ils law firm lawyer

Lembaga Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Picture of Syukrian Rahmatul'ula, SH

Syukrian Rahmatul'ula, SH

Lawyer ILS Law Firm

Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana korupsi yang memiliki unsur penting, yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 603 KUHP menyatakan:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Sementara itu, Pasal 604 KUHP menyatakan:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Dari kedua pasal tersebut, kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting yang harus dibuktikan. Lalu, siapa sebenarnya lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara?

Penjelasan Pasal 603 KUHP menyatakan:

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

Namun, penjelasan tersebut tidak secara eksplisit menyebut nama lembaga yang dimaksud. Dalam praktiknya, pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, inspektorat, serta pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan BPK Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Persoalan mengenai lembaga yang berwenang tersebut pernah diuji melalui Putusan MK No. 28/PUU-XXIV/2026 tanggal 2 Maret 2026.

Meskipun Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, terdapat pertimbangan hukum penting pada halaman 39, paragraf [3.11.2], yang menyatakan:

Oleh karena itu, dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mahkamah mendasarkan penafsiran tersebut pada Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain itu, Mahkamah merujuk Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan:

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, MK secara tegas mengidentifikasi BPK sebagai lembaga negara audit keuangan yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penegasan tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum, bukan dalam amar putusan yang memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP.

Bagaimana Ketentuan Mahkamah Agung?

Sebelumnya, melalui SEMA No. 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPK merupakan instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Sementara itu, BPKP, inspektorat, dan instansi lainnya tetap berwenang melakukan pemeriksaan serta audit pengelolaan keuangan negara.

Namun, ketentuan tersebut telah diubah melalui SEMA No. 2 Tahun 2024.

Dalam rumusan terbaru, Mahkamah Agung tetap mengakui kewenangan konstitusional BPK untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Akan tetapi, BPKP, inspektorat, satuan kerja perangkat daerah, dan akuntan publik tersertifikasi juga berwenang melakukan pemeriksaan dan audit, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara.

SEMA No. 2 Tahun 2024 juga secara tegas menyatakan:

Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarannya kerugian keuangan negara.

Sebelumnya, dalam Putusan MK No. 31/PUU-X/2012, Mahkamah juga telah mengakui kewenangan KPK untuk berkoordinasi dan menggunakan informasi dari BPK, BPKP, maupun pihak lain yang relevan dalam proses pembuktian perkara korupsi

Apakah Hanya BPK yang Berwenang?

Berdasarkan Putusan MK No. 28/PUU-XXIV/2026, BPK merupakan lembaga negara audit keuangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP. Penegasan tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah, bukan dalam amar putusan.

Sementara itu, SEMA No. 2 Tahun 2024 tetap memberikan ruang bagi BPKP, inspektorat, satuan kerja perangkat daerah, dan akuntan publik tersertifikasi untuk melakukan pemeriksaan serta audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar penentuan kerugian keuangan negara. Hakim juga dapat menilai keberadaan dan besarnya kerugian berdasarkan fakta persidangan.

Dengan demikian, BPK berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, tetapi bukan berarti hanya BPK yang dapat melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara. Hakim juga tetap dapat menilai keberadaan dan besarnya kerugian berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2024.

Namun, sepanjang belum terdapat penegasan lebih lanjut melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau perubahan peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan secara tegas, persoalan mengenai lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

ILS Law Firm untuk mengatur konsultasi hukum secara online melalui Zoom, Google Meet, atau panggilan telepon, maupun melalui pertemuan langsung.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Disclaimer: Artikel ini disusun untuk memberikan informasi dan pemahaman hukum secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi. Isi artikel tidak menggantikan nasihat hukum untuk perkara konkret.

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.