Persoalan hutang yang tidak dibayar sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditur. Terlebih apabila waktu pembayaran telah jatuh tempo, tetapi debitur tidak menunjukkan itikad untuk melunasi kewajibannya.
Secara hukum, kreditur tidak harus membiarkan hutang tersebut berlarut-larut. Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh pembayaran dan melindungi hak kreditur.
1. Mengirimkan Somasi
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengirimkan somasi kepada pihak yang berhutang. Somasi merupakan surat peringatan atau teguran resmi agar debitur segera memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan.
Dasar mengenai keadaan lalai debitur dapat ditemukan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada prinsipnya, debitur dapat dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, maupun berdasarkan ketentuan dalam perjanjian apabila batas waktu pemenuhan kewajiban telah terlewati.
Somasi dapat menjadi langkah penting sebelum perkara dilanjutkan melalui gugatan di pengadilan. Selain meminta pembayaran hutang, somasi juga dapat memuat batas waktu pelunasan serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi.
2. Mengajukan Gugatan Perdata Wanprestasi
Apabila setelah diberikan somasi debitur tetap tidak melunasi hutangnya, kreditur dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
Tidak dibayarnya hutang sesuai perjanjian pada dasarnya merupakan persoalan wanprestasi atau cidera janji. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur yang telah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya.
Melalui gugatan wanprestasi, kreditur pada prinsipnya dapat meminta agar debitur memenuhi kewajibannya, membayar ganti kerugian, atau tuntutan lain yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Membuat Laporan Pidana Jika Terdapat Unsur Tindak Pidana
Perlu dipahami bahwa hutang yang tidak dibayar tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Apabila permasalahannya murni karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam suatu perjanjian, penyelesaiannya pada dasarnya berada dalam ranah hukum perdata.
Namun, laporan pidana dapat dipertimbangkan apabila sejak awal terdapat unsur penipuan atau tindak pidana lainnya yang dapat dibuktikan.
Dalam KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492. Pasal tersebut antara lain mengatur perbuatan seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan utang.
Penipuan berdasarkan Pasal 492 KUHP dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Dengan demikian, unsur pidana harus dilihat berdasarkan fakta dan bukti dalam setiap kasus. Adanya hubungan hutang-piutang saja tidak cukup untuk menjadikan perkara tersebut sebagai perkara pidana.
4. Konsultasikan dengan ILS Law Firm
Setiap perkara hutang-piutang memiliki kondisi yang berbeda, baik dari sisi perjanjian, bukti transaksi, jumlah hutang, jatuh tempo, maupun tindakan pihak yang berhutang. Karena itu, penentuan langkah hukum sebaiknya dilakukan setelah memeriksa seluruh dokumen dan kronologi perkara.
ILS Law Firm dapat membantu melakukan analisis terhadap perkara hutang-piutang, penyusunan dan pengiriman somasi, negosiasi penyelesaian, pengajuan gugatan wanprestasi, hingga pendampingan dalam proses hukum apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana.
Untuk mendapatkan konsultasi dan menentukan upaya hukum yang sesuai dengan perkara Anda, silakan menghubungi ILS Law Firm:
Telepon / WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
