Nasabah Dirugikan Asuransi Unit Link, Bisakah Menggugat?

Nasabah dirugikan asuransi unit link sering mempertanyakan apakah perusahaan asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika nilai investasinya menurun, premi yang telah dibayarkan tidak kembali, atau manfaat produk ternyata berbeda dari penjelasan agen.

Namun, tidak semua kerugian asuransi unit link merupakan pelanggaran hukum. Nasabah perlu membedakan risiko investasi yang telah dijelaskan dengan kerugian akibat informasi menyesatkan atau pelanggaran perjanjian.

Lalu, apa itu asuransi unit link dan bagaimana cara menggugat perusahaan asuransi apabila nasabah dirugikan?

1. Apa Itu Asuransi Unit Link?

Asuransi unit link merupakan produk asuransi yang menggabungkan manfaat perlindungan dengan unsur investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut produk ini sebagai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

Dalam produk unit link, premi nasabah digunakan untuk membiayai perlindungan asuransi, biaya lainnya, serta investasi sesuai ketentuan polis.

Dana investasi dapat ditempatkan pada instrumen pasar modal atau pasar uang melalui pilihan subdana investasi.

Karena itu, nilai investasi dapat meningkat atau menurun mengikuti kinerja aset. Nasabah juga perlu memperhatikan biaya akuisisi, biaya asuransi, administrasi, dan pengelolaan investasi.

Pengaturan khususnya terdapat dalam SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi, dengan memperhatikan perubahan ketentuan terkait yang berlaku.

2. Apa Saja Bentuk Kerugian Nasabah Asuransi Unit Link?

Beberapa permasalahan yang dapat dialami nasabah antara lain:

1. Agen menjanjikan keuntungan investasi yang pasti tanpa menjelaskan risikonya.
2. Produk dipasarkan seolah-olah merupakan tabungan atau deposito.
3. Nasabah tidak mendapatkan penjelasan memadai mengenai biaya akuisisi, biaya asuransi, dan potongan lainnya.
4. Produk yang ditawarkan tidak sesuai kebutuhan atau profil risiko nasabah.
5. Nilai tunai jauh lebih rendah daripada perkiraan yang disampaikan ketika pemasaran.
6. Manfaat perlindungan atau ketentuan polis berbeda dari informasi yang diterima nasabah.
7. Perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan polis atau ketentuan OJK.

Namun, penurunan nilai investasi saja tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Nasabah harus memeriksa informasi pemasaran, ilustrasi manfaat, risiko, biaya, serta ketentuan polis.

3. Apa Kewajiban Perusahaan Asuransi Menurut OJK?

Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan perusahaan dan pihak pemasaran memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban, serta biaya produk asuransi.

Selanjutnya, SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 mengatur aspek khusus PAYDI, termasuk kesesuaian produk dengan profil risiko nasabah, konfirmasi pemahaman produk, serta tata kelola investasi.

POJK Nomor 8 Tahun 2024 juga memperkuat pengaturan produk asuransi dan saluran pemasarannya.

Sementara itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan informasi serta memperlakukan konsumen secara adil.

Dengan demikian, perusahaan asuransi tidak cukup hanya meminta nasabah menandatangani polis. Perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban informasi dan pemasaran sesuai peraturan yang berlaku.

4. Apakah Nasabah Bisa Menggugat Perusahaan Asuransi Unit Link?

Ya. Nasabah dapat mengajukan gugatan apabila terdapat dasar hukum dan bukti bahwa perusahaan asuransi telah melanggar kewajibannya.

Terdapat dua dasar gugatan perdata yang perlu diperhatikan.

Pertama, gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban dalam polis atau perjanjian yang sah.

Kedua, gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat yang dapat dibuktikan.

Sebagai contoh, jika agen memberikan informasi menyesatkan mengenai jaminan keuntungan atau karakter produk, tanggung jawab perusahaan dapat dinilai berdasarkan fakta pemasaran, hubungan keagenan, dan peraturan perasuransian.

Nasabah dapat meminta pembayaran hak sesuai polis atau ganti rugi yang dapat dibuktikan. Namun, pengembalian seluruh premi tidak otomatis dapat dituntut hanya karena hasil investasi menurun.

Baca juga: Wanprestasi Perjanjian Asuransi: Akibat Hukum?.

5. Apa Bukti yang Diperlukan untuk Menggugat Asuransi Unit Link?

Nasabah sebaiknya mengumpulkan:

1. Polis asuransi dan seluruh lampirannya.
2. Formulir pengajuan asuransi serta ilustrasi manfaat investasi.
3. Ringkasan informasi produk dan layanan yang diterima.
4. Bukti pembayaran premi dan laporan perkembangan nilai tunai.
5. Percakapan WhatsApp, email, brosur, atau rekaman penjelasan agen yang diperoleh secara sah.
6. Dokumen konfirmasi pemahaman produk atau rekaman pemasaran apabila tersedia.
7. Surat keberatan dan tanggapan resmi perusahaan asuransi.

Bukti tersebut penting untuk membandingkan informasi yang dijanjikan saat pemasaran dengan isi polis dan pelaksanaan kewajiban perusahaan.

6. Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Asuransi Unit Link?

Sebelum mengajukan gugatan, nasabah sebaiknya meminta penjelasan tertulis mengenai penyebab kerugian, rincian biaya, kinerja investasi, dan dasar perhitungan nilai tunai.

Selanjutnya, nasabah dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan asuransi dan mengirim somasi apabila terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi.

Apabila tidak tercapai penyelesaian, nasabah dapat mempertimbangkan pengaduan melalui OJK, penyelesaian sengketa di LAPS SJK, atau gugatan perdata di pengadilan yang berwenang.

Informasi mengenai penyelesaian sengketa dapat dipelajari melalui LAPS SJK pada website resmi OJK.

Selain itu, Pasal 75 UU Perasuransian mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Namun, laporan pidana harus didasarkan pada bukti terpenuhinya unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena investasi mengalami kerugian.

Dengan demikian, nasabah asuransi unit link dapat menggugat perusahaan asuransi apabila terdapat pelanggaran kewajiban, informasi menyesatkan, atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan dapat dibuktikan.

Jika mengalami sengketa asuransi unit link, ILS Law Firm menyediakan layanan pemeriksaan polis, somasi, negosiasi, pengaduan, serta gugatan perdata. Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, maupun pertemuan langsung di kantor.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id