order;
- percakapan WhatsApp;
- email;
- foto;
- rekaman;
- bukti penyerahan barang;
- surat pengakuan utang;
- somasi; dan
- identitas saksi.
Semakin jelas bukti yang tersedia, semakin mudah aparat memahami konstruksi perkaranya.
Namun, korban tidak perlu memaksakan bukti agar terlihat seperti perkara pidana. Bukti tetap harus disampaikan sesuai keadaan sebenarnya.
3. Sampaikan Laporan kepada Penyelidik atau Penyidik
Menurut KUHAP baru, laporan atau pengaduan dapat disampaikan kepada Penyelidik atau Penyidik.
Pasal 23 UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa laporan tertulis harus ditandatangani oleh pelapor. Jika disampaikan secara lisan, laporan harus dicatat dan ditandatangani oleh pelapor serta Penyelidik atau Penyidik.
Dalam praktik, pelapor dapat mendatangi kepolisian dan menyampaikan peristiwa yang dialami melalui mekanisme pelayanan yang tersedia.
Baca juga: Jasa Hukum Pelaporan Kasus Pidana ke Polisi
4. Pastikan Mendapat Tanda Penerimaan Laporan
Pasal 23 ayat (5) KUHAP baru mengatur bahwa setelah menerima laporan atau pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan kepada pelapor atau pengadu.
Karena itu, simpan dokumen penerimaan tersebut dengan baik.
Dokumen ini penting untuk membuktikan bahwa laporan telah diterima dan menjadi dasar untuk memantau perkembangannya.
5. Ikuti Proses Penyelidikan
Setelah laporan diterima, kepolisian akan menilai apakah peristiwa tersebut patut diduga sebagai tindak pidana.
Pasal 13 KUHAP baru mengatur bahwa Penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan mengenai peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
Karena itu, pelapor dapat diminta memberikan keterangan tambahan, menyerahkan dokumen, atau menghadirkan saksi.
Jika ditemukan dasar yang cukup, proses dapat dilanjutkan ke penyidikan.
Bagaimana Jika Laporan Tidak Ditindaklanjuti?
KUHAP baru memberikan mekanisme yang lebih jelas bagi pelapor.
Pasal 23 ayat (6) mengatur bahwa apabila laporan atau pengaduan tidak ditanggapi dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterima, pelapor dapat melaporkan keadaan tersebut kepada atasan Penyidik atau pejabat yang menjalankan fungsi pengawasan penyidikan.
Dengan demikian, pelapor mempunyai mekanisme untuk meminta kepastian mengenai penanganan laporannya.
Perbedaan Penipuan dan Penggelapan
Perbedaan sederhana dapat dilihat dari bagaimana barang atau uang berpindah.
Dalam penipuan, korban menyerahkan barang atau uang karena sebelumnya telah dipengaruhi oleh kebohongan, tipu muslihat, nama palsu, atau keadaan palsu.
Sementara itu, dalam penggelapan, barang sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah atau bukan karena tindak pidana. Setelah itu, barang tersebut justru dimiliki atau digunakan secara melawan hukum.
Perbedaan ini penting karena pasal yang digunakan akan bergantung pada fakta sebenarnya.
Tidak Semua Utang yang Tidak Dibayar Adalah Penipuan
Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap semua utang yang tidak dibayar sebagai penipuan atau penggelapan.
Padahal, apabila hubungan para pihak murni berasal dari perjanjian yang sah dan salah satu pihak kemudian tidak memenuhi kewajibannya, persoalan tersebut pada prinsipnya dapat masuk ke ranah wanprestasi.
Yurisprudensi Mahkamah Agung juga membedakan antara kegagalan menjalankan perjanjian dengan penipuan apabila sejak awal tidak terdapat niat buruk atau tipu muslihat.
Karena itu, sebelum membuat laporan pidana, penting untuk memeriksa apakah sejak awal memang terdapat unsur kebohongan atau perbuatan melawan hukum.
Baca juga: Baguskah Orang Dilapor Pidana Jika Tidak Bayar Hutang?
Apakah Harus Mengirim Somasi Sebelum Lapor Polisi?
Tidak selalu.
Somasi merupakan instrumen yang lebih erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban dalam hubungan perdata.
Namun, dalam sengketa yang berawal dari perjanjian atau utang piutang, somasi dapat membantu menunjukkan bahwa korban telah meminta pemenuhan kewajiban dan menjelaskan respons pihak lawan.
Meskipun demikian, ada atau tidaknya tindak pidana tetap dinilai berdasarkan unsur pasal dan fakta perkara.
Kapan Sebaiknya Konsultasi dengan Pengacara?
Pendampingan pengacara dapat dipertimbangkan apabila:
- hubungan antara para pihak berasal dari kontrak;
- sulit membedakan wanprestasi dan penipuan;
- nilai kerugian cukup besar;
- terdapat banyak transaksi;
- pihak Terlapor membantah seluruh kejadian;
- terdapat dugaan pemalsuan dokumen; atau
- laporan tidak mengalami perkembangan.
Pengacara dapat membantu memeriksa kronologi, bukti, pasal yang relevan, serta mendampingi pelapor ketika memberikan keterangan.
Kesimpulan
Cara melaporkan kasus penipuan dan penggelapan ke polisi dimulai dengan memahami terlebih dahulu jenis tindak pidananya.
Penipuan menurut Pasal 492 KUHP menitikberatkan pada tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban menyerahkan barang atau hak.
Sementara itu, penggelapan menurut Pasal 486 KUHP berkaitan dengan barang milik orang lain yang sebelumnya sudah berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana.
Setelah itu, korban perlu menyiapkan kronologi, bukti, saksi, dan menyampaikan laporan kepada Penyelidik atau Penyidik.
Selain itu, berdasarkan KUHAP baru, pelapor berhak memperoleh surat tanda penerimaan laporan. Jika laporan tidak ditanggapi dalam waktu 14 hari, tersedia mekanisme untuk melaporkan penanganannya kepada atasan Penyidik atau fungsi pengawasan penyidikan.
Konsultasi Kasus Penipuan dan Penggelapan dengan ILS Law Firm
ILS Law Firm memberikan konsultasi dan pendampingan hukum bagi pihak yang ingin melaporkan maupun menghadapi laporan dugaan penipuan dan penggelapan.
Pendampingan dapat meliputi pemeriksaan kronologi, analisis bukti, penyusunan laporan, pendampingan pemeriksaan di kepolisian, hingga proses hukum selanjutnya.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







