Pinjol menyebarkan data pribadi nasabah merupakan salah satu persoalan hukum dalam layanan pinjaman online atau pinjaman daring. Dalam praktiknya, penyebaran data dapat terjadi ketika debt collector menghubungi keluarga, rekan kerja, atau pihak lain untuk memberitahukan tunggakan utang nasabah.
Bahkan, terdapat tindakan penagihan yang disertai penyebaran foto, nomor telepon, atau informasi pribadi untuk mempermalukan peminjam.
Lalu, apakah pinjol boleh menyebarkan data pribadi nasabah? Apa sanksi pidana dan upaya hukum yang dapat ditempuh?
1. Apakah Pinjol Boleh Menyebarkan Data Pribadi Nasabah?
Pada prinsipnya, penyelenggara pinjaman daring tidak boleh mengungkapkan data pribadi nasabah secara melawan hukum.
Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan:
“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”
Artinya, perusahaan pinjol maupun petugas penagihan tidak dapat menggunakan informasi pribadi nasabah secara bebas untuk menekan pembayaran utang.
Namun, perlu dibedakan antara pengolahan data yang memiliki dasar hukum sah dengan penyebaran data secara melawan hukum.
Selengkapnya, baca UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Apa Sanksi Pidana Pinjol yang Menyebarkan Data Pribadi?
Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan:
- Pidana penjara paling lama 4 tahun; dan/atau
- Pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.
Selain itu, Pasal 67 ayat (3) mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar terhadap penggunaan data pribadi orang lain secara sengaja dan melawan hukum.
Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, Pasal 70 UU PDP juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, penerapan sanksi pidana memerlukan pembuktian unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, dan perbuatan yang dilakukan.
3. Bagaimana Aturan OJK tentang Penyebaran Data Nasabah?
Pasal 161 ayat (1) POJK Nomor 40 Tahun 2024 mewajibkan penyelenggara pinjaman daring menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya.
Selanjutnya, Pasal 62 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 melarang penagihan dengan ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan konsumen, tekanan fisik maupun verbal, atau penagihan kepada pihak selain konsumen.
Karena itu, menyebarkan informasi tunggakan kepada keluarga, teman, atau rekan kerja untuk mempermalukan nasabah dapat melanggar ketentuan penagihan.
Berdasarkan Pasal 62 ayat (4), pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin sesuai ketentuan.
Ketentuan dapat diperiksa melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024.
4. Apakah Pinjol Boleh Menghubungi Kontak Darurat?
Kontak darurat tidak boleh digunakan sebagai sarana menagih utang nasabah.
SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 mengatur bahwa kontak darurat hanya dapat digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan penerima dana, bukan untuk melakukan penagihan kepada kontak tersebut.
Selain itu, penyelenggara pinjaman daring harus memperhatikan persetujuan dan ketentuan penggunaan kontak darurat.
Karena itu, apabila debt collector menyebarkan informasi pinjaman atau menuntut keluarga membayar utang nasabah, tindakan tersebut dapat dipersoalkan berdasarkan aturan OJK.
Baca ketentuannya melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025.
5. Bisakah Nasabah Menggugat Pinjol?
Ya. Nasabah dapat mengajukan gugatan apabila penyebaran data pribadi secara melawan hukum menimbulkan kerugian.
Pasal 12 ayat (1) UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum apabila seluruh unsurnya terpenuhi.
Nasabah dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang memiliki dasar hukum dan dapat dibuktikan.
6. Bagaimana Cara Melaporkan Pinjol yang Menyebarkan Data?
Nasabah dapat menempuh langkah berikut:
- Menyimpan tangkapan layar pesan, rekaman komunikasi, nomor petugas, dan bukti penyebaran data.
- Mengajukan pengaduan tertulis kepada perusahaan pinjol dan meminta penghentian penyebaran data.
- Meminta perusahaan menjelaskan dasar pengungkapan serta penggunaan informasi pribadi.
- Mengajukan pengaduan melalui Kontak 157 OJK apabila penyelenggara berada dalam pengawasan OJK.
- Melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian apabila unsur Pasal 67 UU PDP atau ketentuan pidana lainnya terpenuhi.
- Mempertimbangkan somasi dan gugatan ganti rugi apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan.
Apabila pinjol tidak berizin, nasabah juga dapat melaporkan aktivitasnya melalui kanal pengaduan aktivitas keuangan ilegal yang disediakan OJK.
7. Apakah Utang Nasabah Tetap Harus Dibayar?
Pelanggaran perlindungan data pribadi tidak otomatis menghapus kewajiban pembayaran pinjaman yang sah.
Karena itu, nasabah perlu membedakan antara kewajiban membayar utang dengan hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan penagihan yang melanggar hukum.
Dengan demikian, pinjol yang menyebarkan data pribadi nasabah secara melawan hukum dapat menghadapi sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, bahkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Jika mengalami penyebaran data pribadi oleh pinjol, intimidasi debt collector, atau penagihan kepada keluarga dan rekan kerja, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan bukti, somasi, pengaduan OJK, gugatan perdata, dan pendampingan laporan pidana.
Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
