25 May 2025

Apakah ada Daluwarsa Waktu jika Menagih Hutang?

Emir Dhia Isad, SH

Konsultan Hukum ILS Law Firm

Pelajari batas waktu penagihan hutang menurut hukum Indonesia. Pahami konsep daluwarsa, jangka waktu, dan cara mencegahnya agar hak tagih tetap berlaku.

Daftar Isi show

Pengantar

Dalam hubungan utang piutang, penting bagi kreditur untuk mengetahui bahwa hak menagih utang tidak berlaku selamanya. Hukum Indonesia mengatur batas waktu tertentu yang disebut dengan daluwarsa, di mana setelah jangka waktu tertentu, hak untuk menagih utang dapat hilang. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai daluwarsa penagihan hutang, dasar hukumnya, jangka waktu yang berlaku, serta cara mencegah agar hak tagih tidak hilang.

Pengertian Daluwarsa dalam Hukum Perdata

Menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), daluwarsa adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Dengan kata lain, daluwarsa dapat menyebabkan hilangnya hak untuk menuntut atau menagih suatu kewajiban hukum setelah jangka waktu tertentu berlalu tanpa adanya tindakan hukum dari pihak yang berhak.

Jangka Waktu Daluwarsa Penagihan Hutang

Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun.

Artinya, jika dalam jangka waktu 30 tahun sejak utang timbul tidak ada tindakan hukum dari kreditur untuk menagih utang tersebut, maka hak untuk menagih dapat hilang. Namun, terdapat pengecualian untuk jenis-jenis utang tertentu yang memiliki jangka waktu daluwarsa lebih singkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1968 hingga Pasal 1971 KUHPerdata.

Jangka Waktu Daluwarsa Khusus

Pasal 1968 KUHPerdata: Tuntutan para ahli dan pengajar, para penguasa rumah penginapan, rumah makan, dan buruh akan daluwarsa dengan lewatnya 1 tahun.
Pasal 1969 KUHPerdata: Tuntutan para dokter, ahli obat-obatan, juru sita, pengelola sekolah berasrama, dan buruh akan daluwarsa dengan lewatnya 2 tahun.
Pasal 1970 KUHPerdata: Tuntutan para advokat dan notaris untuk pembayaran jasa mereka akan daluwarsa dengan lewatnya 2 tahun.
Pasal 1971 KUHPerdata: Tuntutan tukang kayu, tukang batu, tukang lain, dan pengusaha toko akan daluwarsa dengan lewatnya 5 tahun.

Dengan demikian, penting bagi kreditur untuk mengetahui jenis utang yang dimiliki agar dapat menyesuaikan dengan jangka waktu daluwarsa yang berlaku.

Akibat Hukum Setelah Daluwarsa

Setelah jangka waktu daluwarsa terlewati, hak kreditur untuk menagih utang melalui jalur hukum akan hilang. Namun, utang tersebut tidak serta merta dianggap lunas. Utang yang telah daluwarsa menjadi perikatan alamiah (natuurlijk verbintenis), yaitu suatu perikatan yang tidak dapat dipaksakan melalui pengadilan, tetapi debitur tetap dapat membayar secara sukarela.

Cara Mencegah Daluwarsa Penagihan Hutang

Untuk mencegah hilangnya hak tagih akibat daluwarsa, kreditur dapat melakukan beberapa tindakan hukum yang dapat menghentikan atau menangguhkan jangka waktu daluwarsa, antara lain:

1. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Mengajukan gugatan ke pengadilan sebelum jangka waktu daluwarsa berakhir dapat menghentikan berjalannya waktu daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1979 KUHPerdata.

2. Mengirimkan Somasi atau Peringatan Tertulis

Mengirimkan somasi atau peringatan tertulis kepada debitur dapat dianggap sebagai tindakan hukum yang menghentikan jangka waktu daluwarsa.

3. Perjanjian Baru atau Pembaharuan Utang

Membuat perjanjian baru atau pembaharuan utang dapat menghentikan jangka waktu daluwarsa dan menggantinya dengan jangka waktu baru sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Penangguhan Daluwarsa

Selain cara-cara di atas, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan jangka waktu daluwarsa ditangguhkan, yaitu:

Anak-anak yang Belum Dewasa dan Orang di Bawah Pengampuan: Daluwarsa tidak berlaku terhadap mereka hingga mereka cakap hukum.
Hubungan Suami Istri: Daluwarsa tidak berjalan antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung.
Piutang Bersyarat: Daluwarsa tidak berjalan selama syarat belum terpenuhi.

Hal ini diatur dalam Pasal 1986 hingga Pasal 1991 KUHPerdata.

Kesimpulan

Hak untuk menagih utang memiliki batas waktu yang diatur dalam KUHPerdata. Umumnya, jangka waktu daluwarsa adalah 30 tahun, namun terdapat pengecualian untuk jenis utang tertentu dengan jangka waktu yang lebih singkat. Untuk menjaga agar hak tagih tetap berlaku, kreditur harus aktif melakukan tindakan hukum sebelum jangka waktu daluwarsa berakhir. Jika tidak, hak untuk menagih melalui jalur hukum akan hilang, meskipun debitur tetap dapat membayar secara sukarela.

Konsultasi Hukum ILS Law Firm

Jika Anda memerlukan bantuan atau konsultasi hukum terkait penagihan utang atau permasalahan hukum lainnya, termasuk hukum kesehatan, ILS Law Firm siap membantu Anda.

Kontak Kami: