business judgement rules

Business Judgment Rule: Perlindungan Direksi di Keputusan Bisnis

Picture of Resa Indrawan

Resa Indrawan

Lawyer ILS Law Firm

Direksi Perseroan Terbatas (PT) memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan mengambil berbagai keputusan bisnis. Namun, setiap keputusan tentu memiliki risiko. Investasi yang telah direncanakan dengan baik sekalipun dapat mengalami kerugian akibat perubahan pasar atau keadaan ekonomi.

Lalu, apakah Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian perusahaan?

Jawabannya, tidak selalu. Hukum perusahaan mengenal prinsip Business Judgment Rule (BJR) yang memberikan perlindungan hukum kepada Direksi sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan memenuhi persyaratan undang-undang.

Artikel ini menjelaskan pengertian Business Judgment Rule, dasar hukumnya di Indonesia, serta syarat perlindungan bagi Direksi PT dan BUMN.

Apa Itu Business Judgment Rule?

Business Judgment Rule adalah prinsip hukum perusahaan yang memberikan perlindungan kepada Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis, sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut diambil sesuai dengan persyaratan hukum.

Prinsip ini berkembang dalam hukum korporasi Amerika Serikat dan dikenal pula dalam hukum perusahaan Indonesia.

Business Judgment Rule bertujuan membedakan risiko bisnis yang wajar dengan kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian Direksi.

Dengan demikian, perusahaan dapat mengalami kerugian tanpa harus selalu membebankan tanggung jawab pribadi kepada Direksi.

Dasar Hukum Business Judgment Rule di Indonesia

Meskipun istilah Business Judgment Rule tidak disebut secara eksplisit dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), prinsip perlindungannya tercermin dalam Pasal 92 dan Pasal 97 UU PT.

1. Pasal 92 UU PT

Pasal 92 ayat (1) UU PT menyatakan:

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Selanjutnya, Pasal 92 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjalankan pengurusan berdasarkan kebijakan yang dipandang tepat, sepanjang sesuai dengan batasan undang-undang dan anggaran dasar.

Artinya, Direksi memiliki ruang untuk mengambil keputusan bisnis berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

2. Pasal 97 ayat (5) UU PT

Ketentuan utama yang mencerminkan perlindungan Business Judgment Rule terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.

Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

  1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Keempat persyaratan tersebut menjadi dasar penting perlindungan Business Judgment Rule bagi Direksi PT.

Sumber eksternal: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Apa Syarat agar Direksi Dilindungi Business Judgment Rule?

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Direksi ketika mengambil keputusan bisnis.

1. Tidak Melakukan Kesalahan atau Kelalaian

Direksi harus dapat membuktikan bahwa kerugian perusahaan bukan terjadi akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Misalnya, keputusan investasi diambil setelah memeriksa kondisi keuangan perusahaan, menganalisis risiko, dan mempertimbangkan informasi yang tersedia.

2. Bertindak dengan Itikad Baik dan Kehati-hatian

Direksi wajib mengutamakan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi.

Prinsip kehati-hatian juga mengharuskan Direksi mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang memadai, terutama untuk transaksi yang memiliki risiko besar.

3. Tidak Memiliki Benturan Kepentingan

Direksi harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas keputusan yang menyebabkan kerugian.

Misalnya, Direksi tidak menggunakan kewenangannya untuk memberikan keuntungan pribadi melalui transaksi perusahaan.

4. Mengambil Tindakan Pencegahan Kerugian

Direksi juga harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Langkah tersebut dapat berupa evaluasi kegiatan usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan, atau tindakan korektif ketika ditemukan risiko kerugian.

Contoh Penerapan Business Judgment Rule

Misalnya, Direksi sebuah perusahaan memutuskan membuka cabang baru setelah melakukan studi kelayakan, analisis pasar, dan perhitungan keuangan.

Namun, setelah berjalan satu tahun, cabang tersebut mengalami kerugian karena penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya operasional.

Apakah Direksi harus mengganti kerugian tersebut menggunakan harta pribadinya?

Tidak otomatis.

Apabila Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya dan seluruh persyaratan Pasal 97 ayat (5) UU PT terpenuhi, Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi berdasarkan ketentuan tersebut.

Sebaliknya, apabila terdapat kesalahan, kelalaian, atau benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian, perlindungan Business Judgment Rule dapat tidak berlaku.

Baca juga: Kapan Business Judgment Rule Tidak Berlaku dan Direksi Bisa Digugat?

Apakah Business Judgment Rule Juga Berlaku bagi Direksi BUMN?

Ya. Prinsip perlindungan Business Judgment Rule juga diatur bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU No. 1 Tahun 2025 dan terakhir UU No. 16 Tahun 2025, mengatur pertanggungjawaban Direksi dalam menjalankan pengurusan BUMN.

Pasal 9F ayat (1) UU BUMN memberikan perlindungan kepada Direksi yang dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah dilakukan tindakan pencegahan kerugian.

Dengan demikian, kerugian yang dialami BUMN tidak otomatis menjadi tanggung jawab pribadi Direksi apabila persyaratan perlindungan tersebut terpenuhi.

Sumber eksternal: UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU BUMN – JDIH BPK.

Bagaimana Direksi Membuktikan Business Judgment Rule?

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT, Direksi perlu membuktikan bahwa dirinya telah memenuhi persyaratan perlindungan hukum.

Untuk itu, Direksi sebaiknya menyimpan beberapa dokumen penting, antara lain:

  1. Risalah rapat Direksi yang mencatat dasar pengambilan keputusan;
  2. Studi kelayakan dan analisis risiko bisnis;
  3. Laporan keuangan serta informasi pendukung keputusan;
  4. Pendapat konsultan atau tenaga ahli apabila diperlukan; dan
  5. Dokumen pengawasan serta tindakan pencegahan kerugian.

Dokumen tersebut dapat membantu Direksi menunjukkan bahwa keputusan bisnis telah diambil melalui proses yang bertanggung jawab.

Selain itu, Direksi harus memperhatikan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar serta keputusan yang membutuhkan persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris.

Baca juga: Kapan Keputusan Direksi Sah Menurut Hukum?

Kesimpulan

Business Judgment Rule merupakan prinsip perlindungan hukum bagi Direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan telah berusaha mencegah kerugian.

Dasar hukum utamanya terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Prinsip perlindungan serupa juga diatur dalam Pasal 9F ayat (1) UU BUMN.

Dengan demikian, Direksi tidak harus bertanggung jawab secara pribadi hanya karena keputusan bisnisnya menyebabkan kerugian perusahaan, sepanjang dapat membuktikan seluruh persyaratan perlindungan yang ditentukan undang-undang.

Konsultasi Hukum Perusahaan dengan ILS Law Firm

Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai Business Judgment Rule, tanggung jawab Direksi, atau sengketa hukum perusahaan, ILS Law Firm menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum.

Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, atau panggilan telepon, maupun melalui pertemuan langsung.

WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
Website: www.ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru