Menjadi korban penipuan tentu menimbulkan kerugian dan kebingungan mengenai langkah yang harus dilakukan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian.
Namun, cara melapor kasus penipuan sebaiknya tidak hanya datang ke kantor polisi tanpa persiapan. Korban perlu menyiapkan kronologi, bukti transaksi, komunikasi dengan terlapor, serta dokumen yang menunjukkan bagaimana pelaku menggunakan kebohongan atau tipu muslihat hingga korban menyerahkan uang atau barang.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana penipuan menggunakan KUHP Nasional, sedangkan prosedur pelaporannya mengikuti KUHAP baru dalam UU Nomor 20 Tahun 2025.
Apa yang Dimaksud dengan Penipuan?
Penipuan pada dasarnya terjadi ketika seseorang menggunakan cara-cara tertentu untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Karena itu, tidak setiap kerugian atau utang yang tidak dibayar otomatis merupakan tindak pidana penipuan.
Harus dilihat apakah sejak awal terdapat tindakan berupa nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang menyebabkan korban menyerahkan sesuatu.
Baca juga: Perbedaan Penipuan dan Penggelapan di KUHP
Pasal Penipuan dalam KUHP Baru
Sejak 2 Januari 2026, penipuan umum tidak lagi menggunakan Pasal 378 KUHP lama.
Dasarnya sekarang adalah Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana ketentuan pidananya telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.
Pasal 492 menyatakan:
“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
Kategori V berdasarkan Pasal 79 KUHP adalah paling banyak Rp500.000.000.
Dengan demikian, ketika membuat laporan, korban perlu menjelaskan bukan hanya jumlah kerugiannya, tetapi juga bagaimana tipu muslihat atau kebohongan pelaku menyebabkan korban menyerahkan uang atau barang.
Cara Melapor Kasus Penipuan ke Polisi
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.
1. Susun Kronologi Penipuan
Sebelum melapor, buat kronologi secara runtut.
Tuliskan:
- kapan pertama kali mengenal pelaku;
- apa yang ditawarkan atau dijanjikan;
- kebohongan atau tipu muslihat yang digunakan;
- kapan uang atau barang diserahkan;
- jumlah kerugian;
- bagaimana pembayaran dilakukan; dan
- apa yang terjadi setelah uang atau barang diserahkan.
Kronologi yang jelas membantu penyidik memahami hubungan antara kebohongan dan kerugian korban.
2. Kumpulkan Bukti Penipuan
Siapkan bukti yang berkaitan langsung dengan peristiwa.
Misalnya:
- bukti transfer;
- rekening koran;
- kuitansi;
- invoice;
- perjanjian;
- percakapan WhatsApp;
- email;
- rekaman;
- foto;
- bukti pengiriman barang;
- identitas atau nomor rekening terlapor; dan
- nama saksi yang mengetahui kejadian.
Untuk penipuan online, jangan menghapus percakapan, akun, nomor telepon, maupun bukti transaksi yang berkaitan dengan pelaku.
3. Sampaikan Laporan kepada Penyelidik atau Penyidik
KUHAP baru memberikan dasar yang lebih jelas mengenai penerimaan laporan.
Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa Penyelidik berwenang:
“menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik.”
Artinya, KUHAP baru mengakui laporan yang disampaikan secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi atau elektronik sesuai mekanisme yang tersedia.
Dalam praktik kepolisian, korban dapat mendatangi kantor kepolisian dan membawa seluruh dokumen pendukung.
Dasar prosedurnya dapat dilihat dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
4. Laporan Bisa Disampaikan Secara Tertulis atau Lisan
Pasal 23 KUHAP baru mengatur tata cara laporan atau pengaduan.
Untuk laporan tertulis, laporan harus ditandatangani oleh pelapor.
Sementara itu, apabila laporan disampaikan secara lisan, Penyelidik atau Penyidik harus mencatatnya dan laporan tersebut ditandatangani oleh pelapor serta petugas yang menerima laporan.
Karena itu, korban tidak harus mempunyai kemampuan menyusun dokumen hukum yang rumit sebelum melapor.
Namun, membawa kronologi tertulis tetap sangat membantu.
5. Minta Surat Tanda Penerimaan Laporan
Ini merupakan hal penting.
Pasal 23 ayat (5) KUHAP baru menyatakan:
“Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan.”
Karena itu, setelah membuat laporan, pastikan Anda memperoleh bukti penerimaan laporan.
Simpan dokumen tersebut karena menjadi bukti bahwa laporan telah diterima.
6. Penyelidik Wajib Menindaklanjuti Dugaan Tindak Pidana
Pasal 13 ayat (1) KUHAP baru menyatakan:
“Penyelidik yang mengetahui atau menerima Laporan atau Pengaduan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.”
Pada tahap ini, Penyelidik akan menilai apakah peristiwa yang dilaporkan patut diduga sebagai tindak pidana.
Karena itu, korban dapat dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Polisi juga dapat meminta dokumen atau memeriksa pihak lain yang berkaitan dengan laporan.
Bagaimana Jika Laporan Tidak Ditindaklanjuti?
KUHAP baru memberikan mekanisme yang lebih jelas.
Pasal 23 ayat (6) mengatur bahwa jika Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterima, pelapor dapat melaporkan ketidaklanjutan tersebut kepada atasan Penyidik atau pejabat yang menjalankan fungsi pengawasan dalam penyidikan.
Dengan demikian, pelapor mempunyai jalur untuk mempertanyakan laporan yang tidak memperoleh tanggapan.
Baca juga: Jasa Hukum Pelaporan Kasus Pidana
Jangan Samakan Wanprestasi dengan Penipuan
Ini merupakan bagian yang sangat penting sebelum melapor.
Seseorang yang tidak membayar utang atau tidak memenuhi kontrak belum tentu melakukan penipuan.
Misalnya, seseorang membeli barang tetapi kemudian tidak mampu membayar karena usahanya gagal. Kondisi tersebut dapat lebih dekat dengan sengketa perdata jika sejak awal tidak terdapat tipu muslihat.
Sebaliknya, perkara dapat mengarah pada penipuan apabila sejak awal seseorang menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk membuat korban menyerahkan uang atau barang.
Karena itu, unsur Pasal 492 KUHP harus dianalisis berdasarkan peristiwa konkret.
Apakah Harus Mengirim Somasi Sebelum Melapor?
Tidak selalu. KUHAP tidak mensyaratkan somasi sebagai syarat mutlak membuat laporan penipuan.
Somasi lebih dikenal dalam hubungan perdata sebagai bentuk teguran untuk memenuhi kewajiban.
Namun, dalam perkara tertentu, somasi dan tanggapan pihak lawan dapat menjadi bagian dari bukti yang membantu menjelaskan kronologi hubungan para pihak.
Jadi, perlu atau tidaknya somasi bergantung pada karakter kasus.
Tips Agar Laporan Penipuan Lebih Jelas
Saat membuat laporan, fokuslah pada fakta.
Jelaskan:
- kebohongan apa yang disampaikan pelaku;
- kapan kebohongan tersebut terjadi;
- mengapa Anda mempercayainya;
- uang atau barang apa yang kemudian Anda serahkan;
- kepada siapa uang atau barang diberikan; dan
- berapa kerugian yang timbul.
Jangan hanya mengatakan “saya merasa ditipu”.
Hubungkan setiap dugaan tipu muslihat dengan bukti yang tersedia.
Apakah Perlu Menggunakan Pengacara?
Korban dapat membuat laporan sendiri.
Namun, pendampingan pengacara dapat dipertimbangkan apabila nilai kerugian besar, terdapat banyak pihak, transaksi kompleks, perkara berkaitan dengan perusahaan, atau terdapat perbedaan tipis antara sengketa perdata dan tindak pidana.
Pengacara dapat membantu memeriksa kronologi, bukti, unsur Pasal 492 KUHP, serta mendampingi proses pemeriksaan.
Kesimpulan
Cara melapor kasus penipuan dimulai dengan menyusun kronologi dan mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
Sejak 2 Januari 2026, tindak pidana penipuan umum diatur dalam Pasal 492 KUHP Nasional dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V.
Sementara itu, prosedur pelaporan mengikuti UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Laporan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Setelah menerima laporan, Penyelidik atau Penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan.
Jika laporan tidak memperoleh tanggapan dalam waktu paling lama 14 hari, KUHAP baru juga menyediakan mekanisme untuk melaporkan ketidaklanjutan tersebut kepada atasan Penyidik atau pejabat fungsi pengawasan penyidikan.
Karena itu, korban penipuan sebaiknya tidak hanya membawa bukti kerugian, tetapi juga mampu menunjukkan bagaimana tindakan pelaku memenuhi unsur penipuan berdasarkan Pasal 492 KUHP.
Konsultasi dan Pendampingan Laporan Penipuan di ILS Law Firm
ILS Law Firm memberikan konsultasi dan pendampingan hukum bagi korban dugaan penipuan.
Pendampingan dapat meliputi analisis kronologi dan bukti, menentukan unsur pidana, persiapan laporan, pendampingan pemeriksaan di kepolisian, serta proses hukum selanjutnya.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







