Batas waktu pembayaran klaim asuransi telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini penting bagi nasabah yang telah mengajukan klaim asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, atau produk asuransi lainnya, tetapi belum menerima pembayaran dari perusahaan asuransi.
Lalu, berapa lama perusahaan asuransi wajib membayar klaim? Apakah pembayaran yang terlambat dapat dikenakan sanksi?
1. Berapa Lama Batas Waktu Pembayaran Klaim Asuransi?
Pasal 40 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 36 Tahun 2024 mewajibkan perusahaan asuransi menyelesaikan pembayaran klaim berdasarkan:
- Jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditentukan dalam polis; atau
- Paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau sejak adanya kepastian jumlah klaim yang harus dibayar.
Ketentuan tersebut menggunakan batas waktu yang lebih singkat.
Artinya, apabila polis mengatur pembayaran dalam 14 hari setelah jumlah klaim dipastikan, perusahaan harus mengikuti jangka waktu tersebut, bukan menunggu hingga 30 hari.
Aturan lengkapnya dapat dibaca melalui POJK Nomor 36 Tahun 2024.
2. Apakah Batas 30 Hari Dihitung Sejak Pengajuan Klaim?
Tidak selalu. Nasabah perlu membedakan tanggal pengajuan klaim dengan tanggal tercapainya kesepakatan atau kepastian jumlah klaim yang wajib dibayarkan.
Sebagai contoh, nasabah mengajukan klaim pada 1 September, tetapi perusahaan baru memastikan jumlah klaim pada 15 September.
Apabila tidak ada jangka waktu pembayaran dalam polis yang lebih singkat, batas 30 hari berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dihitung sejak adanya kepastian jumlah klaim tersebut.
Namun, perusahaan asuransi tidak boleh sengaja memperlambat pemeriksaan klaim untuk menunda pembayaran.
3. Apakah Perusahaan Asuransi Boleh Menunda Pembayaran Klaim?
Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 melarang perusahaan asuransi melakukan tindakan yang memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim maupun tindakan lain yang menyebabkan keterlambatan.
Selain itu, Pasal 37 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 36 Tahun 2024 mengatur larangan memperlambat penyelesaian dan pembayaran klaim.
Dengan demikian, perusahaan wajib memproses klaim secara wajar dan tidak boleh menggunakan pemeriksaan administrasi sebagai alasan untuk menunda pembayaran tanpa dasar yang sah.
4. Bagaimana Batas Pembayaran Klaim Setelah Putusan Pengadilan?
Pasal 40 ayat (3) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 36 Tahun 2024 mengatur bahwa apabila penyelesaian klaim telah dilimpahkan ke pengadilan, perusahaan wajib membayar paling lama 30 hari setelah putusan pembayaran klaim berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan menentukan lain.
Sementara itu, Pasal 40 ayat (2) mengatur pembayaran berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, paling lama 30 hari sejak putusan ditetapkan atau berdasarkan waktu lain yang ditentukan dalam putusan tersebut.
Baca juga: Prosedur Menggugat Klaim Asuransi di Pengadilan.
5. Apa Sanksi Jika Perusahaan Asuransi Terlambat Membayar Klaim?
Perusahaan asuransi yang melanggar kewajiban pembayaran klaim dapat menghadapi sanksi administratif berdasarkan UU Perasuransian dan peraturan OJK yang berlaku.
Pasal 70 dan Pasal 71 UU Perasuransian mengatur kewenangan OJK mengenakan sanksi administratif sesuai jenis pelanggaran, termasuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha.
Selain itu, keterlambatan pembayaran yang memenuhi unsur wanprestasi dapat menjadi dasar tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.
Namun, sanksi administratif tidak otomatis berarti nasabah akan memperoleh denda keterlambatan. Hak atas bunga atau ganti rugi harus memiliki dasar perjanjian atau hukum yang dapat dibuktikan.
6. Apa yang Harus Dilakukan Jika Klaim Belum Dibayar?
Nasabah sebaiknya meminta kepastian tertulis mengenai status pemeriksaan klaim, jumlah manfaat yang disetujui, dan tanggal pembayaran.
Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, nasabah dapat mengajukan pengaduan tertulis dan somasi.
Pasal 75 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur penyelesaian pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 10 hari kerja dalam kondisi tertentu.
Perlu diperhatikan, batas waktu penyelesaian pengaduan tersebut berbeda dengan batas waktu pembayaran klaim.
Ketentuan pengaduan dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen.
Apabila pengaduan tidak berhasil, nasabah dapat mempertimbangkan penyelesaian melalui LAPS SJK atau gugatan perdata sesuai ketentuan hukum.
Jika perusahaan asuransi terlambat atau tidak membayar klaim, ILS Law Firm menyediakan konsultasi hukum, somasi, negosiasi, dan pendampingan gugatan di Pengadilan Negeri. Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, telepon, maupun pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
