Seseorang yang dipanggil polisi sebagai saksi tidak hanya mempunyai kewajiban memberikan keterangan. Saksi juga memiliki sejumlah hak yang wajib dihormati selama proses pemeriksaan.
Sejak 2 Januari 2026, hak saksi diatur lebih tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru.
Salah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 143 KUHAP. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada saksi untuk didampingi Advokat, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, serta menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.
Karena itu, orang yang diperiksa sebagai saksi sebaiknya memahami hak-haknya sebelum memberikan keterangan kepada penyidik.
Dasar Hukum Hak Saksi dalam KUHAP Baru
Hak saksi secara khusus diatur dalam Pasal 143 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Pasal 143 mengatur bahwa Saksi antara lain berhak:
“memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;”
“memberikan keterangan tanpa tekanan;”
“bebas dari pertanyaan yang menjerat;”
dan
“menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji.”
Selain itu, Pasal 143 juga mengatur hak atas Bantuan Hukum, Penerjemah, perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, serta perlindungan dari penyiksaan dan intimidasi.
1. Saksi Berhak Didampingi Pengacara
Salah satu perubahan penting dalam KUHAP baru adalah adanya pengaturan tegas mengenai pendampingan Advokat bagi saksi.
Pasal 143 huruf b menyatakan bahwa Saksi berhak:
“memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan.”
Artinya, saksi dapat datang ke pemeriksaan polisi bersama pengacara.
Hak tersebut juga diperkuat oleh Pasal 150 KUHAP baru. Pasal itu memberikan hak kepada Advokat untuk memberikan jasa hukum atau Bantuan Hukum kepada Saksi serta mendampinginya pada semua tahap pemeriksaan.
Namun, pengacara tidak boleh menjawab pertanyaan menggantikan saksi.
Saksi tetap harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang benar-benar diketahui.
Baca juga: Apakah Saksi Berhak Didampingi Pengacara Saat Diperiksa Polisi?
2. Saksi Berhak Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan
Pasal 143 huruf d memberikan hak kepada Saksi untuk:
“memberikan keterangan tanpa tekanan.”
Hak tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP baru yang berbunyi:
“Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.”
Karena itu, penyidik tidak boleh memperoleh keterangan saksi melalui ancaman, intimidasi, kekerasan, maupun tekanan psikologis.
Saksi harus dapat memberikan jawaban secara bebas sesuai fakta yang diketahuinya.
Jika tidak mengetahui suatu peristiwa, saksi tidak perlu membuat jawaban berdasarkan dugaan.
3. Saksi Berhak Bebas dari Pertanyaan yang Menjerat
Pasal 143 huruf f KUHAP baru menyatakan bahwa Saksi berhak:
“bebas dari pertanyaan yang menjerat.”
Ketentuan ini penting karena pemeriksaan saksi bertujuan menggali informasi mengenai suatu perkara, bukan memaksa seseorang memberikan jawaban tertentu.
Pertanyaan penyidik tentu dapat bersifat mendalam dan detail.
Namun, pertanyaan tidak seharusnya dibuat sedemikian rupa sehingga saksi diarahkan untuk mengakui suatu keadaan yang sebenarnya tidak pernah disampaikan.
Jika saksi tidak memahami pertanyaan, saksi dapat meminta agar pertanyaan dijelaskan atau diulangi.
4. Saksi Berhak Tidak Memberatkan Dirinya Sendiri
KUHAP baru juga memberikan perlindungan terhadap self-incrimination.
Pasal 143 huruf g menyatakan bahwa Saksi berhak:
“menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji.”
Ini merupakan hak yang sangat penting.
Seseorang yang diperiksa sebagai saksi tidak boleh dipaksa memberikan keterangan yang justru menempatkan dirinya sendiri dalam risiko pidana.
Namun, ketentuan ini tidak berarti saksi boleh memberikan keterangan palsu.
Saksi tetap harus memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap hal-hal yang memang diterangkannya.
5. Saksi Berhak Mendapat Bantuan Hukum
Selain pendampingan Advokat, Pasal 143 huruf c juga menyebutkan bahwa Saksi berhak:
“mendapat Bantuan Hukum.”
KUHAP baru bahkan memasukkan saksi sebagai salah satu pihak yang dapat memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma apabila tidak mampu.
Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa.
Saksi juga mendapat perlindungan dalam proses peradilan pidana.
6. Saksi Berhak Mendapat Penerjemah atau Juru Bahasa
Pasal 143 huruf e memberikan hak kepada saksi untuk memperoleh Penerjemah atau juru bahasa.
Hak ini penting jika saksi:
- tidak memahami bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan;
- merupakan warga negara asing;
- mempunyai keterbatasan komunikasi tertentu; atau
- membutuhkan bantuan bahasa agar keterangannya dapat dipahami secara tepat.
Tujuannya agar kesalahan bahasa tidak mengubah makna keterangan yang diberikan.
7. Saksi Berhak Mendapat Perlindungan Jika Mengalami Ancaman
Pasal 143 huruf h memberikan hak kepada Saksi untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya.
Selain KUHAP baru, perlindungan saksi saat ini juga diatur melalui UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
UU tersebut mulai berlaku pada 20 Mei 2026 dan menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana sebelumnya diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014.
Karena itu, saksi yang menerima ancaman akibat keterangannya dapat mempertimbangkan mekanisme perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Identitas Saksi Dapat Dirahasiakan
Pasal 143 huruf i juga memberikan hak kepada Saksi untuk:
“dirahasiakan identitasnya.”
Namun, penerapan hak ini harus dilihat berdasarkan jenis perkara, kebutuhan perlindungan, dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Hak tersebut menjadi penting terutama ketika kesaksian menimbulkan risiko keamanan bagi saksi atau keluarganya.
9. Saksi Dilindungi dari Penyiksaan dan Intimidasi
Pasal 143 huruf m memberikan perlindungan yang sangat tegas.
Saksi berhak:
“bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
Karena itu, pemeriksaan saksi tetap harus menghormati martabat manusia.
Status sebagai saksi tidak membuat aparat bebas menggunakan tekanan untuk mendapatkan keterangan.
10. Saksi Harus Membaca BAP Sebelum Menandatangani
Hak saksi juga berkaitan dengan pencatatan keterangannya.
Pasal 36 KUHAP baru mengatur bahwa keterangan Saksi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan atau BAP.
BAP ditandatangani setelah saksi membaca dan mengerti isinya.
Karena itu, sebelum menandatangani BAP, saksi sebaiknya memeriksa:
- apakah jawaban sudah dicatat dengan benar;
- apakah terdapat kalimat yang berbeda makna;
- apakah nama, tanggal, dan angka sudah tepat;
- apakah ada keterangan yang tidak pernah disampaikan; dan
- apakah koreksi yang diminta sudah dimasukkan.
Jika isi BAP tidak sesuai, saksi sebaiknya meminta perbaikan terlebih dahulu.
Baca juga: Dipanggil Polisi Sebagai Saksi, Apa yang Harus Dilakukan?
Apakah Saksi Tetap Wajib Memberikan Keterangan yang Benar?
Ya. Adanya berbagai hak tersebut bukan berarti saksi bebas memberikan keterangan yang tidak benar.
Pasal 33 ayat (2) KUHAP baru mengatur bahwa Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, meskipun dalam kondisi tertentu saksi dapat dipertemukan satu sama lain, dan Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
Karena itu, perlindungan hak saksi harus dibedakan dari kewajiban memberikan keterangan secara jujur.
Apakah Status Saksi Bisa Berubah Menjadi Tersangka?
Status seseorang sebagai saksi tidak otomatis membuatnya kebal dari proses pidana.
Jika dalam perkembangan penyidikan ditemukan minimal dua alat bukti mengenai dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana, penyidik dapat melakukan proses penetapan Tersangka sesuai ketentuan KUHAP.
Karena itu, hak menolak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri menjadi penting.
Pendampingan Advokat juga layak dipertimbangkan jika pertanyaan penyidik mulai berkaitan langsung dengan perbuatan, transaksi, atau tindakan pribadi saksi yang berpotensi menimbulkan risiko pidana.
Kesimpulan
KUHAP baru memberikan perlindungan yang jauh lebih jelas terhadap Saksi.
Pasal 143 UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa saksi antara lain berhak didampingi Advokat, mendapatkan Bantuan Hukum, memberikan keterangan tanpa tekanan, memperoleh Penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, serta menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.
Saksi juga berhak mendapatkan perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, serta bebas dari penyiksaan dan intimidasi.
Namun, hak tersebut tidak menghilangkan kewajiban saksi untuk memberikan keterangan yang benar.
Karena itu, orang yang diperiksa sebagai saksi sebaiknya memahami batas antara kewajiban memberikan keterangan dan haknya untuk memperoleh perlindungan selama proses pemeriksaan.
Konsultasi Pendampingan Saksi dengan ILS Law Firm
ILS Law Firm memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pihak yang dipanggil atau diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pidana.
Pendampingan dapat dilakukan mulai dari persiapan pemeriksaan, analisis risiko hukum, pemeriksaan di kepolisian atau instansi penyidik lainnya, hingga pendampingan pada proses hukum berikutnya.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
