Perusahaan asuransi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemegang polis. Terutama bagi nasabah yang telah membayar premi selama bertahun-tahun, memiliki klaim belum dibayar, atau masih memiliki polis aktif.
Lalu, apakah uang nasabah akan hilang? Bagaimana cara menuntut hak pemegang polis apabila perusahaan asuransi menjalani likuidasi?
1. Apa Akibat Perusahaan Asuransi Dicabut Izin Usahanya?
Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa perusahaan perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya.
Selanjutnya, Pasal 44 ayat (1) mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lama 30 hari sejak pencabutan izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum dan membentuk tim likuidasi.
Apabila perusahaan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, OJK mempunyai kewenangan mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Tim likuidasi bertugas menyelesaikan kewajiban perusahaan, termasuk pembayaran hak pemegang polis, tertanggung, dan penerima manfaat.
2. Apakah Uang Nasabah Hilang Setelah Izin Usaha Dicabut?
Tidak otomatis. Pencabutan izin usaha tidak menghapus kewajiban perusahaan asuransi kepada nasabah.
Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan:
“Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya dalam pembagian harta kekayaan perusahaan.”
Artinya, pemegang polis dan penerima manfaat memiliki kedudukan yang diprioritaskan dalam pembagian aset perusahaan.
Namun, ketentuan tersebut tidak menjamin seluruh tagihan selalu dibayar penuh apabila aset perusahaan tidak mencukupi.
3. Bagaimana Proses Pembayaran Hak Nasabah dalam Likuidasi?
Proses likuidasi perusahaan asuransi diatur melalui POJK Nomor 28/POJK.05/2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 38 Tahun 2024.
Tim likuidasi melakukan pemberesan aset, pemeriksaan tagihan, dan pembayaran kewajiban perusahaan sesuai ketentuan hukum.
Untuk polis asuransi jiwa yang masih berlaku, tim likuidasi juga harus mengupayakan pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi lain sesuai persyaratan yang berlaku.
Apabila pengalihan tidak dilaksanakan atau ditolak pemegang polis, pengembalian hak nasabah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika aset tidak mencukupi, pembayaran dapat dilakukan secara proporsional.
Ketentuan lengkapnya dapat dibaca melalui POJK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi.
4. Bagaimana Cara Nasabah Mengajukan Tagihan kepada Tim Likuidasi?
Nasabah harus memperhatikan pengumuman resmi pembentukan tim likuidasi, termasuk alamat, tata cara, dan batas waktu pengajuan tagihan.
Pasal 6 POJK Nomor 28/2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 38 Tahun 2024 mengatur bahwa jangka waktu pengajuan tagihan bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas paling lama 60 hari sejak pengumuman pembubaran. Sementara itu, bagi perusahaan berbentuk koperasi, jangka waktunya paling lama tiga bulan.
Nasabah sebaiknya menyiapkan:
- Identitas pemegang polis atau penerima manfaat.
- Polis atau sertifikat asuransi.
- Bukti pembayaran premi.
- Dokumen klaim dan bukti manfaat yang belum dibayar.
- Surat pengajuan tagihan beserta nilai tagihan.
- Korespondensi dengan perusahaan asuransi.
Setelah itu, nasabah dapat menyampaikan tagihan kepada tim likuidasi sesuai prosedur yang diumumkan.
5. Apakah Nasabah Bisa Menggugat Perusahaan Asuransi?
Nasabah yang merasa haknya tidak dipenuhi dapat mempertimbangkan upaya hukum sesuai keadaan perkara.
Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar umum mengenai kewajiban memenuhi perjanjian dan tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi.
Namun, apabila perusahaan telah memasuki proses likuidasi, nasabah perlu memperhatikan mekanisme penyelesaian tagihan melalui tim likuidasi. Gugatan perdata tidak otomatis memberikan hak untuk didahulukan di luar mekanisme tersebut.
Baca juga: Prosedur Menggugat Klaim Asuransi di Pengadilan.
6. Apa yang Harus Dilakukan Pemegang Polis?
Nasabah sebaiknya segera memeriksa keputusan pencabutan izin usaha melalui website resmi OJK, kemudian mencari pengumuman pembentukan tim likuidasi.
Selanjutnya, nasabah perlu mencatat batas waktu pengajuan tagihan, memastikan seluruh dokumen lengkap, dan meminta tanda terima pengajuan.
Apabila terdapat penolakan tagihan, perbedaan perhitungan hak, atau dugaan pelanggaran dalam proses likuidasi, nasabah dapat meminta pendampingan hukum untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
Dengan demikian, pencabutan izin usaha perusahaan asuransi tidak serta-merta menghilangkan hak nasabah. Namun, pemenuhan hak tersebut bergantung pada hasil likuidasi, aset perusahaan, dan mekanisme pembayaran sesuai ketentuan hukum.
Jika menghadapi sengketa pembayaran hak pemegang polis atau proses likuidasi perusahaan asuransi, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan polis, pengajuan tagihan, somasi, negosiasi, dan upaya hukum yang sesuai. Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, maupun pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
