9 April 2025

Bisakah Perusahaan Kecil Dinyatakan Pailit? Ini Penjelasannya

Syukrian Rahmatul'ula, SH

Lawyer ILS Law Firm

Banyak pelaku usaha kecil, termasuk UMKM dan startup, tidak mengetahui bahwa mereka bisa dinyatakan pailit, layaknya perusahaan besar. Padahal, hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan skala bisnis, melainkan fokus pada utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar.

Dalam artikel ini, ILS Law Firm akan membahas secara tuntas:

Apakah perusahaan kecil bisa dipailitkan?
Apa saja syarat hukumnya?
Bagaimana prosesnya?
Apa akibat hukum bagi pemilik atau direksi?

Artikel ini sangat penting bagi pelaku usaha kecil yang ingin memahami risiko hukum jika tidak mampu membayar utang tepat waktu.

Daftar Isi show

Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia

Permohonan pailit diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Tidak ada syarat minimum nilai utang atau besar kecilnya perusahaan. Artinya, perusahaan kecil tetap bisa dipailitkan jika syarat ini terpenuhi.

Bisakah Perusahaan Kecil Dinyatakan Pailit?

Jawabannya: YA, bisa.

Hukum kepailitan di Indonesia berbasis prinsip objektif. Yang dilihat bukan besar kecil bisnisnya, melainkan:

Apakah perusahaan memiliki dua atau lebih kreditor?
Apakah ada utang jatuh tempo yang belum dibayar?

Jadi, meskipun skala usaha kecil, jika memiliki utang tertunggak dan lebih dari satu kreditor, maka perusahaan kecil dapat dipailitkan melalui pengadilan niaga.

Syarat Pailit Perusahaan Kecil

Syarat	Keterangan
Minimal 2 kreditor	Utang kepada lebih dari 1 pihak (misalnya supplier & bank)
Satu utang telah jatuh tempo	Tidak perlu semua utang macet, cukup satu yang bisa ditagih
Tidak dibayar sesuai kesepakatan	Debitor tidak bisa atau tidak mau membayar
Permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga	Dapat diajukan oleh kreditor atau debitor itu sendiri

Prosedur Pailit Perusahaan Kecil

1. Permohonan ke Pengadilan Niaga

Diajukan oleh kreditor atau debitor dengan menyertakan:

Bukti tagihan
Bukti utang yang jatuh tempo
Surat perjanjian atau invoice
Surat somasi (jika ada)

2. Sidang Pemeriksaan

Pengadilan akan menetapkan majelis hakim dan menjadwalkan sidang.

3. Putusan Pailit

Jika syarat formil dan materiil terbukti, pengadilan akan menyatakan perusahaan kecil pailit.

4. Penunjukan Kurator

Kurator akan menginventarisasi harta, menjual aset, dan membayar tagihan kepada kreditor.

Contoh Kasus (Fiktif)

PT Kopi Nusantara, sebuah kedai kopi dengan dua cabang kecil di Jakarta, memiliki utang:

Rp50 juta kepada supplier kopi
Rp75 juta kepada pemilik ruko

Karena gagal bayar selama 5 bulan dan tidak merespons somasi, kedua kreditor mengajukan permohonan pailit. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT Kopi Nusantara pailit, dan kurator mengambil alih asetnya.

Risiko Pailit Bagi Perusahaan Kecil

Aset bisnis dijual untuk membayar utang
Nama baik dan reputasi bisnis rusak
Kontrak usaha otomatis berakhir
Akses terhadap pembiayaan atau investor tertutup
Pemilik bisa terkena gugatan pidana/perdata jika ditemukan unsur curang

Apa Dampaknya Bagi Pemilik?

Untuk badan hukum seperti PT atau CV, kepailitan tidak langsung berdampak kepada kekayaan pribadi pemilik, kecuali:

Direksi melakukan penggelapan atau penipuan
Tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang
Melakukan pengalihan aset secara ilegal sebelum proses pailit

Alternatif: Ajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Jika usaha masih berpeluang diselamatkan, perusahaan kecil sebaiknya mempertimbangkan mengajukan PKPU terlebih dahulu.

PKPU adalah solusi restrukturisasi utang, bukan likuidasi. Melalui PKPU, debitor dan kreditor menyusun perjanjian cicilan baru, memberi waktu untuk bangkit tanpa langsung dinyatakan pailit.