Dipanggil Polisi Sebagai Saksi, Apa yang Harus Dilakukan?

Menerima surat panggilan polisi sebagai saksi sering membuat seseorang khawatir, meskipun dirinya bukan tersangka.

Lalu, apa yang harus dilakukan jika dipanggil polisi sebagai saksi?

Pada prinsipnya, saksi yang menerima panggilan secara sah wajib memenuhi panggilan penyidik. Namun, KUHAP baru juga memberikan perlindungan yang jauh lebih jelas kepada saksi, termasuk hak didampingi Advokat, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, serta menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.

Sejak 2 Januari 2026, ketentuan tersebut diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

1. Periksa Terlebih Dahulu Surat Panggilan Polisi

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa surat panggilan yang diterima.

Pasal 26 ayat (1) KUHAP baru memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk memanggil Tersangka dan/atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan:

“Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.”

Dengan demikian, surat panggilan seharusnya menjelaskan alasan seseorang dipanggil untuk diperiksa.

Selain itu, Pasal 278 ayat (1) KUHAP baru mengatur bahwa panggilan kepada Saksi pada semua tahap pemeriksaan disampaikan paling lambat 3 hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan.

Karena itu, perhatikan:

• nama dan identitas pihak yang dipanggil;
• instansi penyidik;
• tanggal dan waktu pemeriksaan;
• tempat pemeriksaan;
• perkara yang berkaitan dengan panggilan; dan
• alasan pemanggilan.

Jika ada bagian yang tidak jelas, saksi dapat meminta penjelasan kepada penyidik sebelum pemeriksaan.

2. Apakah Saksi Wajib Datang?

Ya. Pasal 28 ayat (1) KUHAP baru menyatakan:

“Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan Penyidik.”

Artinya, status sebagai saksi tetap membawa kewajiban untuk memenuhi panggilan yang dilakukan sesuai hukum.

Karena itu, jangan mengabaikan surat panggilan tanpa alasan.

Baca juga: Apakah Saksi Berhak Didampingi Pengacara Saat Diperiksa Polisi?

3. Bagaimana Jika Saksi Tidak Bisa Hadir?

KUHAP baru membedakan antara tidak hadir dengan alasan yang sah dan menghindari pemeriksaan.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan:

“Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.”

Karena itu, apabila memang tidak dapat hadir karena sakit, berada di luar daerah, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sebaiknya segera berkomunikasi dengan penyidik.

Jangan sekadar tidak datang.

Sampaikan alasan secara tertulis apabila diperlukan dan simpan bukti komunikasi tersebut.

4. Bagaimana Jika Saksi Tidak Datang Tanpa Alasan?

Pasal 28 ayat (2) KUHAP baru mengatur:

“Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.”

Selain itu, jika seseorang menghindari pemeriksaan, Pasal 29 ayat (2) memungkinkan Penyidik mendatangi tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.

Karena itu, panggilan sebagai Saksi sebaiknya tidak diabaikan.

5. Ketahui Posisi Anda dalam Perkara

Sebelum menjalani pemeriksaan, pahami terlebih dahulu mengapa Anda dipanggil.

Misalnya:

• apakah Anda melihat langsung suatu peristiwa;
• mengetahui transaksi tertentu;
• menjadi pihak dalam suatu kontrak;
• bekerja pada perusahaan yang sedang diperiksa;
• menerima atau mengirim dana;
• memiliki dokumen tertentu; atau
• mengetahui informasi berkaitan dengan perkara.

Hal tersebut penting agar Anda dapat mempersiapkan dokumen dan mengingat fakta yang benar-benar diketahui.

Jangan membuat asumsi atau menebak kejadian yang sebenarnya tidak Anda ketahui.

6. Saksi Berhak Didampingi Pengacara

Ini merupakan salah satu perubahan penting dalam KUHAP baru.

Pasal 143 huruf b secara tegas menyatakan bahwa Saksi berhak:

“memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan.”

Artinya, saksi yang datang untuk diperiksa polisi dapat membawa pengacara.

Pendampingan tersebut terutama penting apabila perkara berkaitan dengan:

• transaksi keuangan;
• penggelapan;
• penipuan;
• korupsi;
• pencucian uang;
• perkara perusahaan;
• perbankan;
• tindak pidana elektronik; atau
• perkara lain yang mempunyai risiko hukum tinggi.

Namun, pengacara tidak menggantikan saksi dalam memberikan jawaban.

Saksi tetap menjawab berdasarkan fakta yang diketahui.

7. Saksi Berhak Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan

Pasal 33 ayat (3) KUHAP baru menegaskan:

“Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.”

Selain itu, Pasal 143 juga memberikan hak kepada saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.

Artinya, saksi tidak boleh dipaksa memberikan jawaban tertentu melalui intimidasi, ancaman, tekanan fisik, maupun tekanan psikologis.

Keterangan harus diberikan secara bebas berdasarkan apa yang memang diketahui oleh saksi.

8. Saksi Berhak Bebas dari Pertanyaan yang Menjerat

Pasal 143 huruf f KUHAP baru memberikan hak kepada saksi untuk:

“bebas dari pertanyaan yang menjerat.”

Ini menjadi perlindungan penting dalam pemeriksaan.

Penyidik tetap dapat menggali fakta secara mendalam. Namun, pertanyaan tidak boleh disusun dengan cara yang menjerat saksi untuk memberikan jawaban tertentu.

Karena itu, dengarkan pertanyaan dengan baik sebelum menjawab.

Jika pertanyaan tidak dipahami, saksi dapat meminta agar pertanyaan dijelaskan kembali.

9. Saksi Berhak Tidak Memberatkan Dirinya Sendiri

Pasal 143 huruf g memberikan perlindungan yang sangat penting.

Saksi berhak:

“menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji.”

Artinya, KUHAP baru secara tegas memberikan perlindungan terhadap self-incrimination.

Namun, hak tersebut tidak berarti saksi boleh memberikan keterangan palsu.

Jika memang tidak mengetahui, katakan tidak mengetahui.

Jika tidak mengingat, jangan membuat jawaban hanya untuk memenuhi pertanyaan penyidik.

10. Siapkan Dokumen yang Berkaitan dengan Pemeriksaan

Sebelum datang, periksa apakah Anda memiliki dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Misalnya:

• perjanjian;
• bukti transfer;
• invoice;
• email;
• surat;
• percakapan elektronik;
• laporan pekerjaan;
• bukti pembayaran; atau
• dokumen lain.

Namun, dokumen sebaiknya dipahami terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pemeriksaan.

Jangan memberikan penjelasan mengenai dokumen yang tidak Anda pahami atau tidak Anda ketahui asal-usulnya.

11. Baca BAP Sebelum Menandatangani

Setelah pemeriksaan, keterangan saksi akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atau BAP.

Pasal 36 ayat (1) KUHAP baru menyatakan:

“Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, dan/atau Saksi setelah membaca dan mengerti isinya.”

Kalimat “setelah membaca dan mengerti isinya” sangat penting.

Jangan langsung menandatangani BAP tanpa membacanya.

Periksa apakah:

• jawaban sesuai dengan yang Anda sampaikan;
• tidak ada kalimat yang memiliki arti berbeda;
• tanggal dan angka benar;
• nama orang atau perusahaan benar;
• tidak terdapat tambahan yang tidak pernah Anda katakan; dan
• seluruh koreksi sudah diperbaiki.

Jika ada bagian yang tidak tepat, minta diperbaiki sebelum menandatangani.

12. Apakah Saksi Boleh Menolak Menandatangani BAP?

KUHAP baru juga mengatur keadaan tersebut.

Pasal 36 ayat (3) menyatakan:

“Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, Penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.”

Dengan demikian, undang-undang mengenal kemungkinan saksi tidak bersedia menandatangani BAP.

Namun, penolakan sebaiknya memiliki alasan yang jelas.

Misalnya, terdapat keterangan dalam BAP yang tidak sesuai tetapi belum diperbaiki.

13. Apakah Status Saksi Bisa Berubah Menjadi Tersangka?

Bisa terjadi apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan bukti yang memenuhi syarat untuk menetapkan orang tersebut sebagai Tersangka.

Namun, seseorang tidak otomatis menjadi tersangka hanya karena telah diperiksa sebagai saksi.

Karena itu, apabila dari awal pemeriksaan ternyata pertanyaan mulai banyak mengarah kepada perbuatan pribadi saksi, transaksi yang dilakukannya, atau dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana, pendampingan Advokat layak dipertimbangkan.

Tujuannya bukan untuk menghindari pemeriksaan, tetapi untuk memastikan hak saksi tetap terlindungi.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Sebelum Datang ke Polisi?

Secara praktis, sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi:

1. baca surat panggilan secara teliti;
2. pahami perkara yang sedang diperiksa;
3. susun kronologi berdasarkan fakta yang benar-benar diketahui;
4. kumpulkan dokumen yang relevan;
5. jangan menghapus percakapan atau dokumen yang berkaitan dengan perkara;
6. pertimbangkan pendampingan pengacara jika perkara mempunyai risiko hukum; dan
7. datang sesuai jadwal yang ditentukan.

Hal terpenting adalah memberikan keterangan secara jujur dan sesuai dengan apa yang benar-benar diketahui.

Kesimpulan

Jika dipanggil polisi sebagai saksi, jangan langsung panik tetapi jangan pula mengabaikan panggilan.

Pasal 28 KUHAP baru mewajibkan Saksi yang dipanggil untuk hadir di hadapan Penyidik.

Namun, KUHAP baru juga memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada Saksi.

Pasal 143 memberikan hak kepada saksi untuk didampingi Advokat, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, serta menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.

Selain itu, sebelum menandatangani BAP, saksi berhak membaca dan memastikan bahwa seluruh keterangannya telah dicatat dengan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHAP.

Karena itu, orang yang menerima panggilan sebagai saksi sebaiknya memahami lebih dahulu posisi hukumnya, perkara yang sedang diperiksa, serta hak-haknya selama pemeriksaan.

Konsultasi Pendampingan Saksi dengan ILS Law Firm

ILS Law Firm memberikan konsultasi dan pendampingan bagi pihak yang dipanggil sebagai Saksi dalam proses pidana.

Pendampingan dapat dilakukan mulai dari memeriksa surat panggilan, mempersiapkan dokumen dan kronologi, mendampingi pemeriksaan di kepolisian atau instansi penyidik lainnya, hingga memberikan analisis apabila terdapat risiko hukum bagi Saksi.

Baca juga: Layanan Hukum Pidana ILS Law Firm

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id