ILS Law Firm

Syarat Mengajuan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

Picture of Resa Indrawan

Resa Indrawan

Lawyer ILS Law Firm

Merek adalah identitas penting dalam kegiatan usaha. Namun, merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI tetap dapat dibatalkan melalui proses hukum.

Gugatan pembatalan dapat diajukan apabila terdapat alasan yang diatur dalam Undang-Undang Merek. Misalnya, merek memiliki persamaan dengan merek pihak lain, didaftarkan dengan iktikad tidak baik, atau seharusnya tidak dapat didaftarkan sejak awal.

Karena itu, sebelum mengajukan gugatan, penggugat perlu memahami syarat, alasan pembatalan, bukti, batas waktu, dan Pengadilan Niaga yang berwenang.

Baca juga: Langkah Hukum Jika Merek Digunakan Orang Lain

Apa Itu Gugatan Pembatalan Merek?

Gugatan pembatalan merek adalah upaya hukum untuk meminta pembatalan terhadap merek yang sudah terdaftar.

Dasar utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 76 ayat (1) menyebutkan:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”

Dengan demikian, pembatalan tidak dapat diajukan hanya karena penggugat tidak menyukai merek pihak lain.

Penggugat harus menunjukkan alasan yang termasuk dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek.

Syarat Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

Beberapa syarat penting perlu diperhatikan sebelum gugatan diajukan.

1. Penggugat Harus Memiliki Kepentingan Hukum

Pasal 76 ayat (1) menggunakan istilah “pihak yang berkepentingan”.

Penjelasan Pasal 76 menyebut bahwa pihak yang berkepentingan antara lain:

  • pemilik merek terdaftar;
  • jaksa;
  • yayasan atau lembaga di bidang konsumen; dan
  • majelis atau lembaga keagamaan.

Selain itu, pemilik merek yang belum terdaftar juga dapat mengajukan gugatan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri.

Pasal 76 ayat (2) menyebutkan:

“Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.”

Artinya, tidak tepat jika legal standing hanya dibatasi pada pemilik merek yang sudah terdaftar.

Baca juga: Cara Mengajukan Pembatalan Merek: Proses dan Syaratnya

2. Objek Gugatan Harus Merek yang Sudah Terdaftar

Gugatan pembatalan ditujukan terhadap merek yang sudah terdaftar.

Jika merek pihak lain masih dalam tahap permohonan dan sedang diumumkan, mekanismenya bukan gugatan pembatalan.

Dalam kondisi tersebut, pihak yang berkepentingan dapat mempertimbangkan keberatan terhadap permohonan merek.

Baca juga: Mekanisme Permohonan Keberatan Merek

3. Harus Ada Alasan Pembatalan Berdasarkan Pasal 20 atau Pasal 21

Pasal 76 secara langsung merujuk pada Pasal 20 dan Pasal 21.

Karena itu, alasan gugatan harus dikaitkan dengan salah satu ketentuan tersebut.

Alasan Berdasarkan Pasal 20

Pasal 20 mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar jika antara lain:

  • bertentangan dengan ideologi negara;
  • bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  • bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  • sama dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan;
  • menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, atau tujuan penggunaan barang atau jasa;
  • memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat;
  • tidak memiliki daya pembeda; atau
  • merupakan nama umum atau lambang milik umum.

Alasan Berdasarkan Pasal 21

Pasal 21 ayat (1) mengatur penolakan apabila merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan antara lain:

  • merek terdaftar milik pihak lain;
  • merek yang dimohonkan lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis;
  • merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis;
  • merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis dengan syarat tertentu; atau
  • Indikasi Geografis terdaftar.

Selain itu, Pasal 21 ayat (3) menyebutkan:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Penjelasan UU Merek menjelaskan bahwa pemohon beriktikad tidak baik dapat berupa pihak yang berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek orang lain demi kepentingan usahanya.

4. Persamaan pada Pokoknya Harus Dapat Dibuktikan

Persamaan pada pokoknya merupakan salah satu isu paling sering muncul dalam sengketa merek.

Penjelasan Pasal 21 menyebut bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan karena terdapat unsur dominan antara satu merek dengan merek lain.

Kemiripan dapat terlihat dari:

  • bentuk;
  • cara penempatan;
  • cara penulisan;
  • kombinasi unsur; atau
  • persamaan bunyi ucapan.

Karena itu, kemiripan merek tidak hanya dinilai dari nama.

Hakim juga dapat melihat tampilan, unsur dominan, bunyi, susunan, serta jenis barang atau jasa.

Baca juga: Konsultasi Hukum Sengketa Merek Terdaftar

5. Gugatan Harus Diajukan dalam Batas Waktu

Batas waktu pembatalan diatur dalam Pasal 77.

Pasal 77 ayat (1) menyebutkan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.”

Namun, terdapat pengecualian.

Pasal 77 ayat (2) menyebutkan:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Jadi, batas lima tahun tidak berlaku untuk setiap perkara.

Jika terdapat iktikad tidak baik, gugatan masih dapat diajukan tanpa batas waktu sesuai Pasal 77 ayat (2).

Baca juga: Batas Waktu Gugatan Pembatalan Merek

6. Gugatan Diajukan ke Pengadilan Niaga

Pasal 76 ayat (3) menyebutkan:

“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.”

Dengan demikian, gugatan pembatalan bukan diajukan ke Pengadilan Negeri dalam kamar perdata biasa.

Perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga yang berwenang ditentukan sesuai ketentuan hukum acara khusus dalam UU Merek.

Karena itu, domisili tergugat perlu diperiksa sebelum gugatan didaftarkan.

7. Bukti Harus Dipersiapkan Sejak Awal

Gugatan pembatalan merek sangat bergantung pada bukti.

Beberapa dokumen yang dapat relevan antara lain:

  • sertifikat merek;
  • bukti tanggal permohonan dan pendaftaran;
  • bukti penggunaan merek;
  • invoice;
  • kemasan produk;
  • materi promosi;
  • website;
  • media sosial;
  • katalog;
  • perjanjian;
  • korespondensi;
  • bukti reputasi merek; dan
  • bukti penggunaan merek oleh tergugat.

Jika gugatan didasarkan pada iktikad tidak baik, bukti mengenai pengetahuan tergugat terhadap merek penggugat juga dapat menjadi penting.

8. Perhatikan Status Merek Terkenal

UU Merek memberikan perlindungan terhadap merek terkenal.

Pasal 21 ayat (1) membuka kemungkinan penolakan terhadap merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal.

Penjelasan pasal tersebut menyebut beberapa faktor yang dapat dinilai, antara lain:

  • pengetahuan umum masyarakat;
  • reputasi merek;
  • promosi yang dilakukan secara besar-besaran;
  • investasi di beberapa negara; dan
  • bukti pendaftaran di berbagai negara.

Dengan demikian, merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tidak otomatis kehilangan seluruh perlindungan.

Namun, status sebagai merek terkenal tetap harus dibuktikan.

Baca juga: Merek Ditolak karena Merek Terkenal yang Belum Terdaftar di Indonesia

Bagaimana Proses Gugatan Pembatalan Merek?

Secara umum, prosesnya dapat meliputi:

  1. memeriksa status merek;
  2. menentukan legal standing penggugat;
  3. menganalisis Pasal 20 dan Pasal 21;
  4. mengumpulkan bukti;
  5. menyusun gugatan;
  6. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga;
  7. mengikuti persidangan;
  8. mengajukan bukti dan saksi atau ahli jika diperlukan;
  9. menunggu putusan Pengadilan Niaga; dan
  10. mempertimbangkan kasasi apabila terdapat alasan hukum.

Pasal 78 mengatur bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan dapat diajukan kasasi.

Apa Akibat Jika Gugatan Pembatalan Dikabulkan?

Jika gugatan dikabulkan dan putusan telah memiliki akibat hukum sesuai ketentuan, pendaftaran merek dapat dibatalkan.

Akibatnya, merek tersebut kehilangan perlindungan sebagai merek terdaftar sesuai amar putusan dan proses pencatatan pada DJKI.

Karena itu, gugatan pembatalan memiliki akibat yang berbeda dengan gugatan ganti rugi akibat penggunaan merek tanpa hak.

Pembatalan menyerang status pendaftarannya.

Sementara itu, gugatan berdasarkan Pasal 83 berhubungan dengan penggunaan merek tanpa hak dan dapat meminta ganti rugi serta penghentian penggunaan.

Apakah Gugatan Pembatalan Sama dengan Penghapusan Merek?

Tidak.

Pembatalan dan penghapusan merupakan dua mekanisme yang berbeda.

Pembatalan didasarkan pada alasan bahwa pendaftaran merek seharusnya tidak diberikan karena melanggar Pasal 20 atau Pasal 21.

Sementara itu, penghapusan dapat berkaitan dengan kondisi lain, termasuk tidak digunakannya merek dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur UU Merek.

Karena itu, sebelum mengajukan perkara, tentukan terlebih dahulu apakah persoalannya merupakan pembatalan atau penghapusan.

Konsultasi Gugatan Pembatalan Merek dengan ILS Law Firm

ILS Law Firm memberikan pendampingan hukum dalam sengketa pembatalan merek di Pengadilan Niaga.

Layanan dapat meliputi:

  • pemeriksaan status merek;
  • analisis persamaan pada pokoknya;
  • analisis iktikad tidak baik;
  • penyusunan gugatan;
  • pemetaan bukti;
  • pendampingan persidangan;
  • penyusunan kesimpulan; dan
  • pendampingan upaya hukum kasasi.

Apabila Anda sedang menghadapi sengketa merek atau menemukan merek lain yang menyerupai merek milik Anda, pemeriksaan sebaiknya dilakukan sejak awal.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru