Travel umrah gagal memberangkatkan jemaah merupakan persoalan hukum yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Dalam praktiknya, sejumlah jemaah telah melunasi biaya perjalanan, tetapi keberangkatan terus ditunda, dibatalkan sepihak, atau tidak pernah dilaksanakan.
Lalu, apakah jemaah dapat menggugat travel umrah? Bisakah uang dikembalikan dan pengurus travel dilaporkan ke polisi?
1. Apakah Travel Umrah Wajib Memberangkatkan Jemaah?
Perusahaan yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memenuhi kewajiban pelayanan sesuai ketentuan hukum dan perjanjian dengan jemaah.
UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan, pelayanan, dan pelindungan jemaah umrah.
Pasal 88 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur hak jemaah yang menggunakan PPIU untuk memperoleh pelayanan perjalanan ibadah umrah.
Karena itu, travel tidak boleh mengabaikan kewajiban keberangkatan, akomodasi, transportasi, dan pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
Selengkapnya, baca UU Nomor 14 Tahun 2025.
2. Apakah Gagal Memberangkatkan Jemaah Termasuk Wanprestasi?
Ya, apabila travel tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan tanpa alasan hukum yang membebaskannya dari tanggung jawab, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.
Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak.
Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan apabila persyaratannya terpenuhi.
Contohnya, jemaah telah membayar paket umrah Rp35 juta dengan jadwal keberangkatan tertentu. Namun, travel tidak menyediakan tiket, visa, atau keberangkatan sesuai kesepakatan.
Dalam keadaan tersebut, jemaah dapat meminta pemenuhan perjanjian atau mempertimbangkan pembatalan perjanjian beserta tuntutan pengembalian pembayaran dan ganti rugi sesuai hukum.
3. Apakah Travel Umrah Wajib Mengembalikan Uang Jemaah?
Apabila perjalanan gagal dilaksanakan karena kesalahan atau pelanggaran kewajiban pihak travel, jemaah dapat menuntut pengembalian biaya yang telah dibayarkan.
Pasal 4 huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
Selain itu, Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Namun, besarnya pengembalian perlu mempertimbangkan penyebab pembatalan, ketentuan kontrak yang sah, serta biaya yang secara hukum dapat diperhitungkan.
Travel tidak dapat begitu saja menolak seluruh pengembalian biaya dengan alasan uang telah digunakan tanpa menunjukkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Apa Sanksi Travel Umrah yang Gagal Memberangkatkan Jemaah?
Selain tanggung jawab perdata, perusahaan PPIU dapat menghadapi sanksi administratif.
PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur sanksi terhadap penyelenggara perjalanan umrah yang gagal memberangkatkan jemaah atau tidak memenuhi kewajiban pelayanan.
Pasal 470 mengatur beberapa bentuk sanksi administratif, termasuk penghentian sementara kegiatan, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan perizinan berusaha sesuai jenis dan tingkat pelanggaran.
Misalnya, kegagalan memberangkatkan jemaah yang melewati batas waktu tertentu dapat menjadi dasar tindakan administratif berdasarkan ketentuan tersebut.
Karena itu, jemaah dapat mengadukan pelanggaran kepada Kementerian Haji dan Umrah.
Peraturan lengkap dapat dibaca melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
5. Bisakah Travel Umrah Dilaporkan karena Penipuan?
Bisa, apabila terdapat bukti yang menunjukkan unsur tindak pidana penipuan.
Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan, termasuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan seseorang menyerahkan barang atau membuat utang.
Contohnya, pengurus travel menawarkan paket umrah dengan janji keberangkatan tertentu, padahal sejak awal mengetahui bahwa layanan tersebut tidak akan dilaksanakan, kemudian menggunakan keterangan palsu untuk memperoleh pembayaran.
Namun, kegagalan memberangkatkan jemaah tidak otomatis merupakan penipuan. Apabila persoalan hanya berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kontrak tanpa unsur tipu muslihat yang terbukti, sengketa tersebut pada dasarnya bersifat perdata.
Selain itu, Pasal 122 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah UU Nomor 14 Tahun 2025 mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan atau memberangkatkan jemaah.
6. Bagaimana Upaya Hukum Jemaah yang Gagal Berangkat?
Jemaah dapat menempuh langkah berikut:
- Mengumpulkan bukti pembayaran, formulir pendaftaran, perjanjian paket, brosur, dan komunikasi dengan travel.
- Meminta penjelasan tertulis mengenai alasan kegagalan keberangkatan.
- Meminta pengembalian biaya atau jadwal pengganti berdasarkan kesepakatan yang sah.
- Mengirim somasi apabila travel tidak memenuhi kewajibannya.
- Mengadukan penyelenggara kepada Kementerian Haji dan Umrah.
- Mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan apabila tidak terdapat penyelesaian.
- Melaporkan dugaan penipuan kepada kepolisian apabila ditemukan bukti tindak pidana.
Apabila korban berjumlah banyak, jemaah juga dapat mempertimbangkan gugatan bersama atau mekanisme gugatan perwakilan kelompok apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
7. Apa yang Bisa Dituntut dalam Gugatan Travel Umrah?
Dalam gugatan wanprestasi, jemaah dapat meminta pengadilan menghukum travel mengembalikan biaya perjalanan yang telah dibayarkan.
Selain itu, Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata dapat menjadi dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi sesuai keadaan perkara.
Kerugian dapat mencakup pembayaran paket, pengeluaran tambahan yang berkaitan langsung dengan kegagalan keberangkatan, serta kerugian lain yang mempunyai dasar hukum dan dapat dibuktikan.
Dengan demikian, travel umrah yang gagal memberangkatkan jemaah dapat digugat secara perdata. Sanksi administratif atau laporan pidana juga dapat ditempuh apabila terdapat pelanggaran yang memenuhi ketentuan masing-masing.
Jika mengalami kegagalan keberangkatan umrah, penolakan refund, atau dugaan penipuan oleh perusahaan travel, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan dokumen, somasi, negosiasi, gugatan perdata, dan pendampingan laporan pidana.
Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
