Pelajari ketentuan hukum terkait pertanggungjawaban dokter dalam praktik medis di Indonesia. ILS Law Firm siap membantu konsultasi hukum kesehatan.
Pendahuluan
Profesi dokter memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, dokter tidak lepas dari risiko hukum, terutama terkait dugaan malpraktik medis. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah dokter dapat dituntut secara hukum di Indonesia.
Dasar Hukum Pertanggungjawaban Dokter
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan secara komprehensif, termasuk pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis. Pasal 308 ayat (1) menyatakan bahwa tenaga medis yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis independen. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi dokter agar tidak serta-merta dipidana tanpa proses yang adil.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dokter. Pasal 359 menyebutkan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 360 menambahkan bahwa jika kelalaian tersebut menyebabkan luka berat, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
Prosedur Penuntutan Dokter
Sebelum dokter dapat dituntut secara hukum, terdapat prosedur yang harus dilalui:
- Rekomendasi Majelis: Sebelum dilakukan penyidikan, aparat penegak hukum harus meminta rekomendasi dari majelis independen yang akan menilai apakah tindakan dokter sesuai dengan standar profesi.
- Pemeriksaan Etik: Jika terdapat dugaan pelanggaran etik, maka kasus akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
- Penyidikan: Jika rekomendasi dari majelis menyatakan bahwa terdapat pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum dapat melanjutkan ke tahap penyidikan.
Tanggung Jawab Hukum Dokter
Tanggung Jawab Pidana
Dokter dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian serius bagi pasien. Namun, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau niat jahat dalam tindakan tersebut.
Tanggung Jawab Perdata
Pasien dapat mengajukan gugatan perdata jika mengalami kerugian akibat tindakan dokter. Dasar hukum gugatan ini dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai KUHPerdata.
Kesimpulan
Dokter dapat dituntut secara hukum jika terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran dalam praktik medisnya. Namun, terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dilalui untuk memastikan bahwa penuntutan tersebut adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Konsultasi Hukum ILS Law Firm
ILS Law Firm menyediakan layanan konsultasi hukum khusus di bidang kesehatan. Kami siap membantu Anda dalam memahami hak dan kewajiban hukum sebagai tenaga medis, serta memberikan pendampingan dalam menghadapi sengketa hukum. Hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut.
Kontak:
- WhatsApp: +62 812-3456-7890
- Email: info@ilslawfirm.co.id
