Menjadi Tergugat dalam kasus sengketa tanah tidak berarti otomatis kehilangan hak atas tanah yang disengketakan. Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatan dan dasar hak yang diklaimnya di persidangan.
Namun, Tergugat juga tidak boleh mengabaikan gugatan. Sengketa tanah biasanya melibatkan sertifikat, akta jual beli, warisan, penguasaan fisik, riwayat tanah, atau dokumen pertanahan lainnya. Karena itu, sejak menerima panggilan pengadilan, Tergugat perlu segera memeriksa gugatan dan menyiapkan bukti.
Lalu, apa yang harus dilakukan Tergugat dalam kasus sengketa tanah?
1. Baca Gugatan Sengketa Tanah Secara Menyeluruh
Langkah pertama adalah memperoleh dan membaca seluruh gugatan Penggugat.
Periksa secara khusus:
- siapa pihak yang menggugat;
- tanah mana yang menjadi objek sengketa;
- lokasi, luas, dan batas tanah;
- dasar kepemilikan yang diklaim Penggugat;
- perbuatan apa yang dituduhkan kepada Tergugat;
- serta apa yang diminta Penggugat dalam petitum.
Hal tersebut penting karena jawaban Tergugat harus diarahkan terhadap dalil yang benar-benar diajukan dalam gugatan.
Baca juga: Gugatan Sengketa Tanah di Pengadilan: Prosedur dan Tahapan
2. Pastikan Objek Tanah dalam Gugatan Jelas
Dalam sengketa tanah, objek perkara merupakan bagian yang sangat penting.
Tergugat perlu memeriksa apakah Penggugat telah menjelaskan dengan jelas:
- letak tanah;
- luas tanah;
- batas utara, selatan, timur, dan barat jika relevan;
- nomor sertifikat;
- nama pemegang hak;
- serta hubungan antara objek yang disebut dalam gugatan dengan tanah yang dikuasai Tergugat.
Jika objek tanah tidak jelas atau tidak dapat ditentukan, hal tersebut dapat menjadi persoalan dalam gugatan.
Karena itu, jangan hanya melihat nomor sertifikat. Bandingkan juga data fisik tanah dengan kondisi sebenarnya.
3. Periksa Apakah Semua Pihak Sudah Ditarik dalam Gugatan
Tergugat juga perlu memeriksa pihak-pihak dalam perkara.
Dalam sengketa tanah, sering terdapat pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan objek, misalnya:
- penjual;
- pembeli sebelumnya;
- ahli waris;
- pemegang sertifikat;
- pihak yang membuat perjanjian;
- atau pihak lain yang berkepentingan.
Jika terdapat pihak yang sangat berkaitan dengan sengketa tetapi tidak diikutsertakan, Tergugat dapat mempertimbangkan keberatan mengenai kurangnya pihak.
Namun, hal tersebut harus diperiksa berdasarkan hubungan hukum dalam perkara. Tidak setiap pihak yang pernah berhubungan dengan tanah wajib ditarik sebagai pihak.
4. Siapkan Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Tanah
Tergugat sebaiknya mengumpulkan bukti sejak awal.
Dokumen yang dapat relevan antara lain:
- Sertipikat Hak Milik;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan;
- Akta Jual Beli;
- akta hibah;
- surat waris;
- akta pembagian waris;
- girik atau dokumen lama;
- surat ukur;
- peta bidang;
- bukti pembayaran;
- perjanjian;
- SPPT PBB;
- bukti penguasaan fisik tanah; dan
- dokumen lain yang menunjukkan riwayat perolehan tanah.
Namun, kekuatan setiap dokumen tidak sama.
Sebagai contoh, SPPT PBB pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan hak atas tanah.
Sementara itu, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya sepanjang data tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.
Ketentuan pendaftaran tanah dapat dilihat dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang telah diubah antara lain melalui PP Nomor 18 Tahun 2021.
5. Telusuri Riwayat Perolehan Tanah
Memiliki sertifikat saja belum tentu cukup untuk menyusun pembelaan.
Tergugat perlu mengetahui bagaimana tanah tersebut diperoleh.
Misalnya:
- dibeli dari siapa;
- kapan transaksi dilakukan;
- apakah dibuat melalui PPAT;
- apakah berasal dari warisan;
- apakah pernah terjadi pemecahan atau penggabungan bidang;
- siapa yang sebelumnya menguasai tanah;
- dan apakah pernah terdapat sengketa sebelumnya.
Riwayat tersebut penting karena Penggugat sering menyerang proses perolehan hak, bukan hanya sertifikat yang saat ini dimiliki Tergugat.
6. Periksa Data di Kantor Pertanahan
Jika sengketa berkaitan dengan sertifikat, Tergugat dapat mempertimbangkan pemeriksaan data pertanahan sesuai mekanisme yang tersedia.
Data tersebut dapat membantu mengetahui riwayat hak, perubahan pemegang hak, pemecahan bidang, pembebanan hak, atau data lain yang relevan.
PP 24/1997 membedakan data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah. Data fisik antara lain berkaitan dengan letak, batas, dan luas bidang, sedangkan data yuridis berkaitan dengan status hukum bidang tanah dan pemegang haknya.
Karena itu, dalam sengketa tanah, data fisik dan data yuridis sebaiknya diperiksa secara bersamaan.
7. Susun Jawaban Tergugat
Setelah mempelajari gugatan dan bukti, Tergugat dapat menyusun jawaban.
Jawaban pada umumnya dapat memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara.
Eksepsi dapat berkaitan dengan persoalan formal gugatan, sedangkan dalam pokok perkara Tergugat membantah dasar kepemilikan atau dalil Penggugat.
Jangan hanya menulis “Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat”.
Tergugat sebaiknya menjelaskan alasan penolakan dan menghubungkannya dengan bukti yang dimiliki.
Baca juga: Litigasi Perdata dan Komersial ILS Law Firm
8. Pertimbangkan Gugatan Rekonvensi
Dalam kondisi tertentu, Tergugat dapat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi.
Misalnya, Tergugat tidak hanya ingin membantah gugatan, tetapi juga meminta pengadilan menyatakan dirinya sebagai pihak yang berhak atau meminta Penggugat melakukan tindakan tertentu.
Namun, rekonvensi tidak selalu diperlukan.
Tergugat harus terlebih dahulu menilai apakah kepentingannya sudah cukup terlindungi dengan meminta gugatan Penggugat ditolak atau memang membutuhkan tuntutan tersendiri.
9. Hadiri Mediasi di Pengadilan
Perkara perdata pada prinsipnya wajib terlebih dahulu menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut masih berlaku pada 2026.
Mediasi dapat menjadi kesempatan bagi Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanpa menunggu putusan.
Dalam sengketa tanah, kesepakatan dapat berbentuk pembagian bidang, pembayaran, pengembalian tanah, penegasan batas, atau bentuk penyelesaian lain sesuai kepentingan para pihak.
Namun, jangan membuat kesepakatan sebelum status dan nilai tanah benar-benar dipahami.
10. Fokus pada Pembuktian
Jika mediasi gagal, perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.
Pada tahap ini, pembuktian menjadi sangat penting.
Tergugat perlu menghubungkan setiap bukti dengan bantahannya.
Sebagai contoh, apabila Penggugat menyatakan jual beli tidak pernah terjadi, Tergugat dapat menunjukkan AJB, bukti pembayaran, dokumen peralihan hak, dan saksi yang mengetahui transaksi.
Jika sengketa mengenai batas, dokumen ukur dan pemeriksaan setempat dapat menjadi penting.
Karena itu, sengketa tanah sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai “siapa yang memegang sertifikat”, tetapi sebagai rangkaian pembuktian mengenai hak dan riwayat tanah.
Apakah Sertifikat Pasti Membuat Tergugat Menang?
Tidak otomatis.
Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, tetapi pengadilan tetap dapat memeriksa dasar penerbitannya serta bukti pihak lain.
Karena itu, Tergugat yang mempunyai sertifikat tetap perlu menyiapkan dokumen mengenai riwayat perolehannya.
Sebaliknya, Penggugat yang tidak memegang sertifikat juga tidak otomatis kalah jika dapat membuktikan adanya hak yang lebih kuat berdasarkan fakta dan hukum.
Bagaimana Jika Gugatan Meminta Sertifikat Dibatalkan?
Bagian ini perlu diperiksa secara hati-hati.
Dalam praktik sengketa tanah, terdapat perbedaan antara sengketa mengenai hak keperdataan atas tanah dengan sengketa mengenai keputusan administrasi pertanahan.
Pengadilan Negeri pada dasarnya memeriksa sengketa hak keperdataan antara para pihak.
Sementara itu, persoalan mengenai keabsahan keputusan administrasi pemerintahan dapat melibatkan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, tergantung objek dan dasar gugatan.
Karena itu, apabila gugatan meminta pembatalan sertifikat, Tergugat perlu melihat apa yang sebenarnya disengketakan: hak keperdataannya atau keputusan administrasi penerbitan sertifikat.
Jangan Mengabaikan Panggilan Pengadilan
Hukum acara perdata yang masih digunakan antara lain HIR. Dokumen resmi HIR tersedia melalui JDIH Mahkamah Agung dan tercatat masih berlaku.
Karena itu, apabila menerima panggilan yang sah, Tergugat sebaiknya hadir dan mengikuti proses persidangan.
Tidak hadir tanpa alasan justru dapat mengurangi kesempatan Tergugat menyampaikan bantahan dan bukti.
Kesimpulan
Tergugat dalam kasus sengketa tanah tidak otomatis berada pada posisi yang salah atau kehilangan tanah.
Namun, Tergugat perlu segera memeriksa gugatan, memastikan objek sengketa, menilai kelengkapan para pihak, menelusuri riwayat tanah, serta menyiapkan bukti kepemilikan dan penguasaan.
Selanjutnya, Tergugat perlu menyusun jawaban yang menjawab dalil Penggugat secara langsung.
Jika diperlukan, Tergugat juga dapat mengajukan rekonvensi dan menggunakan bukti surat, saksi, maupun bukti lain dalam persidangan.
Dalam sengketa tanah, kekuatan pembelaan sangat bergantung pada konsistensi antara riwayat perolehan tanah, data pertanahan, penguasaan fisik, dan alat bukti yang diajukan.
Konsultasi Sengketa Tanah dengan ILS Law Firm
ILS Law Firm memberikan pendampingan hukum bagi pihak Tergugat maupun Penggugat dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri.
Pendampingan dapat meliputi analisis gugatan, penyusunan jawaban dan eksepsi, rekonvensi, pemeriksaan bukti pertanahan, mediasi, pembuktian, hingga persidangan.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
