jangka waktu

Apa itu PKPU? Ini Tahapan, Syarat dan Prosedur Hukum

Picture of Muh. Aidil Akbar, S.H.

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Pelajari apa itu PKPU, tahapan, syarat, dan prosedur hukumnya di Pengadilan Niaga. Dapatkan panduan lengkap dari ILS Law Firm.

Pengantar

Dalam dunia bisnis, kesulitan keuangan dapat terjadi karena arus kas terganggu, utang jatuh tempo, atau kewajiban kepada banyak kreditor tidak dapat dipenuhi sesuai jadwal.

Salah satu mekanisme hukum yang dapat digunakan adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Melalui PKPU, debitor dan kreditor memperoleh ruang untuk membahas rencana perdamaian dan restrukturisasi pembayaran utang.

Proses PKPU terdiri dari dua tahap utama, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Memahami perbedaan keduanya penting bagi debitor maupun kreditor sebelum menentukan langkah hukum.

Baca juga: Jasa Pengacara Kepailitan & PKPU

Pengertian PKPU

PKPU adalah proses hukum melalui Pengadilan Niaga yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditornya.

Rencana tersebut dapat memuat restrukturisasi pembayaran utang, seperti penjadwalan ulang, pembayaran secara bertahap, pembayaran sebagian, atau skema lain yang dapat disepakati.

PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang tersebut masih berstatus berlaku.

PKPU berbeda dengan kepailitan. PKPU berfokus pada upaya mencapai perdamaian, sedangkan kepailitan pada dasarnya berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Siapa yang Dapat Mengajukan PKPU?

Berdasarkan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU dapat diajukan oleh:

  1. debitor; atau
  2. kreditor.

Debitor dapat mengajukan PKPU apabila memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kreditor juga dapat mengajukan PKPU apabila memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat Pengajuan PKPU

Dalam praktik, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan PKPU adalah:

  1. terdapat hubungan utang piutang;
  2. debitor mempunyai lebih dari satu kreditor;
  3. terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
  4. terdapat kemungkinan penyelesaian melalui rencana perdamaian.

Artikel lama menyebut “itikad baik” dan “prospek usaha yang baik” sebagai syarat formal PKPU. Saya sarankan bagian tersebut tidak ditulis sebagai syarat mutlak, karena Pasal 222 UU Kepailitan tidak merumuskannya sebagai unsur formal permohonan PKPU.

Namun, kemampuan debitor menawarkan rencana perdamaian yang realistis tentu sangat penting secara praktis karena keberhasilan PKPU pada akhirnya bergantung pada persetujuan kreditor.

Baca juga: Langkah-Langkah Mengajukan PKPU di Pengadilan Niaga

Tahapan Proses PKPU

Proses PKPU pada dasarnya terdiri dari PKPU Sementara dan, apabila disetujui kreditor, PKPU Tetap.

1. PKPU Sementara

PKPU Sementara merupakan tahap awal setelah permohonan PKPU diajukan.

Apabila permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan paling lambat 3 hari sejak permohonan didaftarkan harus memberikan PKPU Sementara serta menunjuk hakim pengawas dan satu atau lebih pengurus.

Apabila permohonan diajukan oleh kreditor, batas waktunya paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan. Ketentuan mengenai PKPU Sementara maksimal 45 hari juga tercermin dalam pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU Mahkamah Agung.

PKPU Sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 45 hari.

Selama periode tersebut, pengurus bersama debitor mulai menginventarisasi kreditor, tagihan, serta mempersiapkan pembahasan mengenai rencana perdamaian.

2. PKPU Tetap

Apabila pada masa PKPU Sementara rencana perdamaian belum dapat diputuskan atau kreditor belum memberikan suara atas rencana tersebut, para kreditor dapat menentukan apakah PKPU Tetap diberikan.

PKPU Tetap tidak otomatis diberikan hanya karena debitor memintanya. Persetujuan kreditor menjadi faktor penting.

Pasal 228 ayat (6) mengatur bahwa PKPU Tetap berikut seluruh perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan.

Jadi, 270 hari bukan tambahan setelah 45 hari. Batas 270 hari dihitung sejak PKPU Sementara diucapkan.

Prosedur Hukum PKPU di Pengadilan Niaga

1. Pengajuan Permohonan

Debitor atau kreditor mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga yang berwenang.

Dokumen yang disiapkan dapat meliputi:

  • identitas para pihak;
  • dokumen perusahaan;
  • perjanjian;
  • invoice;
  • bukti jatuh tempo;
  • daftar kreditor;
  • bukti pembayaran;
  • surat somasi jika ada; dan
  • dokumen lain yang menunjukkan hubungan utang piutang.

2. Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus

Jika PKPU Sementara dikabulkan, Pengadilan Niaga menunjuk hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus.

Pengurus bekerja bersama debitor dalam pengurusan harta selama PKPU berlangsung.

Debitor tidak bebas melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan terhadap hartanya tanpa persetujuan pengurus.

3. Pemanggilan Kreditor

Pengurus melakukan pemanggilan kepada para kreditor untuk mengikuti proses PKPU.

Kreditor kemudian dapat mendaftarkan tagihan dan menyerahkan bukti pendukung.

Baca juga: Verifikasi Tagihan PKPU: Prosedur dan Dokumen yang Dibutuhkan

4. Verifikasi atau Pencocokan Tagihan

Tagihan kreditor diperiksa untuk menentukan jumlah dan status piutang.

Tahapan ini penting karena nilai tagihan yang diakui atau sementara diakui dapat memengaruhi hak suara kreditor dalam pemungutan suara.

5. Pembahasan Rencana Perdamaian

Debitor dapat menawarkan rencana perdamaian yang berisi skema restrukturisasi utang.

Rencana tersebut tidak selalu harus sudah dilampirkan sejak awal pengajuan PKPU. Pasal 228 membuka kemungkinan pemungutan suara apabila rencana telah dilampirkan atau disampaikan sebelum sidang, sedangkan apabila belum siap proses dapat berlanjut ke PKPU Tetap sesuai ketentuan.

6. Pemungutan Suara Kreditor

Kreditor memberikan suara terhadap rencana perdamaian.

Persetujuan terhadap rencana perdamaian harus memenuhi komposisi suara yang ditentukan UU Kepailitan.

Hak suara kreditor tidak sekadar dihitung berdasarkan jumlah orang, tetapi juga berdasarkan nilai tagihan yang diakui atau sementara diakui.

7. Homologasi

Apabila rencana perdamaian memperoleh persetujuan kreditor sesuai ketentuan, rencana tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga untuk memperoleh pengesahan atau homologasi.

Setelah homologasi, isi perdamaian mengikat debitor dan kreditor sesuai ketentuan hukum.

PKPU Sementara dan PKPU Tetap

Perbedaan keduanya dapat dilihat secara sederhana sebagai berikut:

AspekPKPU SementaraPKPU Tetap
TahapTahap awal PKPUKelanjutan dari PKPU Sementara
WaktuMaksimal 45 hariBersama seluruh perpanjangan maksimal 270 hari sejak PKPU Sementara
TujuanMemulai proses PKPU dan pembahasan utangMemberikan waktu lebih lanjut untuk pembahasan perdamaian
Persetujuan kreditorBelum menjadi dasar pemberian awalMemerlukan persetujuan kreditor sesuai UU

Apa yang Terjadi Selama PKPU?

Selama PKPU berlangsung, debitor memperoleh perlindungan tertentu dari tindakan penagihan individual.

Pasal 242 UU Kepailitan antara lain mengatur bahwa selama PKPU berlangsung debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Ketentuan tersebut pernah dijelaskan dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Namun, PKPU tidak berarti debitor bebas mengelola hartanya tanpa pengawasan.

Debitor tetap menjalankan pengurusan bersama pengurus sesuai ketentuan UU Kepailitan.

Apa yang Terjadi Jika PKPU Tetap Tidak Disetujui?

Apabila PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan dalam jangka waktu PKPU Sementara, Pasal 228 ayat (5) mengatur bahwa debitor dinyatakan pailit.

Karena itu, PKPU memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Debitor yang mengajukan PKPU sebaiknya sejak awal sudah mempertimbangkan kemampuan keuangan, dukungan kreditor, serta kemungkinan tercapainya rencana perdamaian.

Apa yang Terjadi Jika Rencana Perdamaian Ditolak?

Jika rencana perdamaian gagal memperoleh persetujuan sesuai ketentuan UU Kepailitan, proses dapat berakhir dengan kepailitan.

Hal inilah yang membedakan PKPU dari negosiasi utang biasa.

PKPU berlangsung melalui proses pengadilan dan mempunyai konsekuensi hukum terhadap debitor maupun seluruh kreditor yang terlibat.

Manfaat PKPU

PKPU dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

  1. memberikan kesempatan restrukturisasi utang;
  2. membuka ruang negosiasi kolektif dengan kreditor;
  3. menunda tindakan eksekusi tertentu;
  4. memberi kesempatan mempertahankan kelangsungan usaha; dan
  5. memberikan mekanisme hukum untuk mencapai perdamaian.

Namun, PKPU bukan jaminan bahwa perusahaan pasti terselamatkan.

Keberhasilannya bergantung pada kondisi keuangan debitor, kualitas rencana perdamaian, dan persetujuan para kreditor.

Perbedaan PKPU dan Pailit

PKPU dan kepailitan sering dianggap sama, padahal keduanya mempunyai tujuan yang berbeda.

Dalam PKPU, fokus utama adalah restrukturisasi dan perdamaian.

Dalam kepailitan, fokus utamanya adalah pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.

Karena itu, sebelum mengajukan PKPU, debitor maupun kreditor sebaiknya mempertimbangkan tujuan akhir yang ingin dicapai.

Baca juga: Prosedur Mengajukan Permohonan Pailit di Indonesia

Konsultasi PKPU dengan ILS Law Firm

Menghadapi proses PKPU memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen utang, struktur kreditor, nilai tagihan, serta rencana penyelesaian yang realistis.

ILS Law Firm memberikan pendampingan kepada debitor maupun kreditor dalam perkara PKPU, termasuk:

  • analisis permohonan PKPU;
  • penyusunan permohonan;
  • pendampingan sebagai debitor atau kreditor;
  • verifikasi tagihan;
  • penyusunan rencana perdamaian;
  • pendampingan rapat kreditor;
  • negosiasi restrukturisasi; dan
  • proses homologasi.

Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui WhatsApp, Zoom, Google Meet, atau panggilan telepon maupun secara offline melalui pertemuan langsung.

WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru