Perbedaan PPJB dan AJB dalam pembelian rumah penting dipahami sebelum membeli properti dari developer maupun penjual perorangan. Sebagian pembeli menganggap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan rumah, padahal PPJB dan Akta Jual Beli (AJB) memiliki fungsi hukum yang berbeda.
Lalu, apa perbedaan PPJB dan AJB? Apakah rumah yang sudah dibayar lunas tetapi masih menggunakan PPJB telah menjadi milik pembeli secara hukum?
1. Apa Itu PPJB dalam Pembelian Rumah?
PPJB merupakan perjanjian pendahuluan antara penjual dan pembeli sebelum pelaksanaan jual beli melalui AJB.
Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan:
“Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Selanjutnya, Pasal 42 ayat (2) mengatur persyaratan kepastian status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta keterbangunan perumahan paling sedikit 20%.
Dengan demikian, PPJB berfungsi mengikat kesepakatan dan kewajiban para pihak sebelum transaksi jual beli dapat diselesaikan melalui AJB.
2. Apa Itu AJB dalam Pembelian Rumah?
AJB adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti pelaksanaan jual beli hak atas tanah.
Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Artinya, AJB merupakan dokumen utama yang digunakan untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli di Kantor Pertanahan.
3. Apa Perbedaan PPJB dan AJB?
Perbedaan utama terletak pada fungsi hukumnya.
PPJB mengikat janji penjual dan pembeli untuk melaksanakan jual beli berdasarkan persyaratan yang disepakati. Sementara itu, AJB membuktikan pelaksanaan transaksi jual beli hak atas tanah dan menjadi dasar pendaftaran peralihan hak.
Khusus pembelian rumah dalam sistem PPJB developer, Pasal 22K ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 menentukan:
“PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris.”
Berbeda dengan PPJB, AJB dibuat oleh PPAT yang berwenang. Seorang notaris dapat membuat AJB apabila juga memiliki jabatan dan kewenangan sebagai PPAT.
4. Apakah PPJB Bisa Menjadi Bukti Kepemilikan Rumah?
PPJB dapat menjadi bukti adanya hubungan perjanjian dan hak pembeli terhadap penjual. Namun, PPJB tidak dapat disamakan dengan sertifikat hak atas tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli.
Pembeli yang hanya memiliki PPJB, meskipun sudah membayar lunas, masih perlu memastikan penyelesaian AJB dan pendaftaran balik nama sesuai ketentuan pertanahan.
Hal ini penting karena sertifikat yang masih atas nama developer dapat menimbulkan persoalan apabila tanah dijaminkan kepada bank, terjadi sengketa, atau developer dinyatakan pailit.
Meskipun demikian, PPJB tetap memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian dan dapat menjadi dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban penjual.
5. Bagaimana Jika Developer Menolak Membuat AJB?
Apabila pembeli telah memenuhi kewajibannya, tetapi developer tidak bersedia melaksanakan AJB sesuai perjanjian, pembeli dapat mengirim somasi dan meminta penyelesaian.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar tuntutan ganti rugi apabila developer melakukan wanprestasi dan persyaratan hukumnya terpenuhi.
Pembeli dapat mempertimbangkan gugatan perdata untuk meminta developer memenuhi kewajiban pembuatan AJB, menyelesaikan dokumen pertanahan, atau membayar ganti rugi berdasarkan keadaan perkara.
Oleh karena itu, pembeli rumah sebaiknya tidak berhenti pada penandatanganan PPJB. Pastikan transaksi dilanjutkan dengan AJB dan balik nama sertifikat agar hak atas tanah tercatat secara jelas di Kantor Pertanahan.
Jika ingin berkonsultasi mengenai PPJB, AJB, pengalihan sertifikat rumah, atau sengketa dengan developer, silakan menghubungi ILS Law Firm melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau konsultasi langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







