11 May 2025

Modus Penipuan Investasi Bodong dan Sanksi Hukum

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Waspadai berbagai modus penipuan investasi bodong yang merugikan banyak orang. Pelajari sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan investasi di Indonesia.

Daftar Isi show

Pengantar

Investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan banyak masyarakat di Indonesia. Dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, pelaku penipuan investasi bodong berhasil menarik dana dari korban yang akhirnya mengalami kerugian signifikan. Artikel ini membahas berbagai modus penipuan investasi bodong dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelakunya.

Pengertian Investasi Bodong

Investasi bodong adalah kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan janji imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal. Biasanya, pelaku menggunakan skema Ponzi atau piramida untuk membayar keuntungan kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru.

Modus Penipuan Investasi Bodong

Beberapa modus yang umum digunakan dalam penipuan investasi bodong antara lain:

1. Janji Keuntungan Tinggi dan Cepat

Pelaku menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi dalam waktu singkat, seperti 30% per bulan, tanpa risiko. Hal ini bertujuan untuk menarik minat korban yang tergiur dengan keuntungan besar.

2. Penggunaan Skema Ponzi

Dalam skema ini, dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Skema ini akan runtuh ketika tidak ada lagi investor baru yang masuk.

3. Mencatut Nama Tokoh atau Instansi Terkenal

Pelaku sering mencatut nama tokoh terkenal atau instansi resmi untuk meningkatkan kredibilitas dan meyakinkan korban. Mereka dapat menggunakan foto, dokumen, atau identitas palsu untuk meyakinkan korban.

4. Penawaran Melalui Media Sosial dan Aplikasi Pesan

Pelaku memanfaatkan platform seperti WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya untuk menjangkau korban. Mereka membuat grup atau akun palsu yang tampak meyakinkan untuk menarik perhatian.

5. Tidak Memiliki Izin Resmi

Banyak investasi bodong yang tidak memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga berwenang lainnya. Namun, pelaku tetap menawarkan produk investasi kepada masyarakat secara ilegal.

Sanksi Hukum bagi Pelaku Penipuan Investasi Bodong

Pelaku penipuan investasi bodong dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam hukum pidana Indonesia, antara lain:

Pasal 378 KUHP – Penipuan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya…”

Ancaman hukuman: maksimal 4 tahun penjara.

Pasal 372 KUHP – Penggelapan

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain…”

Ancaman hukuman: maksimal 4 tahun penjara.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE – Penyebaran Berita Bohong

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Ancaman hukuman: maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 – Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana…”

Ancaman hukuman: maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

Upaya Hukum bagi Korban Investasi Bodong

Korban penipuan investasi bodong memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, antara lain:

1. Laporan Kepada Aparat Penegak Hukum

Korban dapat melaporkan pelaku kepada kepolisian untuk diproses secara pidana sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku.

2. Gugatan Perdata

Korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dasar hukum gugatan ini dapat merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

3. Permohonan Restitusi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022, korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan restitusi untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Tips Menghindari Investasi Bodong

Untuk menghindari menjadi korban investasi bodong, perhatikan hal-hal berikut:

Periksa Legalitas: Pastikan perusahaan atau individu yang menawarkan investasi memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga berwenang lainnya.
Waspadai Janji Keuntungan Tinggi: Hindari investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat.
Cek Informasi: Lakukan riset mendalam mengenai latar belakang dan reputasi pihak yang menawarkan investasi.
Hindari Transaksi Melalui Rekening Pribadi: Lakukan transaksi hanya melalui rekening resmi perusahaan, bukan rekening pribadi.
Konsultasi dengan Ahli: Sebelum berinvestasi, konsultasikan dengan ahli keuangan atau hukum untuk memastikan keamanan investasi.

Konsultasi dengan ILS Law Firm

Jika Anda memerlukan bantuan hukum terkait penipuan investasi bodong atau ingin berkonsultasi mengenai investasi yang aman, ILS Law Firm siap membantu Anda.

Kontak ILS Law Firm: