telat berikan gaji karyawan

Sanksi Perusahaan Telat Bayar Gaji Karyawan

Picture of Resa Indrawan

Resa Indrawan

Lawyer ILS Law Firm

Perusahaan wajib membayar gaji karyawan sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Jika perusahaan terlambat membayar gaji, pekerja tidak hanya berhak meminta pembayaran upah yang tertunggak, tetapi dalam kondisi tertentu juga berhak menuntut denda keterlambatan.

Lalu, apa sanksi perusahaan telat bayar gaji karyawan?

Pada 2026, ketentuan pengupahan tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2025.

Perusahaan Wajib Membayar Gaji Tepat Waktu

Pasal 88A ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 pada pokoknya mewajibkan pengusaha membayar upah kepada pekerja sesuai kesepakatan.

Selain itu, Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja.

Karena itu, tanggal pembayaran yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kesepakatan lain menjadi penting untuk menentukan apakah perusahaan telah terlambat membayar.

Baca : UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Kapan Gaji Dianggap Terlambat?

Gaji pada dasarnya terlambat apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah diperjanjikan.

Jadi, artikel lama yang menyatakan gaji baru dianggap terlambat setelah melewati satu bulan perlu diperbaiki.

Namun, perlu dibedakan antara keterlambatan pembayaran dengan mulai berlakunya denda.

Pasal 61 PP 36/2021 menentukan bahwa denda keterlambatan mulai dihitung sejak hari keempat setelah tanggal seharusnya upah dibayarkan.

Sanksi Perusahaan Telat Bayar Gaji Karyawan

Sanksi yang paling langsung diatur dalam PP 36/2021 adalah denda keterlambatan pembayaran upah.

Hari Keempat Sampai Hari Kedelapan

Pasal 61 ayat (1) huruf a PP 36/2021 mengatur bahwa mulai hari keempat sampai hari kedelapan, pengusaha dikenakan denda sebesar 5% dari upah yang seharusnya dibayar untuk setiap hari keterlambatan.

Artinya, denda tidak dimulai sejak hari pertama.

Setelah Hari Kedelapan

Jika setelah hari kedelapan gaji masih belum dibayar, Pasal 61 ayat (1) huruf b menentukan bahwa denda 5% tersebut ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan.

Namun, untuk jangka waktu satu bulan, jumlah denda tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan.

Setelah Satu Bulan

Jika setelah satu bulan perusahaan masih belum membayar gaji, Pasal 61 ayat (1) huruf c mengatur tambahan bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.

Dengan demikian, semakin lama perusahaan menunda pembayaran, semakin besar konsekuensi finansial yang dapat timbul.

Denda Tidak Menghapus Kewajiban Membayar Gaji

Perusahaan tidak dapat memilih membayar denda tetapi tidak membayar gaji.

Pasal 61 ayat (2) PP 36/2021 secara tegas menyatakan bahwa pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja.

Karena itu, pekerja pada prinsipnya dapat menuntut pembayaran upah yang tertunggak beserta denda keterlambatannya sesuai ketentuan.

Baca juga: Cara Menuntut Perusahaan yang Tidak Membayar Gaji Karyawan

Bagaimana Jika Perusahaan Mengaku Tidak Punya Uang?

Kesulitan keuangan perusahaan tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban pembayaran upah.

Misalnya, perusahaan beralasan pembayaran dari klien belum masuk, arus kas sedang bermasalah, atau perusahaan sedang mengalami penurunan pendapatan.

Keadaan tersebut tidak otomatis membuat hak pekerja atas upah menjadi hilang.

Apabila terdapat persoalan pembayaran, perusahaan sebaiknya membicarakannya secara terbuka dengan pekerja. Namun, kesepakatan mengenai penyelesaian pembayaran tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak normatif pekerja secara sepihak.

Apa yang Dapat Dilakukan Jika Gaji Terlambat Dibayar?

Jika perusahaan terlambat atau tidak membayar gaji, pekerja sebaiknya terlebih dahulu meminta penjelasan dan pembayaran secara tertulis.

Apabila tidak selesai, sengketa pembayaran upah pada dasarnya dapat menjadi perselisihan hak.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu diselesaikan melalui perundingan bipartit.

Jika bipartit gagal, pekerja dapat mencatatkan perselisihan kepada instansi ketenagakerjaan. Untuk perselisihan hak, penyelesaian kemudian dilakukan melalui mediasi sebelum perkara dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial.

UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Bisakah Perusahaan Digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial?

Bisa. Apabila perundingan bipartit dan mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam gugatan tersebut, pekerja dapat meminta pembayaran upah yang belum dibayar dan denda keterlambatan sesuai Pasal 61 PP 36/2021.

Selain itu, pekerja dapat menuntut hak lain apabila memang terdapat dasar dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Baca juga: Layanan Hukum Ketenagakerjaan ILS Law Firm

Bagaimana Jika Gaji Tidak Dibayar Selama 3 Bulan?

Jika persoalannya bukan lagi sekadar terlambat beberapa hari, tetapi perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, persoalannya dapat berkembang menjadi dasar bagi pekerja untuk meminta pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, kasus gaji terlambat beberapa hari perlu dibedakan dengan kondisi ketika perusahaan tidak membayar upah selama berbulan-bulan.

Pekerja sebaiknya tidak langsung berhenti bekerja tanpa mempertimbangkan prosedur penyelesaian hubungan industrial, terutama jika akan menuntut hak akibat PHK.

Bukti yang Perlu Disiapkan

Dalam sengketa gaji, pekerja sebaiknya menyimpan perjanjian kerja, slip gaji, mutasi rekening, absensi, komunikasi dengan HRD atau perusahaan, Peraturan Perusahaan atau PKB, serta bukti tanggal pembayaran gaji sebelumnya.

Dokumen tersebut dapat menunjukkan kapan gaji seharusnya dibayarkan dan berapa jumlah yang masih menjadi kewajiban perusahaan.

Kesimpulan

Sanksi perusahaan telat bayar gaji karyawan terutama diatur dalam Pasal 61 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Denda mulai dikenakan pada hari keempat keterlambatan sebesar 5% untuk setiap hari sampai hari kedelapan.

Setelah hari kedelapan, terdapat tambahan denda 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan batas denda dalam satu bulan paling banyak 50% dari upah yang seharusnya dibayar.

Jika keterlambatan berlangsung lebih dari satu bulan, terdapat tambahan bunga sesuai ketentuan Pasal 61.

Namun, pembayaran denda tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap membayar seluruh upah pekerja.

Jika perusahaan tetap tidak melakukan pembayaran, pekerja dapat menempuh perundingan bipartit, mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan, dan apabila diperlukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Konsultasi Sengketa Gaji dengan ILS Law Firm

ILS Law Firm memberikan konsultasi dan pendampingan dalam perkara keterlambatan pembayaran gaji, tunggakan upah, serta perselisihan hubungan industrial.

Pendampingan dapat dilakukan mulai dari perundingan bipartit, mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, hingga gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru