Perusahaan leasing melanggar perjanjian pembiayaan dapat menimbulkan kerugian bagi debitur. Perselisihan tidak selalu terjadi karena debitur menunggak angsuran, tetapi juga karena perusahaan pembiayaan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak.
Contohnya, leasing mengenakan biaya di luar perjanjian, tidak menyerahkan dokumen kendaraan setelah kredit lunas, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan.
Lalu, apakah perusahaan leasing bisa digugat? Apa dasar hukum dan upaya yang dapat ditempuh debitur?
1. Kapan Perusahaan Leasing Dianggap Melanggar Perjanjian?
Pelanggaran perjanjian atau wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati secara sah.
Beberapa contoh dugaan wanprestasi oleh perusahaan leasing antara lain:
- Tidak menyerahkan BPKB meskipun seluruh kewajiban pembiayaan telah lunas.
- Mengenakan biaya atau denda yang tidak sesuai dengan perjanjian.
- Tidak melaksanakan kewajiban penyerahan kendaraan atau fasilitas pembiayaan sebagaimana disepakati.
- Melakukan pemotongan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Mengubah kewajiban pembayaran secara sepihak tanpa dasar hukum atau persetujuan yang diperlukan.
Namun, tidak semua tindakan yang tidak disukai debitur merupakan wanprestasi. Debitur perlu membuktikan kewajiban yang dilanggar berdasarkan isi perjanjian.
2. Apa Dasar Hukum Menggugat Leasing?
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Artinya, perusahaan leasing dan debitur sama-sama terikat pada perjanjian pembiayaan yang dibuat secara sah.
Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Pasal 1238 KUHPerdata juga penting untuk menentukan kapan debitur suatu kewajiban dianggap lalai, termasuk melalui surat peringatan atau berdasarkan ketentuan perikatannya.
Selain itu, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi sesuai keadaan perkara.
Dengan demikian, debitur dapat menggugat leasing apabila terbukti terdapat pelanggaran kontrak yang menimbulkan hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.
3. Bagaimana Tanggung Jawab Leasing Menurut OJK?
Perusahaan pembiayaan termasuk pelaku usaha jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum maupun perjanjian oleh pihak yang menjadi tanggung jawabnya.
Namun, ayat (2) mengatur pengecualian tanggung jawab apabila perusahaan dapat membuktikan keterlibatan atau kesalahan konsumen sesuai ketentuan tersebut.
Selain itu, penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan diatur dalam POJK Nomor 46 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025.
Peraturan tersebut dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 35 Tahun 2025.
4. Apa Upaya Hukum Jika Leasing Melanggar Perjanjian?
Debitur dapat menempuh langkah berikut:
- Memeriksa perjanjian pembiayaan untuk mengidentifikasi kewajiban leasing yang dilanggar.
- Mengumpulkan bukti pembayaran, surat pemberitahuan, percakapan, dan dokumen transaksi.
- Mengajukan keberatan atau pengaduan tertulis kepada perusahaan leasing.
- Mengirim somasi untuk meminta perusahaan memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang wajar.
- Mengajukan pengaduan melalui Kontak 157 OJK apabila penyelesaian melalui perusahaan tidak mencapai kesepakatan.
- Mempertimbangkan penyelesaian melalui LAPS SJK atau mengajukan gugatan perdata.
Pasal 245 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan dasar penyelesaian sengketa konsumen melalui otoritas sektor keuangan, lembaga penyelesaian sengketa yang disetujui, atau pengadilan.
Ketentuan selengkapnya terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
5. Apa yang Bisa Dituntut Debitur dalam Gugatan?
Apabila perusahaan leasing terbukti melakukan wanprestasi, debitur dapat meminta pengadilan menghukum perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
Selain itu, debitur dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata apabila memenuhi persyaratan hukum.
Dalam keadaan tertentu, debitur juga dapat meminta pembatalan perjanjian beserta akibat hukumnya berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata.
Namun, besarnya ganti rugi harus didasarkan pada kerugian yang dapat dibuktikan. Gugatan juga perlu memperhatikan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Apabila sengketa berkaitan dengan dokumen jaminan kredit, baca juga artikel Langkah Hukum Jika Bank Tidak Kembalikan SHM dan SHT.
6. Apakah Leasing Bisa Digugat atas Perbuatan Melawan Hukum?
Selain wanprestasi, tindakan perusahaan pembiayaan dapat menimbulkan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
Namun, dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak boleh dicampurkan tanpa uraian fakta dan dasar hukum yang jelas.
Khusus gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 245 ayat (4) UU P2SK mengatur bahwa pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab pelaku usaha sektor keuangan.
Ketentuan tersebut tidak otomatis berlaku dengan cara yang sama pada gugatan wanprestasi.
Dengan demikian, perusahaan leasing dapat digugat apabila melanggar perjanjian pembiayaan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur. Pemilihan dasar gugatan harus disesuaikan dengan perjanjian, fakta, dan bukti yang tersedia.
Jika menghadapi sengketa kontrak dengan perusahaan leasing, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan perjanjian, somasi, negosiasi, penyelesaian sengketa, hingga gugatan perdata di pengadilan. Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, telepon, maupun pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
