ils law firm lawyer

Perusahaan Investasi Gagal Mengembalikan Dana Investor, Apa Upaya Hukumnya?

Picture of Resa Indrawan

Resa Indrawan

Lawyer ILS Law Firm

xPerusahaan Investasi Gagal Mengembalikan Dana Investor, Apa Upaya Hukumnya?

Perusahaan investasi gagal mengembalikan dana investor dapat menimbulkan kerugian hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Dalam praktiknya, investor telah menyetorkan modal berdasarkan perjanjian, tetapi perusahaan tidak mengembalikan dana ketika jatuh tempo atau menghentikan pembayaran keuntungan yang dijanjikan.

Lalu, apakah perusahaan investasi dapat digugat secara perdata? Bisakah pengurus perusahaan dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan atau penggelapan?

1. Apakah Perusahaan Investasi Wajib Mengembalikan Dana Investor?

Kewajiban pengembalian dana bergantung pada jenis investasi dan perjanjian para pihak.

Misalnya, apabila perusahaan menerima dana dengan kewajiban mengembalikan pokok pada tanggal tertentu, perusahaan harus memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian yang sah.

Namun, apabila investor membeli saham, reksa dana, atau produk investasi yang memiliki risiko pasar, kerugian investasi tidak otomatis menjadi kewajiban perusahaan untuk mengganti seluruh modal.

Karena itu, investor perlu memeriksa apakah dana diberikan sebagai pinjaman, penyertaan modal, investasi dengan kewajiban pembayaran tertentu, atau pembelian produk pasar modal.

Perbedaan tersebut menentukan dasar tuntutan hukum.

2. Bisakah Perusahaan Investasi Digugat karena Wanprestasi?

Ya. Apabila perusahaan tidak mengembalikan dana yang wajib dibayarkan berdasarkan perjanjian, investor dapat mengajukan gugatan wanprestasi.

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak.

Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan apabila persyaratannya terpenuhi.

Pasal 1267 KUHPerdata juga memberikan dasar untuk menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi sesuai keadaan perkara.

Dalam gugatan, investor dapat meminta pengembalian dana yang sudah jatuh tempo, pembayaran kewajiban yang sah, dan ganti rugi yang dapat dibuktikan.

3. Apakah Investor Bisa Menggugat atas Perbuatan Melawan Hukum?

Selain wanprestasi, investor dapat mempertimbangkan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Misalnya, perusahaan diduga menyampaikan informasi palsu mengenai penggunaan dana, menyembunyikan keadaan material, atau melakukan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian investor.

Namun, investor harus menunjukkan perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

Khusus pelaku usaha sektor keuangan yang tercakup dalam UU P2SK, Pasal 245 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 mengatur bahwa dalam gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab pelaku usaha sektor keuangan.

Ketentuan UU P2SK telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 sehingga penerapannya perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap jenis perusahaan bersangkutan.

Baca UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

4. Kapan Perusahaan Investasi Bisa Dilaporkan karena Penipuan?

Laporan pidana dapat diajukan apabila terdapat dugaan bahwa dana investor diperoleh melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V.

Contohnya, seseorang menawarkan investasi dengan dokumen proyek palsu, menggunakan identitas atau kedudukan palsu, atau memberikan keterangan tidak benar untuk meyakinkan investor menyerahkan uang.

Namun, kegagalan usaha atau ketidakmampuan membayar keuntungan tidak otomatis membuktikan penipuan.

Penyidik tetap harus membuktikan unsur tindak pidana, termasuk hubungan antara tipu muslihat dan penyerahan dana oleh korban.

5. Apakah Dana Investasi yang Disalahgunakan Termasuk Penggelapan?

Pasal 486 KUHP baru mengatur tindak pidana penggelapan, yaitu perbuatan secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana.

Ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan apabila terdapat bukti bahwa dana atau aset yang dipercayakan kepada pengelola tetap merupakan milik pihak lain dan kemudian dikuasai secara melawan hukum.

Namun, penggunaan dana investasi untuk kegiatan usaha yang telah disepakati tidak otomatis merupakan penggelapan.

Status kepemilikan dana, kewenangan pengelola, tujuan penggunaan, dan isi perjanjian harus diperiksa terlebih dahulu.

6. Bagaimana Jika Perusahaan Investasi Tidak Berizin OJK?

Investor perlu memastikan apakah perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang memerlukan izin OJK atau otoritas lainnya.

Tidak semua perusahaan yang menerima penyertaan modal wajib memiliki izin sebagai perusahaan pengelola investasi.

Namun, kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penawaran produk investasi tertentu dapat memerlukan perizinan khusus berdasarkan jenis kegiatannya.

Apabila ditemukan dugaan investasi ilegal, investor dapat melaporkannya melalui Satgas PASTI OJK atau Kontak 157 OJK.

Untuk perusahaan jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK, POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur perlindungan konsumen dan mekanisme pengaduan.

Apabila terjadi dugaan penipuan transaksi keuangan, korban juga dapat melaporkan kejadian melalui Indonesia Anti-Scam Centre guna mendukung upaya penelusuran dan pemblokiran dana yang masih dapat diselamatkan.

7. Apa Upaya Hukum Investor untuk Mengembalikan Dana?

Investor dapat menempuh beberapa langkah berikut:

  1. Mengumpulkan perjanjian investasi, bukti transfer, laporan keuangan, dan komunikasi dengan perusahaan.
  2. Memeriksa kewajiban pengembalian modal, tanggal jatuh tempo, dan penggunaan dana.
  3. Mengirim somasi untuk meminta pengembalian dana atau pemenuhan kewajiban.
  4. Mengajukan pengaduan kepada otoritas yang berwenang apabila kegiatan investasi berada dalam pengawasannya.
  5. Mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai fakta dan bukti.
  6. Mempertimbangkan permohonan sita jaminan dalam gugatan apabila terdapat dasar hukum dan alasan yang cukup.
  7. Melaporkan dugaan penipuan atau penggelapan kepada kepolisian apabila unsur pidananya terpenuhi.

Apabila perusahaan mempunyai sedikitnya dua kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, investor juga dapat menilai kemungkinan mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004. Namun, persyaratan, jenis kewajiban, dan ketentuan khusus sektor keuangan harus diperiksa terlebih dahulu.

8. Apakah Gugatan Perdata dan Laporan Pidana Bisa Dilakukan Bersamaan?

Pada prinsipnya, gugatan perdata dan laporan pidana dapat ditempuh apabila masing-masing didukung dasar hukum yang berbeda.

Gugatan perdata bertujuan menuntut pemenuhan kewajiban, pengembalian dana, atau ganti rugi.

Sementara itu, proses pidana bertujuan menentukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Namun, laporan pidana bukan jaminan bahwa seluruh dana investor akan kembali. Pemulihan kerugian perlu diupayakan melalui mekanisme hukum yang sesuai.

Dengan demikian, perusahaan investasi yang gagal mengembalikan dana dapat digugat apabila melanggar kewajiban hukum atau perjanjian. Laporan pidana juga dapat diajukan apabila terdapat bukti penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya.

Jika mengalami sengketa pengembalian dana investasi, dugaan investasi ilegal, atau penipuan investasi, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan perjanjian, somasi, negosiasi, gugatan perdata, permohonan kepailitan sesuai persyaratan, serta pendampingan laporan pidana.

Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.