Sanksi hukum developer apartemen yang merugikan konsumen telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Developer dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi kewajiban pembangunan, menyediakan fasilitas yang tidak sesuai perjanjian, atau melanggar persyaratan pemasaran apartemen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur sanksi administratif dan pidana. Selain itu, pembeli dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata.
1. Sanksi Administratif bagi Developer Apartemen
Pasal 107 UU Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun dan tidak memenuhi ketentuan tertentu dikenai sanksi administratif.
Pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan kewajiban pembangunan rumah susun umum, penyediaan fasilitas, pemenuhan persyaratan bangunan, serta pembuatan PPJB yang melanggar Pasal 98.
Selanjutnya, Pasal 108 ayat (1) mengatur beberapa bentuk sanksi administratif, antara lain:
- Peringatan tertulis;
- Pembatasan kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha;
- Penghentian sementara pekerjaan pembangunan;
- Penghentian pengelolaan rumah susun;
- Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- Pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- Perintah pembongkaran bangunan;
- Denda administratif; dan
- Pencabutan Perizinan Berusaha.
Pemerintah menerapkan sanksi sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi Developer yang Membuat PPJB Tidak Sesuai Pemasaran
Pasal 98 UU Rumah Susun menyatakan:
“Pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB:
a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau
b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).”
Artinya, developer dilarang membuat PPJB yang bertentangan dengan pemasaran atau sebelum memenuhi persyaratan hukum.
Pelanggaran Pasal 98 termasuk perbuatan yang dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 107.
Perlu diketahui, UU Nomor 6 Tahun 2023 telah menghapus Pasal 110 yang sebelumnya mengatur ancaman pidana khusus atas pelanggaran Pasal 98.
3. Apakah Developer Apartemen Bisa Dipidana?
Bisa, apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang berlaku.
Pasal 109 UU Rumah Susun mengatur ancaman pidana terhadap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajiban menyediakan rumah susun umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar.
Selain itu, Pasal 111 mengatur pidana atas perbuatan tertentu yang berkaitan dengan perusakan, perubahan fungsi, atau penyalahgunaan fasilitas rumah susun.
Pasal 117 juga mengatur pertanggungjawaban pidana badan hukum untuk tindak pidana tertentu, termasuk kemungkinan pemberatan denda.
Namun, tidak setiap pelanggaran perjanjian developer otomatis merupakan tindak pidana.
4. Apakah Konsumen Bisa Menggugat Developer Apartemen?
Selain sanksi administratif dan pidana, developer dapat menghadapi gugatan perdata apabila merugikan pembeli.
Pasal 105 UU Rumah Susun mengatur penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berwenang.
Pembeli dapat menggunakan Pasal 1243 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Oleh karena itu, pembeli sebaiknya menyiapkan PPJB, bukti pembayaran, brosur pemasaran, dan bukti kerugian sebelum mengambil langkah hukum.
Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai sengketa dan sanksi hukum developer apartemen, silakan menghubungi ILS Law Firm.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







