ils law firm lawyer

Syarat PPJB Rumah dengan Developer Menurut Undang-Undang

Picture of Muh. Aidil Akbar, S.H.

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan dokumen penting dalam transaksi pembelian rumah dari developer, terutama apabila rumah masih dalam tahap pembangunan. Melalui PPJB, pembeli dan developer menyepakati harga, spesifikasi bangunan, jadwal pembayaran, serta waktu penyerahan rumah.

Namun, tidak semua PPJB otomatis memberikan perlindungan hukum yang memadai. Pembeli perlu memastikan developer memenuhi persyaratan sebelum membuat PPJB dan mencantumkan klausul yang jelas agar tidak dirugikan di kemudian hari.

1. Apa Syarat Membuat PPJB Rumah Menurut Undang-Undang?

Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 memperbolehkan rumah yang masih dalam tahap pembangunan dipasarkan melalui sistem PPJB.

Selanjutnya, Pasal 42 ayat (2) menentukan bahwa PPJB baru dapat dilakukan setelah terdapat kepastian mengenai:

  1. Status kepemilikan tanah;
  2. Hal yang diperjanjikan;
  3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  4. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; serta
  5. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20%.

Khusus rumah tunggal atau rumah deret, ketentuan keterbangunan 20% dihitung dari seluruh jumlah unit rumah yang direncanakan, disertai ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Dengan demikian, developer tidak boleh membuat PPJB tanpa memenuhi persyaratan kepastian tersebut.

2. Apa Saja Isi PPJB Rumah yang Wajib Dicantumkan?

Pasal 22J PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa PPJB paling sedikit memuat:

  1. Identitas para pihak;
  2. Uraian objek PPJB;
  3. Harga rumah dan tata cara pembayaran;
  4. Jaminan pelaku pembangunan;
  5. Hak dan kewajiban para pihak;
  6. Waktu serah terima bangunan;
  7. Pemeliharaan bangunan;
  8. Penggunaan bangunan;
  9. Pengalihan hak;
  10. Pembatalan dan berakhirnya PPJB; dan
  11. Penyelesaian sengketa.

Karena itu, pembeli sebaiknya memastikan PPJB menjelaskan spesifikasi rumah, luas tanah dan bangunan, jenis material, fasilitas perumahan, jadwal pembangunan, serta konsekuensi apabila developer terlambat menyerahkan rumah.

3. Apakah PPJB Harus Dibuat di Hadapan Notaris?

Ya. Pasal 22K ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 menentukan:

“PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris.”

Selain itu, Pasal 22K ayat (1) dan ayat (2) memberikan hak kepada calon pembeli untuk mempelajari PPJB paling singkat 7 hari kerja sebelum penandatanganan.

Dengan demikian, pembeli memiliki kesempatan memeriksa seluruh klausul sebelum menyetujui perjanjian.

4. Bagaimana Membuat PPJB yang Kuat Menurut Hukum?

Agar memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, pembeli sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut:

  • Pastikan identitas developer, badan hukum, dan kewenangan pihak yang menandatangani jelas.
  • Periksa sertifikat tanah, status hak, dan kemungkinan adanya hak tanggungan atau sengketa.
  • Cantumkan spesifikasi rumah, luas tanah, denah, dan fasilitas sebagai lampiran PPJB.
  • Tentukan jadwal pembayaran dan serah terima secara terperinci.
  • Atur denda keterlambatan, pembatalan, pengembalian uang, dan ganti rugi secara jelas.
  • Pastikan setiap perubahan perjanjian mendapat persetujuan tertulis para pihak.

PPJB yang dibuat di hadapan notaris memberikan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik sepanjang memenuhi ketentuan hukum. Namun, hal tersebut tidak otomatis menjamin seluruh isi perjanjian benar-benar dilaksanakan oleh developer.

Oleh karena itu, pemeriksaan legalitas tanah, dokumen pembangunan, dan isi perjanjian tetap penting sebelum pembeli menandatangani PPJB.

Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai PPJB rumah, pemeriksaan perjanjian, atau sengketa dengan developer, silakan menghubungi ILS Law Firm.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru