ils law firm lawyer

Rumah Sudah Lunas tetapi Sertifikat Belum Diberikan Developer

Picture of Resa Indrawan

Resa Indrawan

Lawyer ILS Law Firm

Rumah sudah lunas tetapi sertifikat belum diberikan developer merupakan masalah yang sering menimbulkan sengketa antara pembeli dan pengembang perumahan. Bahkan, sebagian pembeli telah membayar tunai dan menempati rumah selama bertahun-tahun, tetapi belum mendapatkan kepastian kepemilikan tanah.

Lalu, apakah developer yang tidak menyerahkan sertifikat bisa digugat atau dilaporkan ke polisi? Apa saja hak pembeli menurut hukum?

1. Apakah Developer Wajib Mengurus Sertifikat Rumah?

Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa perjanjian pendahuluan jual beli harus memenuhi persyaratan kepastian, antara lain:

  1. Status pemilikan tanah;
  2. Hal yang diperjanjikan;
  3. Persetujuan Bangunan Gedung;
  4. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; serta
  5. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20%.

Dengan demikian, developer harus memberikan kepastian mengenai status tanah sejak tahap PPJB.

Namun, pembayaran lunas tidak otomatis mengalihkan hak atas tanah kepada pembeli. Proses jual beli dan pendaftaran peralihan hak tetap harus mengikuti ketentuan pertanahan.

2. Rumah Sudah Lunas, Mengapa Sertifikat Belum Diberikan?

Terdapat beberapa penyebab sertifikat rumah belum diserahkan, antara lain:

  1. Developer belum melakukan pemecahan sertifikat induk.
  2. Sertifikat tanah masih dijaminkan kepada bank.
  3. Developer belum menyelesaikan kewajiban administrasi pertanahan.
  4. Terdapat sengketa atau masalah legalitas tanah.
  5. Developer tidak memenuhi kewajiban sesuai PPJB.

Pembeli perlu mengetahui penyebab yang sebenarnya karena setiap kondisi memiliki akibat hukum berbeda.

Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada prinsipnya mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Karena itu, pembeli perlu memastikan developer menyelesaikan persyaratan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik nama sertifikat.

3. Apakah Developer Bisa Digugat karena Tidak Menyerahkan Sertifikat?

Ya. Apabila developer tidak memenuhi kewajiban pengurusan sertifikat atau pengalihan hak sesuai perjanjian, pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Pembeli dapat menuntut developer menyelesaikan pemecahan sertifikat, memenuhi kewajiban untuk pembuatan AJB, serta membantu balik nama sesuai perjanjian. Pembeli juga dapat menuntut ganti rugi apabila kerugiannya dapat dibuktikan.

4. Apakah Developer Bisa Dipidana karena Tidak Menyerahkan Sertifikat?

Tidak semua keterlambatan penyerahan sertifikat merupakan tindak pidana. Namun, apabila ditemukan unsur penipuan atau penggelapan, pembeli dapat mempertimbangkan laporan pidana.

Penipuan — Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal tersebut mengatur perbuatan seseorang yang menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau melakukan tindakan tertentu demi keuntungan melawan hukum.

Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V.

Sebagai contoh, dugaan penipuan dapat muncul apabila sejak awal developer sengaja memberikan keterangan palsu mengenai status sertifikat atau legalitas tanah untuk memperoleh pembayaran pembeli.

Penggelapan — Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 486 mengatur:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ketentuan ini dapat dipertimbangkan apabila terdapat barang milik pembeli yang dikuasai developer secara sah, tetapi kemudian secara melawan hukum dimiliki atau diperlakukan sebagai miliknya sendiri.

Namun, uang pembayaran harga rumah yang telah diterima developer atau sertifikat yang masih atas nama developer tidak otomatis menjadi objek penggelapan. Penyidik harus membuktikan unsur kepemilikan dan penguasaan barang tersebut.

Untuk peristiwa sebelum berlakunya KUHP baru, penerapan ketentuan pidana juga harus memperhatikan waktu perbuatan dan aturan peralihan.

5. Bagaimana Cara Menuntut Developer?

Pembeli dapat mengambil langkah berikut:

  1. Memeriksa PPJB, kuitansi pelunasan, dan status sertifikat di Kantor Pertanahan.
  2. Meminta penjelasan tertulis mengenai status tanah serta jadwal penyelesaian AJB dan balik nama.
  3. Mengirim somasi kepada developer untuk memenuhi kewajibannya.
  4. Mengajukan gugatan wanprestasi apabila developer tetap tidak memenuhi perjanjian.
  5. Melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian apabila terdapat bukti penipuan atau penggelapan.

Dengan demikian, pembeli rumah yang telah membayar lunas mempunyai hak untuk menuntut kepastian pengalihan hak. Namun, pemilihan jalur perdata atau pidana harus disesuaikan dengan fakta dan bukti.

Jika ingin berkonsultasi mengenai sertifikat rumah yang belum diserahkan developer, ILS Law Firm menyediakan konsultasi online melalui Zoom, Google Meet, atau telepon, maupun konsultasi langsung di kantor.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru