ils law firm lawyer

Tanggung Jawab Developer Perumahan terhadap Pembeli Rumah

Picture of Adi Surya Wijaya, SH, MH

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Tanggung jawab developer perumahan terhadap pembeli rumah tidak hanya sebatas membangun dan menyerahkan rumah. Developer juga wajib memenuhi persyaratan pemasaran, membangun sesuai perjanjian, menyediakan fasilitas umum, serta memberikan kepastian hukum kepada pembeli.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur berbagai kewajiban tersebut.

Lalu, apa saja tanggung jawab developer perumahan terhadap pembeli?

1. Developer Wajib Membangun Perumahan Sesuai Ketentuan

Pasal 32 ayat (1) UU Perumahan menyatakan:

“Pembangunan perumahan meliputi:

a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau

b. peningkatan kualitas perumahan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya mencakup bangunan rumah, tetapi juga fasilitas pendukungnya.

Selain itu, Pasal 32 ayat (2) mengatur penggunaan teknologi dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan serta memperhatikan kesehatan.

2. Developer Wajib Memenuhi Persyaratan PPJB Rumah

Pasal 42 ayat (2) UU Perumahan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa perjanjian pendahuluan jual beli harus memenuhi kepastian mengenai:

  1. Status kepemilikan tanah;
  2. Hal yang diperjanjikan;
  3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  4. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; serta
  5. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20%.

Dengan demikian, developer harus memenuhi persyaratan tersebut sebelum mengikat pembeli melalui PPJB.

Selain itu, Pasal 22G ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa developer bertanggung jawab atas informasi pemasaran yang disampaikan agen penjualan.

3. Developer Tidak Boleh Menarik Pembayaran Melebihi Ketentuan

Pasal 45 UU Perumahan mengatur:

“Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun tidak boleh melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).”

Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada pembeli agar developer tidak menarik pembayaran melebihi batas sebelum memenuhi persyaratan hukum.

Aturan pelaksana mengenai pembayaran dan PPJB juga terdapat dalam Pasal 22L PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021.

4. Developer Wajib Menyediakan Fasilitas Umum Perumahan

Pasal 47 ayat (2) UU Perumahan menyatakan:

“Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.”

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (4) mengatur kewajiban menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, developer tidak boleh mengabaikan pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum yang menjadi kewajibannya.

5. Apakah Developer Perumahan Bisa Digugat?

Pembeli dapat menggugat developer apabila developer tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian atau ketentuan hukum.

Pasal 134 UU Perumahan melarang penyelenggaraan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Selain itu, Pasal 147–149 mengatur penyelesaian sengketa, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan melalui pengadilan umum.

Pembeli juga dapat menggunakan Pasal 1243 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi apabila memenuhi persyaratan hukumnya.

Dengan demikian, developer wajib mempertanggungjawabkan pembangunan, pemasaran, dan penyerahan rumah sesuai hukum serta perjanjian.

Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai sengketa developer perumahan, silakan menghubungi ILS Law Firm.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru