Bank Menolak Mengembalikan Uang Nasabah, Apa Hukumnya?

Bank menolak mengembalikan uang nasabah dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama apabila dana tabungan atau deposito yang menjadi hak nasabah tidak dapat dicairkan tanpa alasan yang jelas.

Penolakan dapat terjadi karena pemblokiran rekening, sengketa kepemilikan dana, atau tindakan bank yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Lalu, apakah bank boleh menahan uang nasabah? Bagaimana cara menuntut pengembalian dana dan ganti rugi?

1. Mengapa Bank Menolak Mengembalikan Uang Nasabah?

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan bank menolak pencairan dana antara lain:

1. Rekening sedang diblokir berdasarkan perintah pihak yang berwenang.
2. Deposito belum jatuh tempo atau terdapat persyaratan pencairan.
3. Terjadi sengketa mengenai kepemilikan dana.
4. Bank melakukan verifikasi identitas atau dokumen nasabah.
5. Terdapat perjanjian mengenai penggunaan dana untuk memenuhi kewajiban tertentu.
6. Bank melakukan kesalahan administrasi atau menolak pencairan tanpa alasan yang sah.

Namun, setiap penolakan harus diperiksa berdasarkan fakta, perjanjian, dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Apakah Bank Boleh Menahan Uang Nasabah?

Bank dapat menunda atau menolak pencairan dalam keadaan tertentu yang dibenarkan hukum.

Misalnya, rekening diblokir berdasarkan perintah otoritas yang berwenang atau terdapat kewajiban hukum yang mengharuskan bank menunda transaksi.

Namun, apabila dana merupakan hak nasabah, telah dapat dicairkan, dan tidak terdapat dasar hukum untuk menahannya, penolakan tersebut dapat menjadi pelanggaran kewajiban bank.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Artinya, bank wajib memenuhi perjanjian tabungan, deposito, atau produk perbankan lainnya yang dibuat secara sah.

3. Apa Tanggung Jawab Bank Menurut Peraturan OJK?

Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan bank bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum maupun perjanjian oleh pihak yang menjadi tanggung jawab bank.

Namun, Pasal 10 ayat (2) juga mengatur bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dapat membuktikan keterlibatan atau kesalahan konsumen sesuai ketentuan tersebut.

Dengan demikian, kewajiban pengembalian dana dan ganti rugi harus dinilai berdasarkan penyebab penolakan serta bukti masing-masing pihak.

Ketentuan selengkapnya dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023.

4. Apakah Nasabah Bisa Menggugat Bank?

Ya. Nasabah dapat menggugat bank apabila terdapat dasar hukum bahwa bank tidak memenuhi kewajiban pengembalian dana.

Pasal 1243 KUHPerdata dapat digunakan dalam gugatan wanprestasi apabila bank melanggar kewajiban perjanjian dan persyaratan tuntutan ganti rugi terpenuhi.

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum.

Menariknya, Pasal 245 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan:

“Dalam hal terdapat gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab PUSK.”

PUSK merupakan Pelaku Usaha Sektor Keuangan, termasuk bank.

Artinya, untuk gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, terdapat pengaturan khusus mengenai beban pembuktian unsur kesalahan. Namun, nasabah tetap perlu membuktikan kerugian dan hubungan sebab akibat sesuai hukum acara.

Peraturan tersebut dapat dibaca melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

5. Bagaimana Cara Meminta Pengembalian Uang kepada Bank?

Nasabah sebaiknya terlebih dahulu mengajukan pengaduan tertulis kepada bank dan meminta penjelasan mengenai alasan penolakan pencairan.

Langkah berikutnya meliputi:

1. Mengumpulkan bukti rekening, deposito, mutasi, dan korespondensi.
2. Meminta bank memberikan alasan penolakan secara tertulis.
3. Mengajukan keberatan dan meminta pengembalian dana.
4. Mengirim somasi apabila bank tidak memenuhi kewajiban.
5. Mengajukan pengaduan melalui Kontak 157 OJK apabila pengaduan kepada bank tidak terselesaikan.
6. Mempertimbangkan penyelesaian melalui LAPS SJK atau gugatan perdata.

Pasal 75 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur penyelesaian pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 10 hari kerja berikutnya sesuai persyaratan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 245 ayat (2) UU P2SK memberikan dasar bagi konsumen untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui otoritas sektor keuangan, lembaga penyelesaian sengketa yang disetujui, atau pengadilan.

6. Apa yang Bisa Dituntut Nasabah di Pengadilan?

Apabila bank terbukti melanggar kewajiban, nasabah dapat meminta pengadilan menghukum bank mengembalikan dana yang menjadi haknya.

Nasabah juga dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 atau Pasal 1365 KUHPerdata sesuai dasar gugatan dan kerugian yang terbukti.

Namun, nasabah tidak otomatis berhak atas ganti rugi immateriil atau sejumlah bunga tertentu tanpa dasar hukum dan pembuktian yang memadai.

Jika persoalannya berkaitan dengan pembobolan rekening atau transaksi tanpa persetujuan, baca juga artikel Dana di Rekening Hilang: Upaya Hukum Nasabah?.

Dengan demikian, bank yang menolak mengembalikan uang nasabah tanpa dasar hukum yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban melalui pengaduan, penyelesaian sengketa, atau gugatan perdata.

Jika Anda menghadapi sengketa pengembalian dana, pencairan deposito, atau penahanan saldo oleh bank, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan dokumen, somasi, negosiasi, dan gugatan di pengadilan. Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id