18 January 2025

Dokter Malpraktik: Sanksi Pidana?

Emir Dhia Isad, SH

Konsultan Hukum ILS Law Firm

Apakah dokter yang melakukan malpraktik dapat dikenai sanksi pidana? Pelajari ketentuan hukum, pasal yang berlaku, dan prosedur penanganan kasus malpraktik medis di Indonesia.

Daftar Isi show

Pendahuluan

Malpraktik medis merupakan isu serius dalam dunia kesehatan yang dapat menimbulkan dampak hukum bagi tenaga medis. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan malpraktik dapat dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai sanksi pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik, termasuk ketentuan hukum yang mengaturnya.

Pengertian Malpraktik Medis

Malpraktik medis adalah kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Kelalaian ini bisa berupa tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, atau kode etik kedokteran.

Dasar Hukum Sanksi Pidana Malpraktik

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai sanksi pidana terhadap malpraktik medis, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan selama-lamanya 1 (satu )tahun.”
Pasal 360 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.”

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 440:
1. Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 75: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Prosedur Penanganan Dugaan Malpraktik

Dalam menangani dugaan malpraktik medis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui:

Pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI): Pasien atau keluarga dapat mengajukan pengaduan ke MKDKI untuk menilai apakah terjadi pelanggaran disiplin oleh tenaga medis.
Pemeriksaan oleh MKDKI: MKDKI akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan memberikan rekomendasi terkait sanksi administratif.
Proses Hukum Pidana: Jika ditemukan adanya unsur pidana, kasus dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh Kasus Malpraktik Medis

Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh kasus malpraktik medis yang pernah terjadi:

Seorang dokter melakukan tindakan operasi tanpa persetujuan pasien, yang mengakibatkan pasien mengalami komplikasi serius. Dalam kasus ini, dokter dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 359 atau 360 KUHP, tergantung pada akibat yang ditimbulkan.

Kesimpulan

Malpraktik medis merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Tenaga medis harus selalu menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, dan kode etik untuk menghindari terjadinya malpraktik.

Konsultasi Hukum di ILS Law Firm

Jika Anda mengalami atau menghadapi dugaan malpraktik medis, penting untuk mendapatkan pendampingan hukum yang tepat. ILS Law Firm menyediakan layanan konsultasi hukum yang dapat membantu Anda dalam memahami dan menangani kasus malpraktik medis.

Kontak ILS Law Firm: