Apakah seseorang yang awalnya dipanggil polisi sebagai saksi bisa berubah status menjadi tersangka?
Jawabannya: bisa.
Namun, status saksi tidak otomatis berubah menjadi tersangka hanya karena seseorang telah beberapa kali diperiksa atau karena keterangannya berkaitan dengan suatu tindak pidana.
Sejak 2 Januari 2026, penetapan Tersangka diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penyidik harus memenuhi syarat hukum sebelum menetapkan seseorang sebagai Tersangka.
Kapan Saksi Bisa Menjadi Tersangka?
Ketentuan utama terdapat dalam Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru yang menyatakan:
“Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.”
Dengan demikian, seseorang yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi dapat kemudian ditetapkan sebagai Tersangka apabila selama penyidikan ditemukan minimal dua alat bukti yang menunjukkan dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana.
Jadi, perubahan status tersebut harus didasarkan pada bukti, bukan semata-mata karena seseorang sering dipanggil atau memberikan keterangan tertentu.
Baca juga: Hak Saksi Saat Diperiksa Polisi Menurut KUHAP Baru
Apakah Harus Diperiksa Sebagai Saksi Terlebih Dahulu?
Pasal 90 KUHAP baru menitikberatkan pada syarat penetapan Tersangka berupa minimal dua alat bukti.
Karena itu, hal yang paling penting bukan berapa kali seseorang sebelumnya diperiksa sebagai saksi, tetapi apakah terdapat alat bukti yang memenuhi syarat untuk menetapkannya sebagai Tersangka.
Dalam praktik, pemeriksaan seseorang sebagai saksi memang dapat menghasilkan informasi atau bukti yang kemudian digunakan Penyidik untuk menilai keterlibatan orang tersebut.
Apa yang Terjadi Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka?
Pasal 90 ayat (2) KUHAP baru mengatur:
“Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.”
Artinya, perubahan status menjadi Tersangka harus dilakukan secara formal melalui surat Penetapan Tersangka.
Seseorang tidak seharusnya hanya diberi tahu secara lisan bahwa dirinya sekarang menjadi Tersangka.
Bagaimana Jika Pertanyaan Polisi Mulai Mengarah kepada Saksi Sendiri?
Dalam kondisi seperti ini, saksi perlu memahami haknya.
Pasal 143 KUHAP baru memberikan hak kepada Saksi untuk mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan.
Selain itu, Pasal 143 juga memberikan hak kepada Saksi untuk:
“menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji.”
Ketentuan ini penting apabila pemeriksaan yang awalnya meminta seseorang menjelaskan perbuatan orang lain mulai mengarah kepada tindakan atau transaksi yang dilakukan saksi sendiri.
Hak tersebut bukan berarti saksi boleh berbohong. Namun, KUHAP baru memberikan perlindungan agar seseorang tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.
Tanda Pemeriksaan Mulai Berkaitan dengan Posisi Saksi
Saksi perlu lebih berhati-hati apabila pertanyaan mulai banyak membahas:
- tindakan yang dilakukan saksi sendiri;
- penerimaan atau pengiriman uang;
- dokumen yang ditandatangani saksi;
- komunikasi dengan pihak yang diduga melakukan tindak pidana;
- keuntungan yang diterima saksi;
- kewenangan saksi dalam perusahaan; atau
- alasan saksi melakukan suatu tindakan tertentu.
Keadaan tersebut tidak otomatis berarti saksi akan menjadi Tersangka.
Namun, jika pertanyaan sudah menyentuh kemungkinan pertanggungjawaban pidana pribadi, pendampingan Advokat sebaiknya dipertimbangkan.
Baca juga: Apakah Saksi Berhak Didampingi Pengacara Saat Diperiksa Polisi?
Apakah Saksi yang Dipanggil Berkali-kali Pasti Akan Menjadi Tersangka?
Tidak. Saksi dapat dipanggil kembali karena Penyidik membutuhkan tambahan keterangan, klarifikasi, atau konfirmasi terhadap bukti baru.
Karena itu, jumlah pemeriksaan tidak menentukan seseorang menjadi Tersangka.
Penetapan Tersangka tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 90 KUHAP baru, yaitu adanya dugaan melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Saksi?
Jika saksi mulai merasa pemeriksaan mengarah kepada dugaan keterlibatan dirinya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- pahami perkara yang sedang diperiksa;
- jawab berdasarkan fakta yang benar-benar diketahui;
- jangan memberikan jawaban berdasarkan dugaan;
- baca BAP dengan teliti sebelum menandatangani;
- simpan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan; dan
- pertimbangkan pendampingan Advokat apabila terdapat risiko hukum terhadap diri sendiri.
Pendampingan hukum bukan berarti seseorang menghindari pemeriksaan. Tujuannya adalah memastikan pemeriksaan dan perlindungan hak berlangsung sesuai KUHAP.
Kesimpulan
Saksi bisa berubah status menjadi Tersangka.
Namun, perubahan tersebut tidak terjadi secara otomatis hanya karena seseorang telah diperiksa sebagai saksi.
Pasal 90 KUHAP baru mensyaratkan penetapan Tersangka dilakukan oleh Penyidik berdasarkan minimal dua alat bukti.
Penetapan tersebut juga harus dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka dan diberitahukan kepada orang yang bersangkutan paling lama satu hari sejak surat tersebut dikeluarkan.
Karena itu, apabila pemeriksaan sebagai saksi mulai mengarah pada dugaan keterlibatan pribadi, penting untuk memahami hak yang diberikan Pasal 143 KUHAP, termasuk hak didampingi Advokat dan hak menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan diri sendiri.
Konsultasi Pendampingan Saksi dengan ILS Law Firm
ILS Law Firm memberikan konsultasi dan pendampingan bagi pihak yang diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pidana, termasuk apabila terdapat risiko perubahan status menjadi Tersangka.
Pendampingan dapat dilakukan sejak persiapan pemeriksaan, analisis posisi hukum, pemeriksaan di hadapan Penyidik, hingga proses hukum selanjutnya.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
