Salah satu pertanyaan yang sering muncul sebelum mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah: apakah terdapat jumlah minimal utang yang harus dimiliki Debitor? Jawabannya, UU
Kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor apabila memenuhi kondisi yang diatur dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU dapat menjadi salah satu upaya hukum yang efektif untuk menagih utang perusahaan, terutama ketika kreditor menghadapi debitor yang tidak
Permasalahan utang piutang tidak selalu harus diselesaikan melalui gugatan wanprestasi atau langsung melalui permohonan kepailitan. Dalam keadaan tertentu, Kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
A registered trademark in Indonesia may still be challenged and cancelled through legal proceedings if there are sufficient grounds under Indonesian trademark law. This issue
Trademark disputes may arise when a trademark has already been registered in Indonesia, but another party believes that the registration infringes its rights or should
Debt-related disputes in Indonesia are not always resolved through ordinary debt collection or civil litigation. Depending on the circumstances, creditors and debtors may use bankruptcy
Ketika utang tidak dibayar setelah jatuh tempo, kreditur memiliki beberapa pilihan upaya hukum. Pilihannya dapat berupa gugatan wanprestasi, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), atau
Utang tanpa perjanjian tertulis tetap dapat ditagih sepanjang dapat dibuktikan bahwa benar terdapat hubungan utang piutang dan kewajiban pembayaran dari pihak yang berutang. Dalam praktik,
Orang yang tidak membayar utang pada prinsipnya dapat digugat wanprestasi apabila terdapat kewajiban pembayaran yang telah disepakati tetapi tidak dilaksanakan setelah jatuh tempo. Namun, dalam
ILS Law Firm adalah Firma Hukum di Jakarta, Indonesia yang memberikan layanan jasa hukum dalam 2 (dua) sektor yaitu litigasi dan non litigasi.
