Perusahaan asuransi menunda pembayaran klaim dapat merugikan pemegang polis, tertanggung, maupun penerima manfaat. Bahkan, ada nasabah yang telah melengkapi dokumen dan memperoleh persetujuan klaim, tetapi belum menerima pembayaran sesuai jadwal.
Lalu, apa sanksi hukum bagi perusahaan asuransi yang menunda pembayaran klaim? Apakah nasabah dapat mengajukan gugatan atau melaporkan perusahaan asuransi ke polisi?
1. Apakah Perusahaan Asuransi Boleh Menunda Pembayaran Klaim?
Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 melarang perusahaan asuransi melakukan tindakan yang memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim.
Selain itu, Pasal 37 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 36 Tahun 2024 melarang perusahaan asuransi:
- Melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim.
- Melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
Dengan demikian, perusahaan asuransi tidak boleh sengaja memperlambat pembayaran klaim tanpa dasar yang sah.
Ketentuan tersebut dapat dipelajari melalui POJK Nomor 36 Tahun 2024.
2. Kapan Perusahaan Asuransi Wajib Membayar Klaim?
Pasal 40 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 36 Tahun 2024 mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib membayar klaim sesuai jangka waktu dalam polis atau paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan atau kepastian jumlah klaim yang harus dibayar, dengan menggunakan batas waktu yang lebih singkat.
Karena itu, batas 30 hari tidak otomatis dihitung sejak nasabah pertama kali menyerahkan dokumen klaim.
Meskipun demikian, perusahaan asuransi tetap dilarang memperlambat proses pemeriksaan dan penetapan klaim tanpa alasan yang sah.
3. Apa Sanksi Administratif bagi Perusahaan Asuransi?
Perusahaan asuransi yang melanggar kewajiban penyelesaian atau pembayaran klaim dapat dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pasal 71 UU Perasuransian mengatur sejumlah sanksi administratif, antara lain:
- Peringatan tertulis.
- Pembatasan kegiatan usaha.
- Larangan memasarkan produk asuransi tertentu.
- Denda administratif.
- Pencabutan izin usaha.
Selain itu, Pasal 77 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 36 Tahun 2024 mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penyelesaian klaim.
Mekanisme pengenaan sanksi administratif juga diatur melalui POJK Nomor 37 Tahun 2024.
Jenis sanksi yang dikenakan bergantung pada pelanggaran dan penilaian OJK.
4. Bisakah Nasabah Menggugat Perusahaan Asuransi?
Ya. Apabila perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan polis, nasabah dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi.
Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila syarat wanprestasi terpenuhi.
Nasabah dapat menuntut pembayaran manfaat asuransi sesuai perjanjian beserta kerugian yang memiliki dasar hukum dan dapat dibuktikan.
Baca juga: Prosedur Menggugat Klaim Asuransi di Pengadilan.
5. Apakah Perusahaan Asuransi Bisa Dilaporkan ke Polisi?
Bisa, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung bukti. Namun, keterlambatan membayar klaim saja tidak otomatis merupakan tindak pidana.
Pasal 75 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar bagi orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi tidak benar, palsu, atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
Selain itu, Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V.
Namun, penerapan pasal penipuan membutuhkan pembuktian adanya tipu muslihat, kedudukan palsu, atau rangkaian kebohongan yang memenuhi unsur pidana. Penundaan klaim karena sengketa perjanjian atau kesulitan keuangan tidak dengan sendirinya membuktikan penipuan.
Karena itu, nasabah perlu memeriksa apakah persoalannya merupakan wanprestasi, pelanggaran administratif, atau tindak pidana.
6. Bagaimana Cara Melaporkan Keterlambatan Klaim ke OJK?
Nasabah dapat mengajukan pengaduan tertulis kepada perusahaan asuransi dengan melampirkan polis, bukti pembayaran premi, dokumen klaim, dan korespondensi mengenai keterlambatan pembayaran.
Pasal 75 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur batas waktu penyelesaian pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan persyaratan tertentu.
Jika pengaduan tidak terselesaikan, nasabah dapat menggunakan layanan pengaduan OJK atau mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.
Ketentuan perlindungan konsumen dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023.
Dengan demikian, keterlambatan pembayaran klaim asuransi dapat menimbulkan sanksi administratif dan tanggung jawab perdata. Laporan pidana juga dapat dipertimbangkan apabila terdapat bukti perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Jika menghadapi perusahaan asuransi yang menunda pembayaran klaim, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan polis, somasi, negosiasi, pengaduan, gugatan perdata, maupun pendampingan perkara pidana sesuai keadaan kasus. Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
